22.4 C
Manado
Rabu, 23 Juni 2021
spot_img

Pemkot Bitung Diminta Seriusi Pengosongan Lahan KEK

MANADOPOST.ID – Pemkot Bitung diminta serius mensosialisasikan surat edaran Pemprov Sulut soal pengosongan lahan pemerintah di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Merah.

Pasalnya, menurut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut Drs Edison Humiang MSi, langkah Pemkot Bitung dalam melakukan pendataan rumah termasuk penghuni lahan pemerintah di lokasi KEK Tanjung Merah, dinilai tidak tepat, di tengah upaya Pemprov Sulut mengosongkan lahan tersebut.

“Buat apa lagi didata, yang kami harapkan sebagai satu kesatuan pemerintahan, Pemkot Bitung harus mendukung langkah Pemprov Sulut, mensosialisasikan kepada masyarakat penghuni lahan KEK, agar segera keluar dari lahan pemerintah seluas 92,7 hektar,” tegas mantan Plt Wali Kota Bitung ini, Jumat (11/6).

Apalagi lanjut Sekretaris Kota (Sekkot) Bitung era kepemimpinan Wali Kota Hanny Sondakh ini, pendataan tersebut tidak begitu penting karena tidak ada kompensasi dari Pemprov Sulut terkait pembebasan lahan tersebut.

“Ingat, tidak ada ganti rugi dalam proses pembebasan lahan ini. Jadi kami imbau, seluruh warga yang tinggal di lahan KEK, agar segera membongkar sendiri bangunannya, sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu 17 Juni 2021,” pungkas Humiang.

Sementara itu, Asisten I Pemkot Bitung Franky Ladi SSTP MSi ketika dikonfirmasi menjelaskan jika Pemkot Bitung serius dalam mensosialisasikan surat dari Pemprov Sulut tersebut.

“Tadi juga kami telah melakukan pertemuan dengan mengundang perwakilan masyarakat di KEK, untuk mengingatkan kembali surat Pemprov, bersama-sama menjaga kamtibmas dan kerukunan di Kota Bitung,” ujar Ladi.

Lanjutnya, pertemuan itu juga mempertegas surat Pemprov dan meminta kepada warga yang tinggal di KEK untuk tetap menjaga stabilitas dan kerukunan.

“Berhubung di dalam area sudah ada tempat ibadah, maka pengosongan lahan KEK, tidak ada hubungannya dengan agama,” kuncinya.(franky)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru