alexametrics
32.4 C
Manado
Kamis, 19 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Musda KNPI Bitung Disorot, Hezky Goni: Kesalahan Pengetikan 

MANADOPOST.ID – Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bitung mendapat sorotan. Yaitu terkait undangan yang disebar tercatat pelaksaaan Musda X KNPI Kota Bitung.

Menurut Wakil Ketua I Gerakan Pemuda Marhaen Kota Bitung Fadli Mokodongan, jika mengacu pada undangan untuk menghadiri pembukaan Musda X, berarti meniadakan Musda X, XI dan XII.

“Harusnya untuk pelaksanaan Musda saat ini adalah Musda ke XIII. Hal ini inkonstitusional menurut kami karena otomatis meniadakan hasil Musda X dengan Ketua Raymond Luntungan, Musda XI dengan Ketua Calvin Wuisang dan hasil Musda XII dengan ketua terpilih Sefferson Sumampouw,” urai Mokodongan, Minggu (7/11).

Tak hanya itu, menurutnya pelaksanaan pembukaan Musda yang rencananya akan berlangsung, Senin (8/11), di GOR kompleks Stadion Duasudara Kota Bitung tersebut, nampaknya tidak tersosialisasi dengan baik.

“Gaung Musda saat ini kami nilai tidak seperti pelaksanaan sebelumnya. Terkesan pelaksanaannya saat ini ditutupi, tidak ada sosialisasi terbuka,” katanya.

Tak hanya itu, jika pelaksanaan Musda saat ini meniadakan atau menghanguskan hasil Musda XII, maka secara jelas status keanggotaan Musda periode ini dipertanyakan.

“Mengingat Musda XI pelaksanaanya di tahun 2014 berarti dasar keabsahan anggota Musda periode ini mengacu Musda XI. Sementara jika tidak mengikuti ART KNPI pasal 1 dan 2, apakah ada unsur yang terpenuhi? Karena pasal 1 adalah verifikasi dan pasal 2 mengesahkan dan yang mengesahkan adalah DPD KNPI definitif mengingat, mereka tidak mengakui Musda XII maka secara otomatis mengacu ke Musda XI,” tandas Mokodongan.

Lanjutnya, anggota/OKP Musda KNPI 2014 ke 2021 pasti sudah melakukan pergantian pengurus/struktur, maka secara jelas dan terang-terangan pasal 2 ART harus dipenuhi.

“Bahwa pengurus kecamatan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam setiap Musda kabupaten/kota, maka secara otomatis pengurus kecamatan terjadi stagnan maka pertanyaannya, siapa yang membentuk pengurus kecamatan, dan kemudian mekanisme apa yang digunakan untuk membentuk pengurus kecamatan? Jadi menurut kami ada keanehan,” pungkasnya.

MANADOPOST.ID – Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bitung mendapat sorotan. Yaitu terkait undangan yang disebar tercatat pelaksaaan Musda X KNPI Kota Bitung.

Menurut Wakil Ketua I Gerakan Pemuda Marhaen Kota Bitung Fadli Mokodongan, jika mengacu pada undangan untuk menghadiri pembukaan Musda X, berarti meniadakan Musda X, XI dan XII.

“Harusnya untuk pelaksanaan Musda saat ini adalah Musda ke XIII. Hal ini inkonstitusional menurut kami karena otomatis meniadakan hasil Musda X dengan Ketua Raymond Luntungan, Musda XI dengan Ketua Calvin Wuisang dan hasil Musda XII dengan ketua terpilih Sefferson Sumampouw,” urai Mokodongan, Minggu (7/11).

Tak hanya itu, menurutnya pelaksanaan pembukaan Musda yang rencananya akan berlangsung, Senin (8/11), di GOR kompleks Stadion Duasudara Kota Bitung tersebut, nampaknya tidak tersosialisasi dengan baik.

“Gaung Musda saat ini kami nilai tidak seperti pelaksanaan sebelumnya. Terkesan pelaksanaannya saat ini ditutupi, tidak ada sosialisasi terbuka,” katanya.

Tak hanya itu, jika pelaksanaan Musda saat ini meniadakan atau menghanguskan hasil Musda XII, maka secara jelas status keanggotaan Musda periode ini dipertanyakan.

“Mengingat Musda XI pelaksanaanya di tahun 2014 berarti dasar keabsahan anggota Musda periode ini mengacu Musda XI. Sementara jika tidak mengikuti ART KNPI pasal 1 dan 2, apakah ada unsur yang terpenuhi? Karena pasal 1 adalah verifikasi dan pasal 2 mengesahkan dan yang mengesahkan adalah DPD KNPI definitif mengingat, mereka tidak mengakui Musda XII maka secara otomatis mengacu ke Musda XI,” tandas Mokodongan.

Lanjutnya, anggota/OKP Musda KNPI 2014 ke 2021 pasti sudah melakukan pergantian pengurus/struktur, maka secara jelas dan terang-terangan pasal 2 ART harus dipenuhi.

“Bahwa pengurus kecamatan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam setiap Musda kabupaten/kota, maka secara otomatis pengurus kecamatan terjadi stagnan maka pertanyaannya, siapa yang membentuk pengurus kecamatan, dan kemudian mekanisme apa yang digunakan untuk membentuk pengurus kecamatan? Jadi menurut kami ada keanehan,” pungkasnya.

Most Read

Artikel Terbaru

/