23.4 C
Manado
Saturday, 4 February 2023

Warga Keluhkan Pekerjaan Program Pamsimas

MANADOPOST.ID – Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, atau dikenal dengan sebutan Pamsimas di Kota Bitung senilai Rp450 juta dikeluhkan.

Menurut warga, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, pekerjaannya kurang maksimal.

“Saat ini di Kota Bitung khususnya di Pulau Lembeh ada pekerjaan program Pamsimas, tapi yang kami amati pekerjaannya kurang maksimal,” ungkap pemerhati Kota Bitung Darma Baginda, Senin (5/12).

Olehnya Darma, meminta pihak Inspektorat Kota Bitung agar dapat menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan di lapangan.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Perlu adanya pengawasan atau audit terhadap pekerjaan tersebut, sebab pekerjaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:  Penemuan Mayat di Depan Kantor Wali Kota Bitung Gegerkan Warga

Bahkan lanjutnya, seperti pekerjaan di Pulau Lembeh, pihak pengelola program tersebut diduga menggunakan pipa air bersih yang merupakan milik dari Dinas PUPR Kota Bitung.

“Informasi dari masyarakat, mereka tidak mengadakan pipa baru, melainkan menggunakan pipa dari Dinas PUPR. Ini sangat berbahaya, terindikasi melaksanakan program kegiatan fiktif,” cetusnya.

Menanggapi hal ini, Inspektur Pembantu (Irban) Khusus Inspektorat Kota Bitung Jofran Sambode ketika dikonfirmasi membenarkan adanya aduan masyarakat terkait pekerjaan program Pamsimas di Pulau Lembeh.

“Betul, kami juga sudah menerima aduan masyarakat, bahwa pekerjaan di lapangan kurang maksimal,” aku Jofran.

Hanya saja lanjut Jofran, pekerjaan program Pamsimas yang ada di lima lokasi di Kota Bitung masing-masing Pulau Lembeh dua lokasi, Kecamatan Aertembaga tepatnya di Tandurusa dan dua lokasi di Kelurahan Batuputih Atas dan Batuputih Bawah, bukan pekerjaan milik Dinas PUPR Kota Bitung, melainkan Balai Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang ditangani oleh TFL atau tenaga fasilitator.

Baca Juga:  Aldo Ratungalo Tindaklanjuti Hasil Reses, Langsung Action, Diapresiasi Netizen

“Itu bukan pekerjaan milik Dinas PUPR Kota Bitung, tapi langsung dari Balai Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang ditangani oleh TFL,” terangnya.

Menindaklanjuti informasi masyarakat, pihaknya kata Jofran akan meminta TFL untuk melaporkan progres pekerjaan di lapangan. “Kami akan panggil penanggungjawab pekerjaan di lapangan dan meminta agar dikerjakan sesuai aturan,” tegas Jofran. (franky sumaraw)

MANADOPOST.ID – Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, atau dikenal dengan sebutan Pamsimas di Kota Bitung senilai Rp450 juta dikeluhkan.

Menurut warga, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, pekerjaannya kurang maksimal.

“Saat ini di Kota Bitung khususnya di Pulau Lembeh ada pekerjaan program Pamsimas, tapi yang kami amati pekerjaannya kurang maksimal,” ungkap pemerhati Kota Bitung Darma Baginda, Senin (5/12).

Olehnya Darma, meminta pihak Inspektorat Kota Bitung agar dapat menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan di lapangan.

“Perlu adanya pengawasan atau audit terhadap pekerjaan tersebut, sebab pekerjaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:  Penemuan Mayat di Depan Kantor Wali Kota Bitung Gegerkan Warga

Bahkan lanjutnya, seperti pekerjaan di Pulau Lembeh, pihak pengelola program tersebut diduga menggunakan pipa air bersih yang merupakan milik dari Dinas PUPR Kota Bitung.

“Informasi dari masyarakat, mereka tidak mengadakan pipa baru, melainkan menggunakan pipa dari Dinas PUPR. Ini sangat berbahaya, terindikasi melaksanakan program kegiatan fiktif,” cetusnya.

Menanggapi hal ini, Inspektur Pembantu (Irban) Khusus Inspektorat Kota Bitung Jofran Sambode ketika dikonfirmasi membenarkan adanya aduan masyarakat terkait pekerjaan program Pamsimas di Pulau Lembeh.

“Betul, kami juga sudah menerima aduan masyarakat, bahwa pekerjaan di lapangan kurang maksimal,” aku Jofran.

Hanya saja lanjut Jofran, pekerjaan program Pamsimas yang ada di lima lokasi di Kota Bitung masing-masing Pulau Lembeh dua lokasi, Kecamatan Aertembaga tepatnya di Tandurusa dan dua lokasi di Kelurahan Batuputih Atas dan Batuputih Bawah, bukan pekerjaan milik Dinas PUPR Kota Bitung, melainkan Balai Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang ditangani oleh TFL atau tenaga fasilitator.

Baca Juga:  Gandeng Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, Bitung Siap Kembangkan Batik Lokal

“Itu bukan pekerjaan milik Dinas PUPR Kota Bitung, tapi langsung dari Balai Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang ditangani oleh TFL,” terangnya.

Menindaklanjuti informasi masyarakat, pihaknya kata Jofran akan meminta TFL untuk melaporkan progres pekerjaan di lapangan. “Kami akan panggil penanggungjawab pekerjaan di lapangan dan meminta agar dikerjakan sesuai aturan,” tegas Jofran. (franky sumaraw)

Most Read

Artikel Terbaru