30C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Stop! Banjir-Longsor, Jangan Berhari Ulang Tahun

MANADOPOST.ID–Stop banjir dan tanah longsor. Jangan sampai berhari ulang tahun, karena akan merugikan masyarakat. Karena itu, Anggota DPRD Kota Manado Jeane Laluyan meminta pemerintah mulai sekarang perbanyak kegiatan mitigasi bencana.

“Dengan memperlebar drainase yang sempit, revitalisasi sungai, melakukan pembersihan dan pengerutan di drainase yang dangkal karena sendimen dan dipenuhi sampah. Supaya ketika terjadi hujan air mengalir lancar tidak menggenangi pemukiman warga,” ungkapnya.

Selain kata Laluyan, pemerintah harus melakukan edukasi kepada masyarakat kegiatan mitigasi bencana supaya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan membentuk tim penanggulangan bencana di kelurahan sampai tingkat lingkungan.

“Buat peta rawan bencana di masing masing kelurahan supaya masyarakat bisa tahu. Kemudian harus ada SOP penanggulangan bencana. Siapa berbuat apa saat dan sesudah bencana,” ungkapnya.

Dia juga meminta pemerintah melakukan penegakan Perda. Masyarakat yang tinggal di Garis Sipadan Sungai harus direlokasi di rumah susun, begitu juga di daerah rawan longsor. Kemudian hentikan ali fungsi hutan.

“Kalau penanggulangan banjir-longsor menjadi prioritas kemungkinan tahun depan bencana banjir dan longsor tidak akan berulang tahun,” ujarnya.

Laluyan mengingatkan, pemerintah jangan korbankan masyarakat dengan penataan kota yang semerawut. “Saat ini maksimalkan petugas pengangkut sampah dan pastikan TPA. Dipastikan tidak terkendala agar masalah sampah tidak berdampak bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bapelitbang Manado Liny Tambajong menyarankan, supaya Manado tidak banjir lagi, maka penanganan harus secara komprehensif dengan memulihkan/mencari solusi masalah dari hulu sampai dengan hilir.

“Pengelolaan sungai di 8 DAS ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota yang ada di DAS ini,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, kenapa pemerintah pusat turut bertanggungjawab, karena 5 Sungai Kota Manado masuk dalam Wilayah Sungai Nasional. Kenapa pemerintah provinsi turut bertangjawab, karena 8 DAS ini melingkupi kabupaten kota yang ada di hinterlang Kota Manado yang merupakan hulu 5 Sungai.

“Sungai Bailang hulunya di Gunung Klabat Kabupaten Minahasa Utara, Sungai Tondano hulunya ada di Tondano di Kabupaten Minahasa & Gunung Klabat di Minahasa Utara. Sungai Tikala hulunya di Tondano, Kabupaten Minahasa dan Mahawu, Kota Tomohon. Sungai Sario hulunya di Gunung Mahawu & Gunung Lokon Kota Tomohon. Sungai Malalayang hulunya Gunung Lokon, Kota Tomohon. Sehingga untuk mengatur tataruangnya perlu peran pemerintah provinsi,” sebutnya.

Sementara itu katanya, tanggung jawab Kota Manado, menertibkan pelanggaran Perda untuk 3 masalah besar di hilir. Seperti cuaca ekstrim, maka Pemerintah Kota Manado mau tidak mau harus secara ekstrim juga melakukan penindakan pelanggaran Perda.

Agar banjirnya tidak berulang tahun. “Karena banyak bangunan di Kota Manado berada di kemiringan 40% yang rawan longsor,” sebutnya.

“Sedangkan solusi penanganan banjir setempat , dengan mempertahankan kolom-kolam resapan alamiah yang tersebar di 8 Kecamatan dengan mengolah menjadi RTH publik, tempat rekreasi skala kelurahan, skala kecamatan dan skala kota dengan konsep Ruang Terbuka Biru (RTB),” pungkasnya. (ite)

Artikel Terbaru