MANADOPOST.ID – Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut dr Sunny Rumawung, mendesak Dinas Kesehatan Kota Bitung menghentikan rencana pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit (RS) di Kolombo, Kelurahan Bitung Barat II.
“Kami meminta Pemkot Bitung dalam hal ini Dinas Kesehatan, agar konsentrasi penanganan Covid-19 dan hentikan pembelian lahan RS di Kolombo,” tegas Rumawung, Minggu (11/7).
Alasannya sangat mendasar karena di saat negara dan daerah sedang kesulitan keuangan akibat pandemi ini, maka sangat disesalkan Dinas Kesehatan Bitung ngotot mengucurkan dana Rp3 miliar lebih untuk pembelian lahan baru RS.
“Padahal lahan yang lebih representatif sudah tersedia di Pinokalan, bahkan Kementerian Kesehatan mengucurkan anggaran untuk pembangunan RS karena lahan yang dilaporkan ke mereka sudah tersedia yaitu di Pinokalan,” tandas Rumawung.
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
Dia menilai alasan-alasan memindahkan RS tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada.
“Untuk itu kami meminta agar rencana pembelian lahan tersebut dibatalkan, apalagi ternyata anggarannya tidak tertata di APBD 2021 dan hanya akan disiasati dalam APBD Perubahan. Seandainya saja anggaran tersebut dialihkan untuk membantu masyarakat, maka akan ada ratusan bahkan ribuan masyarakat Bitung yang menikmatinya, di tengah pandemi kehidupan masyarakat menjadi lebih susah,” urainya.
MANADOPOST.ID – Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut dr Sunny Rumawung, mendesak Dinas Kesehatan Kota Bitung menghentikan rencana pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit (RS) di Kolombo, Kelurahan Bitung Barat II.
“Kami meminta Pemkot Bitung dalam hal ini Dinas Kesehatan, agar konsentrasi penanganan Covid-19 dan hentikan pembelian lahan RS di Kolombo,” tegas Rumawung, Minggu (11/7).
Alasannya sangat mendasar karena di saat negara dan daerah sedang kesulitan keuangan akibat pandemi ini, maka sangat disesalkan Dinas Kesehatan Bitung ngotot mengucurkan dana Rp3 miliar lebih untuk pembelian lahan baru RS.
“Padahal lahan yang lebih representatif sudah tersedia di Pinokalan, bahkan Kementerian Kesehatan mengucurkan anggaran untuk pembangunan RS karena lahan yang dilaporkan ke mereka sudah tersedia yaitu di Pinokalan,” tandas Rumawung.
Dia menilai alasan-alasan memindahkan RS tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada.
“Untuk itu kami meminta agar rencana pembelian lahan tersebut dibatalkan, apalagi ternyata anggarannya tidak tertata di APBD 2021 dan hanya akan disiasati dalam APBD Perubahan. Seandainya saja anggaran tersebut dialihkan untuk membantu masyarakat, maka akan ada ratusan bahkan ribuan masyarakat Bitung yang menikmatinya, di tengah pandemi kehidupan masyarakat menjadi lebih susah,” urainya.
