24.4 C
Manado
Sabtu, 2 Juli 2022

Masih Proses PK, Kalalo Minta PN Manado Tunda Eksekusi Lahan Sengketa di Bumi Nyiur

MANADOPOST.ID- Samuel SE Kalalo dengan tegas meminta kepada Pengadilan Negeri (PN) Manado untuk menunda atau membatalkan proses eksekusi lahan sengketa atas sebidang tanah milik pribadi dengan luas 1.500 meter persegi dan bangunan 600 meter persegi di Jalan WZ Yohanes, Bumi Nyiur, Wanea.

Pihaknya menolak lantaran belum selesainya proses hukum yang masih berstatus Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung dan proses pidana di Polda Sulut atas dugaan pemalsuan dokumen rumah dan tanah tersebut.

“Saya sangat menghormati proses hukum tetapi tolong diselesaikan masalah PK dan pemalsuan dokumen atas rumah dan tanah laporan pidana di Polda Sulut yang mana yang bersangkutan sudah berstatus tersangka atas pemalsuan dokumen rumah dan tanah ini tapi sampai sekarang tidak ditangkap tidak ditahan pelakunya, tentunya patut dipertanyakan bagaimana penegakan pihak Polda Sulut. Ini belum selesai, terlebih yang sekarang coba kita pikirkan pemalsuan dokumen tanah dan rumah ini kok sudah mau dieksekusi, paling tidak penegak hukum itu harus melihat sisi ada apa terutama yang menyangkut di Polda mereka menang karena pemalsuan dan mereka tidak ada data sama sekali, bukti-bukti pembayaran asli itu ada pada kami semua, status kepemilikan semua lengkap secara legal maupun hukum, baik KTP, KK, maupun akta pernikahan,” terangnya.

Dikatakannya, sebenarnya sudah terjadi dua kali dugaan pemalsuan atas rumah dan tanah ini baik di pihak Bank BTN kemudian oleh mafia tanah dan rumah, dan bahkan mafia hukum.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dia bercerita, kronologi kejadian ini adalah pertama rumah dan tanah ini ia mengadakan akad kredit di Bank BTN. Setelah selesai dan disetujui oleh Bank BTN pihaknya melakukan penyicilan atas rumah dan tanah ini. Setelah berlangsung sekitar 6 bulan ia mencicil tiba-tiba nama dari pada status rumah dan tanah tersebut sudah beralih kepada orang lain. Pihaknya merasa ini aneh karena belum selesai status akad kreditnya tapi sudah bisa dibalik nama kepada pihak lain. Pada waktu itu ia keberatan dan tidak mau melakukan pembayaran lagi sebelum ada perubahan kembali ke nama pemilik yang aslinya. “Sehingga pada akhirnya kita lapor ke Polda Sulut dan diproses di sana kemudian oleh pelaku melakukan negosiasi dengan kita dan dikembalikan ke atas nama pemilik asli. Setelah itu udah mau dilelang dan saya bersedia untuk membayar dua kali pelelangan. Selanjutnya terjadi negosiasi dengan pihak BTN dan pihak BTN menyutujui untuk mencicil kembali atas rumah dan tanah ini namun yang rencananya 15 tahun, berselang 3 tahun saya cicil-cicil dan pada akhirnya terlunasi,” ungkap Kalalo.

Tapi pada waktu sore hari usai ia melunasi rumah dan tanah tersebut tiba-tiba masuk mafia tanah yang dia duga bekerjasama dengan pihak bank. “Yang anehnya mereka terima lagi pelunasan sehingga terjadilah dua kali pelunasan. Tentunya saya keberatan ke pihak BTN, kenapa bisa terjadi seperti ini karena mereka tau persis bahwa saya yang membayar DP, mencicil bahkan melunasi, tetapi mereka mau kasih ke orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengan ini, itulah yang mafia tanah dan rumah. Kenapa saya sebut mafia tanah dan rumah, karena sah baik secara bukti dan saksi sudah terbukti mereka melakukan pemalsuan atas dokumen tanah dan rumah ini akhirnya kita mengajukan proses hukum secara perdata melalui PN dan saya menang,” ucapnya.

