MANADOPOST.ID - Pemerintah Kota Kotamobagu terus memperkuat koordinasi lintas sektor, guna memastikan setiap kebijakan strategis berjalan terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial, yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sahaya S Mokoginta.
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, serta menghimpun masukan dan rekomendasi terhadap berbagai isu publik yang tengah berkembang.
Sahaya menegaskan, bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah awal untuk tindak lanjut yang berkelanjutan.
"Forum ini menjadi titik awal untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama. Setiap hasil pembahasan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Koordinasi lintas sektor perlu dijaga agar setiap kebijakan berjalan searah dan berdampak nyata,” tegas Sahaya.
Ia juga menekankan, bahwa koordinasi lintas sektor perlu dijaga sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
"Koordinasi ini tidak berhenti pada rapat hari ini, tetapi akan berlanjut melalui pemantauan dan evaluasi bersama agar pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan prinsip stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, pelayanan publik yang berkeadilan, serta ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” terangnya.
Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta juga menyampaikan dukungan para staf khusus dalam memperkuat analisis kebijakan dan menjembatani dinamika publik yang berkembang di masyarakat.
"Rapat koordinasi ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kolaborasi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus. Sinergi yang terbangun akan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap isu-isu publik,” ujar Widdy.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Fahri Damopolii menyampaikan, bahwa pengelolaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dimana, pihaknya akan terus memperkuat pengelolaan informasi publik, terutama aspek penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah, yang disajikan dengan lugas dan mudah dipahami masyarakat.
"Setiap kritik dan masukan yang berkembang di ruang publik akan ditanggapi secara tepat dan proporsional, sekaligus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan pemerintah daerah,” pungkas Fahri. (Novianti Kansil)
Editor : Kenjiro Tanos