32.4 C
Manado
Rabu, 17 Agustus 2022

Jaksa Periksa Sekkot-Eks Kadis DLH Manado

MANADOPOST.ID-Penyidikan dugaan korupsi pengadaan incinerator Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado, terus digenjot penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado. Setelah menaikkan status kasus, kini penyidik mulai maraton pemeriksaan saksi.

Terbaru penyidik Kejari Manado memanggil dua orang saksi. Yaitu Sekretaris Kota (Sekkot) Manado dan eks Kadis Lingkungan Hidup Pemkot Manado. “Beberapa pihak terkait sudah diperiksa. Yakni Sekkot Manado Micler Lakat, Kadis Dukcapil, mantan Kadis DHL Sonny Rompas, dan juga Kadis DLH yang melakukan penunjukan langsung (PL). Serta PPK, Pokja ULP, para rekanan dan bagian keuangan,” beber Kajari Manado Maryono SH MH, saat dikonfirmasi Manado Post.

Dijelaskan Maryono, dugaan penyimpangan pengadaan 4 unit incinerator umum dan 1 unit incinerstor medis, dibanderol sekira Rp11 miliar, bermula dari penunjukan langsung dari pengguna anggaran atau kadis. Dan diduga tanpa kajian teknis jelas terhadap rekanan, yang pada awal lelang sudah dianulir oleh panitia lelang atau ULP.

Dengan alasan, kata Maryono waktunya sudah mendesak dan barang tersebut sangat dibutuhkan. Kemudian meski masa kerja sudah ditambah sampai pertengahan Januari 2020, tapi pekerjaan belum selesai, namun dana sudah dicairkan 100 persen.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Selanjutnya dari informasi, terjadi polemik diantara para rekanan maupun dengan Kadis, tentang belum atau sudah dibayarnya pekerjaan tersebut. Yang berujung adanya blokade atau dikuncinya incinerator oleh salah satu rekanan. Sehingga sempat tidak bisa dioperasikan,” beber Maryono, sembari menyebutkan meski akhirnya bisa dipakai walau tidak maksimal sampai sekarang.

“Bahkan di tengah menumpuknya sampah, incinerator tersebut seperti museum barang antik. Yaitu barang yang nilainya mahal tapi tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya,” terangnya.

Lanjutnya, penyidik sudah berkoordinasi dengan Politeknik Negeri Manado. Untuk segera turun memeriksa kondisi incinerator. “Apakah barang sesuai spesifikasi teknis atau bestek yang ditentukan. Dari rangkaian pemeriksaan itu, nantinya akan dicari benang merah untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dan ditetapkan selaku tersangka,” tegas Maryono menambahkan polemik antara rekanan tidak menjadi soal.

“Kami tidak mempermasalahkan polemik diantara rekanan proyek tentang sudah dibayar atau belum. Karena itu masalah internal mereka. Yang jelas pemerintah sudah membayar 100 persen. Dan ketika pekerjaan tidak sesuai bestek, maka mereka harus bertanggungjawab,” tegasnya lagi.

Tak hanya itu, keberadaan informasi adanya calo atau PNS yang menjadi perantara dalam dugaan kasus ini, sedang didalami kejaksaan. “Yang jelas penyidik Kejari Manado tidak berkepentingan dan tidak punya beban dalam menyelesaikan kasus pengadaan incinerator tahun 2019 tersebut,” ungkapnya sembari menjelaskan beberapa hal terkait.

Yakni untuk pengadaan incinerator lanjutan tahun 2020, DLH pada awal tahun lalu, pernah mengajukan permohonan pendampingan hukum untuk pengadaan barang tersebut. Dan setelah ditindak lanjuti oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat lain, dengan mengadakan studi banding ke beberapa kota di Jawa untuk mencari perbandingan HPS.

Namun ternyata proyek pengadaan incinerator tahun 2020 tersebut, telah dibatalkan dan menurut informasi diganti dengan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Sehingga JPN yang mendampingi DLH untuk survei HPS pengadaan incinerator tahun 2020, adalah legal dan berdasarkan perintah Kajari Manado.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sonny Rompas membenarkan dirinya diperiksa Kejari. “Saya diperiksa kemarin,” ujarnya. Dia mengaku dirinya ditanya terkait incinerator. Menurut dia, pada saat menjabat Kadis DLH dirinya hanya melakukan perencanaan. “Untuk eksekusinya kadis yang baru,” pungkasnya.(ctr-02/ite/gnr)

MANADOPOST.ID-Penyidikan dugaan korupsi pengadaan incinerator Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado, terus digenjot penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado. Setelah menaikkan status kasus, kini penyidik mulai maraton pemeriksaan saksi.

