32C
Manado
Kamis, 15 April 2021

Penahan AGT Berpotensi Diperpanjang, Penyidik Kejari Bitung Pacu Pemberkasan

BITUNG, MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Kasus dugaan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bitung terbukti diseriusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung. Kejari sudah menahan tersangka AGT alias Handri dan proses penyidikan terus dipacu.
Penahan Handri yang dititipkan di rumah tahanan (rutan) Polres Bitung selama 20 hari pun berpotensi diperpanjang. Hal itu jika pihak Kejari menilai masih membutuhkan waktu untuk kepentingan penyempurnaan kelengkapan berkas perkara agar bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Kepala Kejari Bitung Frenkie Son, melalui Kasi Intel Suhendro G Kusuma, membenarkan potensi perpanjangan masa penahanan tersebut.
“Ia ada (kemungkinan diperpanjang masa penahanan, Red),” ujarnya kepada Manado Post, Kamis (25/2).
Suhendro juga mengatakan, pihaknya sementara memacu melengkapi semua pemeriksaan dalam kepentingan untuk pemberkasan.
“Penyidik lagi berpacu melengkapi pemeriksaan untuk pemberkasan,” katanya.
Terkait kemungkinan ada penambahan tersangka baru, Suhendro tidak menepis.
“Kita mau lihat perkembangan dulu,” singkatnya.
Sementara itu, pihak Pemkot Bitung, melalui Sekretaris Kota (Sekkot) Dr Audy Pangemanan ketika dimintai tanggapan soal penahanan oknum Dinas Penanaman Modal dan PTSP tersebut mengatakan, pihaknya memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).
“Kita memiliki LKBH Korpi. Tapi tergantung dari yang bersangkutan. Menurut informasi, yang bersangkutan sudah memiliki kuasa hukum sendiri. Tapi kalau dimintakan yang bersangkutan juga, dari LKBH Korpri siap,” katanya.
Diketahui, Handri telah dititipkan ke rutan Polres Bitung, Rabu (24/2) untuk ditahan. Penahanan Handri berdasarkan Sprint Nomor: Print-01/P.1.14/Fd.1/02/2021 tertanggal 24 Februari 2021. Penahanan itu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Rutin dan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung tahun anggaran 2019.
Handri diancam pasal 12 huruf i jo pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini heboh karena salah satu item penyidikan terkait pengadaan makloon baju untuk Ketua TP PKK Bitung. Handri sebelumnya telah ditetapkan tersangka yang diumumkan Kajari kepada media di Kantor Kejari Bitung, Kamis (21/1) sore. Pihak Kejari juga sudah menggeledah Kantor DPM-PTSP Bitung, Jumat (22/1). Tim Penyidik Kejari menyita banyak dokumen yang berkaitan dengan pengadaan di tahun anggaran 2019. (can)

Artikel Terbaru