30.4 C
Manado
Jumat, 19 Agustus 2022

Esok, DLH Bitung Periksa Pencemaran PT Indo World, Pihak Manajemen Masih Memilih Bungkam

MANADOPOST.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung, tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran. Apalagi mengarah pada tindakan kejahatan lingkungan.

Kepala DLH Kota Bitung Sadat Minabari SIK MSi saat dikonfirmasi Manado Post Group menjelaskan, timnya akan turun ke lapangan mengecek dugaan pelanggaran di PT Indo World, Sagerat.

“Rencananya, tim DLH Kota Bitung akan turun ke lapangan, sekaligus meminta klarifikasi besok hari (hari ini), di lokasi yang diduga terjadi pencemaran lingkungan PT Indo World,” kata Sadat, Minggu (15/8).

Diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya, ada dugaan kejahatan lingkungan dilakukan perusahaan pengolahan kelapa itu.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Diduga kuat perusahaan itu membuang limbah sembarangan. Bahkan limbah yang diduga hasil produksi itu menggenangi sejumlah titik di Gerbang KEK Bitung yang menjadi objek vital nasional.

Menurut Sadat, jika memang terbukti perusahaan tidak memiliki saluran pembuangan sesuai ketentuan, pasti akan diberi sanksi sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MANADOPOST.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung, tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran. Apalagi mengarah pada tindakan kejahatan lingkungan.

Kepala DLH Kota Bitung Sadat Minabari SIK MSi saat dikonfirmasi Manado Post Group menjelaskan, timnya akan turun ke lapangan mengecek dugaan pelanggaran di PT Indo World, Sagerat.

“Rencananya, tim DLH Kota Bitung akan turun ke lapangan, sekaligus meminta klarifikasi besok hari (hari ini), di lokasi yang diduga terjadi pencemaran lingkungan PT Indo World,” kata Sadat, Minggu (15/8).

Diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya, ada dugaan kejahatan lingkungan dilakukan perusahaan pengolahan kelapa itu.

Diduga kuat perusahaan itu membuang limbah sembarangan. Bahkan limbah yang diduga hasil produksi itu menggenangi sejumlah titik di Gerbang KEK Bitung yang menjadi objek vital nasional.

Menurut Sadat, jika memang terbukti perusahaan tidak memiliki saluran pembuangan sesuai ketentuan, pasti akan diberi sanksi sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Most Read

Artikel Terbaru

/