27C
Manado
Rabu, 27 Januari 2021

Kadis Penanaman Modal Bitung Diperiksa Kejari, Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Termasuk Makloon Baju PKK

BITUNG, MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Satu lagi pejabat eselon II Pemkot Bitung yang berurusan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung. Kali ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PSTP) Pemkot Bitung Handry Tirajoh. Handry diperiksa Kejari, Kamis (14/1), terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di dinasnya.

Pantauan, Handry menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 di ruangan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Frenkie Son.

Kasi Pidsus Kejari Bitung Andreas Atmaji membenarkan Handry sedang diperiksa pihaknya.

“Yang bersangkutan baru hari ini diperiksa. Karena baru ada waktunya sekarang,” ujarnya didampingi Kasi Intel Kejari Bitung Suhendro G Kusuma.

Dia juga menjelaskan, saat ini masih tahap lid atau penyelidikan. “Nanti kalau ada berita terbaru kita infokan kepada teman-teman. Intinya penyelidikan ada dua muaranya, ditingkatkan menjadi penyidikan atau dihentikan,” katanya.

Atmaji menerangkan, sudah ada 11 orang yang diperiksa dalam kaitan kasus tersebut, sejak 2020 lalu. “ASN yang kita periksa tujuh orang termasuk beliau (Handry Tirajoh, Red), sisanya empat non ASN,” jelasnya.

Atmaji membenarkan, Ketua TP PKK Bitung Khouni Lomban-Rawung juga sudah diperiksa. “Sudah diperiksa, satu kali diperiksa,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk tahapan penyelidikan ini belum mengarah ke person tapi baru mau mengetahui apa kasusnya masuk tindak pidana.

“Kalau penyelidikan kita baru mau tahu benar ngak ini ada tindak pidana? Nanti pada saat penyidikan baru kita tahu mengarah ke mana. Intinya seperti itu,” paparnya.

Ketika ditanya, Atmaji membenarkan, kasus ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di DPM-PSTP, dinas Handry memimpin. Termasuk soal kasus dugaan pembiayaan makloon baju Ketua TP PKK Bitung yang diambil dari anggaran dinas tersebut.

“Terkait penggunaan dana di PTSP. Kalau itu (kasus makloon baju Ketua TP PKK, Red) ada hubungannya. Kalau apakah ada kaitan benarnya atau tidak, nanti kita sampaikan pada kesempatan selanjutnya,” katanya.

Dia juga menjelaskan, untuk saat ini belum bisa diungkapkan rincian kerugian negara terkait kasus tersebut.

“Karena kita harus tunggu ahli untuk lakukan perhitungan. Kita sementara koordinasi dengan BPK dan BPKP. Nanti tinggal kesediaan dari mana yang mau atau bisa untuk lakukan perhitungan. Nanti kita ekspos atau kita gelar perkaranya,” pungkasnya. (can)

Artikel Terbaru