29.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Pengadaan Incinerator Terus `Dikuliti` Kejari

MANADOPOST.ID–Pengadaan Incinerator di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado mulai ‘dikuliti’ Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado. Bahkan sudah beberapa pejabat dipanggil Kejari untuk dimintai keterangan. Yaitu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tresje Mokalu, mantan Plt Kepala DLH Sony Rompas dan Sekretaris Kota Manado Micler Lakat.

Sekretaris Kota Manado Micler Lakat mengatakan, pihaknya panggil kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait kasus incinerator, dikarenakan posisinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado. “Saya diminta keterangan tidak lama hanya satu jam,” ungkap Sekkot, kemarin.

Sekkot menjelaskan, dirinya dimintai keterangan apakah penganggaran incinerator ditatah dalam APBD Kota Manado.

“Saya menjelaskan anggaran incinerator ditatah dalam APBD Perubahan Kota Manado tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup dan sudah disetujui DPRD Kota Manado Rp 11,5 miliar, untuk pengadaan lima incinerator. Yang terdiri dari lima incinerator medis dan empat incinerator umum,” jelas Sekkot.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Selain itu, jaksa juga menanyakan terkait proses tender karena mengalami dua kali gagal lelang. “Saya katakan bahwa untuk proses lelang itu sudah masuk Bagian Umum Layanan Pengadaan dan Dinas Lingkungan Hidup,” ungkapnya.

Sekkot juga mengaku, dalam setiap pembahasan pengadaan incinerator pihaknya selalu membuat rapat dengan menghadirkan Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Hukum, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Kabag ULP.

“Rapat dilakukan sampai beberapa kali, agar tidak ada kesan pembahasan ini hanya dilakukan sepihak. Karena saya menghadirkan semua dalam pembahasan. Saya sudah minta instansi teknis mengkaji aturannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mantan Kepala DLH Hidup Sonny Rompas membenarkan kalau dirinya ikut diperiksa Kejari. Dia mengaku dirinya ditanya terkait incinerator. Menurut dia, pada saat menjabat Kadis DLH dirinya hanya melakukan perencanaan. “Untuk eksekusinya Kepala Dinas Tresje Mokalu,” pungkasnya.

Diketahui, pengadaan incinerator terjadi dua kali gagal lelang dan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tresje Mokalu menunjuk PT Arta Kara untuk melaksanakan proyek tersebut. (ite)

MANADOPOST.ID–Pengadaan Incinerator di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado mulai ‘dikuliti’ Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado. Bahkan sudah beberapa pejabat dipanggil Kejari untuk dimintai keterangan. Yaitu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tresje Mokalu, mantan Plt Kepala DLH Sony Rompas dan Sekretaris Kota Manado Micler Lakat.

Sekretaris Kota Manado Micler Lakat mengatakan, pihaknya panggil kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait kasus incinerator, dikarenakan posisinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Manado. “Saya diminta keterangan tidak lama hanya satu jam,” ungkap Sekkot, kemarin.

Sekkot menjelaskan, dirinya dimintai keterangan apakah penganggaran incinerator ditatah dalam APBD Kota Manado.

“Saya menjelaskan anggaran incinerator ditatah dalam APBD Perubahan Kota Manado tahun 2019 di Dinas Lingkungan Hidup dan sudah disetujui DPRD Kota Manado Rp 11,5 miliar, untuk pengadaan lima incinerator. Yang terdiri dari lima incinerator medis dan empat incinerator umum,” jelas Sekkot.

Selain itu, jaksa juga menanyakan terkait proses tender karena mengalami dua kali gagal lelang. “Saya katakan bahwa untuk proses lelang itu sudah masuk Bagian Umum Layanan Pengadaan dan Dinas Lingkungan Hidup,” ungkapnya.

Sekkot juga mengaku, dalam setiap pembahasan pengadaan incinerator pihaknya selalu membuat rapat dengan menghadirkan Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Hukum, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Kabag ULP.

“Rapat dilakukan sampai beberapa kali, agar tidak ada kesan pembahasan ini hanya dilakukan sepihak. Karena saya menghadirkan semua dalam pembahasan. Saya sudah minta instansi teknis mengkaji aturannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mantan Kepala DLH Hidup Sonny Rompas membenarkan kalau dirinya ikut diperiksa Kejari. Dia mengaku dirinya ditanya terkait incinerator. Menurut dia, pada saat menjabat Kadis DLH dirinya hanya melakukan perencanaan. “Untuk eksekusinya Kepala Dinas Tresje Mokalu,” pungkasnya.

Diketahui, pengadaan incinerator terjadi dua kali gagal lelang dan mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tresje Mokalu menunjuk PT Arta Kara untuk melaksanakan proyek tersebut. (ite)

Most Read

Artikel Terbaru

/