Terbaru penyidik Kejari Manado memanggil dua orang saksi. Yaitu Sekretaris Kota (Sekkot) Manado dan eks Kadis Lingkungan Hidup Pemkot Manado. “Beberapa pihak terkait sudah diperiksa. Yakni Sekkot Manado Micler Lakat, Kadis Dukcapil, mantan Kadis DHL Sonny Rompas, dan juga Kadis DLH yang melakukan penunjukan langsung (PL). Serta PPK, Pokja ULP, para rekanan dan bagian keuangan,” beber Kajari Manado Maryono SH MH, saat dikonfirmasi Manado Post.

Dijelaskan Maryono, dugaan penyimpangan pengadaan 4 unit incinerator umum dan 1 unit incinerstor medis, dibanderol sekira Rp11 miliar, bermula dari penunjukan langsung dari pengguna anggaran atau kadis. Dan diduga tanpa kajian teknis jelas terhadap rekanan, yang pada awal lelang sudah dianulir oleh panitia lelang atau ULP.

Dengan alasan, kata Maryono waktunya sudah mendesak dan barang tersebut sangat dibutuhkan. Kemudian meski masa kerja sudah ditambah sampai pertengahan Januari 2020, tapi pekerjaan belum selesai, namun dana sudah dicairkan 100 persen.

“Selanjutnya dari informasi, terjadi polemik diantara para rekanan maupun dengan Kadis, tentang belum atau sudah dibayarnya pekerjaan tersebut. Yang berujung adanya blokade atau dikuncinya incinerator oleh salah satu rekanan. Sehingga sempat tidak bisa dioperasikan,” beber Maryono, sembari menyebutkan meski akhirnya bisa dipakai walau tidak maksimal sampai sekarang.

“Bahkan di tengah menumpuknya sampah, incinerator tersebut seperti museum barang antik. Yaitu barang yang nilainya mahal tapi tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya,” terangnya.

Lanjutnya, penyidik sudah berkoordinasi dengan Politeknik Negeri Manado. Untuk segera turun memeriksa kondisi incinerator. “Apakah barang sesuai spesifikasi teknis atau bestek yang ditentukan. Dari rangkaian pemeriksaan itu, nantinya akan dicari benang merah untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dan ditetapkan selaku tersangka,” tegas Maryono menambahkan polemik antara rekanan tidak menjadi soal.

“Kami tidak mempermasalahkan polemik diantara rekanan proyek tentang sudah dibayar atau belum. Karena itu masalah internal mereka. Yang jelas pemerintah sudah membayar 100 persen. Dan ketika pekerjaan tidak sesuai bestek, maka mereka harus bertanggungjawab,” tegasnya lagi.

Tak hanya itu, keberadaan informasi adanya calo atau PNS yang menjadi perantara dalam dugaan kasus ini, sedang didalami kejaksaan. “Yang jelas penyidik Kejari Manado tidak berkepentingan dan tidak punya beban dalam menyelesaikan kasus pengadaan incinerator tahun 2019 tersebut,” ungkapnya sembari menjelaskan beberapa hal terkait.

Yakni untuk pengadaan incinerator lanjutan tahun 2020, DLH pada awal tahun lalu, pernah mengajukan permohonan pendampingan hukum untuk pengadaan barang tersebut. Dan setelah ditindak lanjuti oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat lain, dengan mengadakan studi banding ke beberapa kota di Jawa untuk mencari perbandingan HPS.

Namun ternyata proyek pengadaan incinerator tahun 2020 tersebut, telah dibatalkan dan menurut informasi diganti dengan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Sehingga JPN yang mendampingi DLH untuk survei HPS pengadaan incinerator tahun 2020, adalah legal dan berdasarkan perintah Kajari Manado.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sonny Rompas membenarkan dirinya diperiksa Kejari. “Saya diperiksa kemarin,” ujarnya. Dia mengaku dirinya ditanya terkait incinerator. Menurut dia, pada saat menjabat Kadis DLH dirinya hanya melakukan perencanaan. “Untuk eksekusinya kadis yang baru,” pungkasnya.(ctr-02/ite/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/