MANADOPOST.ID— Wali Kota Manado Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota Manado dr Richard Sualang (AA-RS) melakukan pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Sulut, di kantor Wali Kota Manado, Kamis (16/3).
Agenda pertemuan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado Tahun Anggaran (TA) 2022.
Wali Kota Manado Andrei Angouw membuka pertemuan dengan menyatakan siap berdialog dan klarifikasi/ diperiksa dalam hal pengelolaan keuangan TA 2022.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah merespon positif karena Pemkot Manado kooperatif dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan APBD 2022. Fadillah lalu menyampaikan dasar hukum dan standar pemeriksaan. “Tujuan yakni memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, juga memperkenalkan tim pemeriksa,” kata Fadillah.
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
Ikut disampaikan Fadillah mengenai realisasi APBD TA 2022 pada pendapatan dan belanja, serta sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Fadillah juga memberikan beberapa contoh yang ada di SKPD seperti pemenuhan mandatory spending, penganggaran pendapatan dan belanja,
pengesahan, penggunaan dan pertanggunjawaban dana BOS dan kapitasi JKN, penyelesaian pekerjaan belanja modal dan dokumen dasar pelaksanaan pekerjaan,
pengamanan dan pencatatan persediaan,
pengelolaan pendapatan pajak dan piutang pajak, kepesertaan BPJS yang ditanggung APBD dan kepatuhan aspek perpajakan. (gre)
MANADOPOST.ID— Wali Kota Manado Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota Manado dr Richard Sualang (AA-RS) melakukan pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Sulut, di kantor Wali Kota Manado, Kamis (16/3).
Agenda pertemuan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado Tahun Anggaran (TA) 2022.
Wali Kota Manado Andrei Angouw membuka pertemuan dengan menyatakan siap berdialog dan klarifikasi/ diperiksa dalam hal pengelolaan keuangan TA 2022.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah merespon positif karena Pemkot Manado kooperatif dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan APBD 2022. Fadillah lalu menyampaikan dasar hukum dan standar pemeriksaan. “Tujuan yakni memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, juga memperkenalkan tim pemeriksa,” kata Fadillah.
Ikut disampaikan Fadillah mengenai realisasi APBD TA 2022 pada pendapatan dan belanja, serta sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Fadillah juga memberikan beberapa contoh yang ada di SKPD seperti pemenuhan mandatory spending, penganggaran pendapatan dan belanja,
pengesahan, penggunaan dan pertanggunjawaban dana BOS dan kapitasi JKN, penyelesaian pekerjaan belanja modal dan dokumen dasar pelaksanaan pekerjaan,
pengamanan dan pencatatan persediaan,
pengelolaan pendapatan pajak dan piutang pajak, kepesertaan BPJS yang ditanggung APBD dan kepatuhan aspek perpajakan. (gre)