Namun selanjutnya di PN dan Kasasi ia kalah karena dirinya tidak tahu tiba-tiba sudah mau Kasasi. Dirinya tidak pernah mendapat yang namanya akmani satu dua tidak ada sampai sekarang walaupun mau dibawah sekarang itu sudah cacat hukum. “Nah berselang sebelum Kasasi dapatlah kita data-data yang asli menyangkut akad dan kepemilikan rumah dan tanah ini maka akhirnya saya ajukan PK. Disini sangat kelihatan sekali permainan baik di bank maupun mafia tanah karena pihak-pihak yang ngaku-ngaku ahli waris yang tidak ada sama sekali pengikatan akad kredit ahli waris itu semua direkayasa dipalsukan di Disdukcapil untuk terjadi akad lagi oleh pihak mafia. Setelah dicek betul palsu sehingga sekarang terjadinya proses PK di Mahkamah Agung. Intinya saya sangat keberatan sekali bahkan sudah mengirim surat terbuka kepada Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Kapolda Sulut, PN Manado, dan Kapolres Manado untuk mau mendapatkan asas keadilan dan kebenaran atas masalah ini,” terangnya.

Ia mengaku bahwa dirinya adalah orang yang mau taat hukum tetapi permintaannya di-clear-kan terlebih dahulu terkait masalah pidana di Polda dan PK di Mahkamah Agung. “Jika sudah ada unsur secara hukum yang sudah sah dan mengikat dengan ikhlas kalau kalah saya ikhlaskan dan jika terbukti melakukan pemalsuan tolong diclearkan. Itulah keadaan yang ada masyarakat pun bisa melihat warga disekitar sini juga sangat tahu masalah ini sehingga mereka sangat antusias membela saya,” tuturnya.

Lanjutnya, dirinya bukan baru satu dua tahun tinggal di rumah tersebut tetapi sudah sekitar 40 puluh tahun. Untuk itu ia berharap baik PN, kepolisian dan pihak terkait untuk menghormati mekanisme hukum yang berlaku.

“Kebetulan pak Joko Widodo dengan Mabes Polri sedang menegakkan yang namanya mafia hukum dan tanah. Saya sangat mengharapkan eksekusi ini ditunda dulu supaya selesai proses hukumnya di PK maupun Polda,” tukasnya.(lin)

MANADOPOST.ID- Samuel SE Kalalo dengan tegas meminta kepada Pengadilan Negeri (PN) Manado untuk menunda atau membatalkan proses eksekusi lahan sengketa atas sebidang tanah milik pribadi dengan luas 1.500 meter persegi dan bangunan 600 meter persegi di Jalan WZ Yohanes, Bumi Nyiur, Wanea.

Pihaknya menolak lantaran belum selesainya proses hukum yang masih berstatus Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung dan proses pidana di Polda Sulut atas dugaan pemalsuan dokumen rumah dan tanah tersebut.

“Saya sangat menghormati proses hukum tetapi tolong diselesaikan masalah PK dan pemalsuan dokumen atas rumah dan tanah laporan pidana di Polda Sulut yang mana yang bersangkutan sudah berstatus tersangka atas pemalsuan dokumen rumah dan tanah ini tapi sampai sekarang tidak ditangkap tidak ditahan pelakunya, tentunya patut dipertanyakan bagaimana penegakan pihak Polda Sulut. Ini belum selesai, terlebih yang sekarang coba kita pikirkan pemalsuan dokumen tanah dan rumah ini kok sudah mau dieksekusi, paling tidak penegak hukum itu harus melihat sisi ada apa terutama yang menyangkut di Polda mereka menang karena pemalsuan dan mereka tidak ada data sama sekali, bukti-bukti pembayaran asli itu ada pada kami semua, status kepemilikan semua lengkap secara legal maupun hukum, baik KTP, KK, maupun akta pernikahan,” terangnya.

Dikatakannya, sebenarnya sudah terjadi dua kali dugaan pemalsuan atas rumah dan tanah ini baik di pihak Bank BTN kemudian oleh mafia tanah dan rumah, dan bahkan mafia hukum.

