29C
Manado
Sabtu, 6 Maret 2021

Batasi Usaha Warga dengan Alasan Covid-19, Surat Edaran Wali Kota Bitung Tidak Pro Rakyat

BITUNG, MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Kebijakan Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban (MJL) kembali menjadi polemik di masyarakat. Kali ini kebijakan wali kota yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 008/46/WK tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Surat edaran tersebut dinilai tidak pro rakyat. Karena di dalamnya membatasi kegiatan usaha masyarakat di malam hari hanya sampai pukul 08.00 malam. Padahal banyak warga Bitung yang bergantung pada mata pencaharian di malam hari.

Petrus ‘Tole’ Rumbayan, aktivis senior Bitung, salah satu yang ikut mengkritisi hal itu. Menurutnya, surat edaran itu tidak menguntungkan untuk masyarakat kecil di masa pandemi saat ini. Seharusnya, Pemkot lebih jeli dalam mengeluarkan edaran dan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Yang harus diatur itu adalah protokol kesehatannya diperketat. Bukan jam operasional usaha warga yang dibatasi. Karena banyak warga yang operasi usahanya seperti warung makan nanti dibuka sore sampai malam hari,” ujar penggiat LSM ini.

Dengan adanya surat edaran yang membatasi itu, otomatis mata pencaharian masyarakat terganggu. Padahal, umumnya warung dan rumah makan kecil pendapatan ekonominya hanya dari situ.

“Jika dibatasi jam operasionalnya hanya sampai pukul 08.00 malam berarti ekonomi mereka akan terganggu,” katanya.

Dia memberikan solusi, harusnya pemerintah tidak membatasi jam operasional usaha. Yang diatur adalah caranya agar tidak terjadi kerumunan di tempat usaha dengan standar protokol kesehatan tinggi.

“Jadi seperti rumah makan atau warung makan itu, dibiarkan tetap beroperasi hingga malam, tapi tidak boleh makan di tempat. Artinya, mereka tetap bisa mendapatkan pendapatan, tapi pencegahan Covid-19 tetap jalan,” jelasnya.

Dengan begitu, terangnya, pemerintah tidak menghambat masyarakat dalam kegiatan usahanya. Tapi lebih tepat sasaran karena pencegahan penyebaran Covid-19 yang difokuskan.

Diketahui, isi surat edaran menjadi polemik yaitu poin 2 yang membatasi perkantoran, tempat usaha hingga warung dan rumah makan agar tidak beroperasi lewat dari pukul 08.00 malam.

“Para pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab perkantoran, badan usaha, pertokoan/pusat perbelanjaan, restoran, café, warung/rumah makan, pub dan tempat hiburan lainnya untuk menerapkan batasan jam operasional paling lama sampai pukul 20.00 Wita serta membatasi jumlah pengunjung sesuai protokol kesehatan,” bunyi poin 2 surat edaran yang ditandatangani wali kota itu. (can)

Artikel Terbaru