Dia bercerita, kronologi kejadian ini adalah pertama rumah dan tanah ini ia mengadakan akad kredit di Bank BTN. Setelah selesai dan disetujui oleh Bank BTN pihaknya melakukan penyicilan atas rumah dan tanah ini. Setelah berlangsung sekitar 6 bulan ia mencicil tiba-tiba nama dari pada status rumah dan tanah tersebut sudah beralih kepada orang lain. Pihaknya merasa ini aneh karena belum selesai status akad kreditnya tapi sudah bisa dibalik nama kepada pihak lain. Pada waktu itu ia keberatan dan tidak mau melakukan pembayaran lagi sebelum ada perubahan kembali ke nama pemilik yang aslinya. “Sehingga pada akhirnya kita lapor ke Polda Sulut dan diproses di sana kemudian oleh pelaku melakukan negosiasi dengan kita dan dikembalikan ke atas nama pemilik asli. Setelah itu udah mau dilelang dan saya bersedia untuk membayar dua kali pelelangan. Selanjutnya terjadi negosiasi dengan pihak BTN dan pihak BTN menyutujui untuk mencicil kembali atas rumah dan tanah ini namun yang rencananya 15 tahun, berselang 3 tahun saya cicil-cicil dan pada akhirnya terlunasi,” ungkap Kalalo.

Tapi pada waktu sore hari usai ia melunasi rumah dan tanah tersebut tiba-tiba masuk mafia tanah yang dia duga bekerjasama dengan pihak bank. “Yang anehnya mereka terima lagi pelunasan sehingga terjadilah dua kali pelunasan. Tentunya saya keberatan ke pihak BTN, kenapa bisa terjadi seperti ini karena mereka tau persis bahwa saya yang membayar DP, mencicil bahkan melunasi, tetapi mereka mau kasih ke orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengan ini, itulah yang mafia tanah dan rumah. Kenapa saya sebut mafia tanah dan rumah, karena sah baik secara bukti dan saksi sudah terbukti mereka melakukan pemalsuan atas dokumen tanah dan rumah ini akhirnya kita mengajukan proses hukum secara perdata melalui PN dan saya menang,” ucapnya.

Namun selanjutnya di PN dan Kasasi ia kalah karena dirinya tidak tahu tiba-tiba sudah mau Kasasi. Dirinya tidak pernah mendapat yang namanya akmani satu dua tidak ada sampai sekarang walaupun mau dibawah sekarang itu sudah cacat hukum. “Nah berselang sebelum Kasasi dapatlah kita data-data yang asli menyangkut akad dan kepemilikan rumah dan tanah ini maka akhirnya saya ajukan PK. Disini sangat kelihatan sekali permainan baik di bank maupun mafia tanah karena pihak-pihak yang ngaku-ngaku ahli waris yang tidak ada sama sekali pengikatan akad kredit ahli waris itu semua direkayasa dipalsukan di Disdukcapil untuk terjadi akad lagi oleh pihak mafia. Setelah dicek betul palsu sehingga sekarang terjadinya proses PK di Mahkamah Agung. Intinya saya sangat keberatan sekali bahkan sudah mengirim surat terbuka kepada Presiden RI, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Kapolda Sulut, PN Manado, dan Kapolres Manado untuk mau mendapatkan asas keadilan dan kebenaran atas masalah ini,” terangnya.

Ia mengaku bahwa dirinya adalah orang yang mau taat hukum tetapi permintaannya di-clear-kan terlebih dahulu terkait masalah pidana di Polda dan PK di Mahkamah Agung. “Jika sudah ada unsur secara hukum yang sudah sah dan mengikat dengan ikhlas kalau kalah saya ikhlaskan dan jika terbukti melakukan pemalsuan tolong diclearkan. Itulah keadaan yang ada masyarakat pun bisa melihat warga disekitar sini juga sangat tahu masalah ini sehingga mereka sangat antusias membela saya,” tuturnya.

Lanjutnya, dirinya bukan baru satu dua tahun tinggal di rumah tersebut tetapi sudah sekitar 40 puluh tahun. Untuk itu ia berharap baik PN, kepolisian dan pihak terkait untuk menghormati mekanisme hukum yang berlaku.

“Kebetulan pak Joko Widodo dengan Mabes Polri sedang menegakkan yang namanya mafia hukum dan tanah. Saya sangat mengharapkan eksekusi ini ditunda dulu supaya selesai proses hukumnya di PK maupun Polda,” tukasnya.(lin)

Most Read

Artikel Terbaru

/