32.4 C
Manado
Jumat, 12 Agustus 2022

800-an Penambang dari Luar Serbu PETI Pinasungkulan

MANADOPOST.ID – Lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, ternyata sudah ‘diserbu’ kurang lebih 800-an penambang.

Data itu diketahui setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bitung turun lapangan meninjau lokasi PETI bersama perwakilan TNI/Polri serta aparat kecamatan dan kelurahan, Rabu (17/2).

“Kurang lebih ada 100 lubang. Dalam satu lubang itu rata-rata ada delapan penambang. Jadi ada sekira 800 penambang dan umumnya dari luar Bitung,” ujar Kepala DLH Bitung Sadat Minabari kepada Manado Post, kemarin.

Menurutnya, peninjauan lokasi kemarin, baru sebagai bentuk pengawasan awal setelah pihak DLH menerima laporan masyarakat.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Kami turun lapangan untuk pengumpulan bahan dan keterangan. Kita cek jumlah pelaku penambangan, dari mana saja mereka, dan sudah berapa titik,” katanya.

Dengan melihat sudah banyaknya penambang, Minabari mengatakan, semua instansi terkait harus duduk satu meja menyikapi persoalan tersebut.

“Ini kelihatan harus disikapi bersama. Ini butuh sinergitas semua instansi terkait,” jelasnya.

Dia juga belum tahu pasti apakah lokasi pemukiman yang dijadikan PETI itu masuk wilayah pertambangan.

“Ini sudah bukan ranah kita, tapi tata ruang. Harus tanya ke PUPR,” katanya.
Terkait dampak lingkungan, dia menjelaskan, otomatis ada. Karena tambang yang tidak memiliki izin pengelolaan dampak lingkungannya tidak bisa dikontrol.

“Jadi ini tentunya mengganggu stabilitas tanah atau degradasi tanah, hilangnya unsur hara, debit air menurun, dan potensi longsor,” urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bitung Rudy Theno belum bisa diminta keterangan terkait apakah lokasi PETI tersebut masuk wilayah pertambangan. Dihubungi kemarin belum direspon.

Sebelumnya, Kapolres Bitung AKBP Indra Pramana ketika dimintai tanggapan mengatakan, namanya PETI pihaknya akan tertibkan. Tapi sebagai langkah awal, pihaknya akan mengajak semua stakeholder untuk berkoordinasi.

“Kita akan rapat koordinasi dulu dengan instansi terkait. Mereka akan maju untuk memberikan sosialisasi atau pengertian. Jika sudah tidak mempan, baru kita tertibkan. Supaya tidak menimbulkan permasalahan sosial lebih besar lagi,” katanya.

Mantan Kapolres Bolmong ini juga mengingatkan, untuk persoalan PETI bukan hanya tugas polisi. “Jadi semua pihak terkait harus berkoordinasi untuk bergerak bersama-sama,” kuncinya. (can)

MANADOPOST.ID – Lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, ternyata sudah ‘diserbu’ kurang lebih 800-an penambang.

Data itu diketahui setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bitung turun lapangan meninjau lokasi PETI bersama perwakilan TNI/Polri serta aparat kecamatan dan kelurahan, Rabu (17/2).

“Kurang lebih ada 100 lubang. Dalam satu lubang itu rata-rata ada delapan penambang. Jadi ada sekira 800 penambang dan umumnya dari luar Bitung,” ujar Kepala DLH Bitung Sadat Minabari kepada Manado Post, kemarin.

Menurutnya, peninjauan lokasi kemarin, baru sebagai bentuk pengawasan awal setelah pihak DLH menerima laporan masyarakat.

“Kami turun lapangan untuk pengumpulan bahan dan keterangan. Kita cek jumlah pelaku penambangan, dari mana saja mereka, dan sudah berapa titik,” katanya.

Dengan melihat sudah banyaknya penambang, Minabari mengatakan, semua instansi terkait harus duduk satu meja menyikapi persoalan tersebut.

“Ini kelihatan harus disikapi bersama. Ini butuh sinergitas semua instansi terkait,” jelasnya.

Dia juga belum tahu pasti apakah lokasi pemukiman yang dijadikan PETI itu masuk wilayah pertambangan.

“Ini sudah bukan ranah kita, tapi tata ruang. Harus tanya ke PUPR,” katanya.
Terkait dampak lingkungan, dia menjelaskan, otomatis ada. Karena tambang yang tidak memiliki izin pengelolaan dampak lingkungannya tidak bisa dikontrol.

“Jadi ini tentunya mengganggu stabilitas tanah atau degradasi tanah, hilangnya unsur hara, debit air menurun, dan potensi longsor,” urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bitung Rudy Theno belum bisa diminta keterangan terkait apakah lokasi PETI tersebut masuk wilayah pertambangan. Dihubungi kemarin belum direspon.

Sebelumnya, Kapolres Bitung AKBP Indra Pramana ketika dimintai tanggapan mengatakan, namanya PETI pihaknya akan tertibkan. Tapi sebagai langkah awal, pihaknya akan mengajak semua stakeholder untuk berkoordinasi.

“Kita akan rapat koordinasi dulu dengan instansi terkait. Mereka akan maju untuk memberikan sosialisasi atau pengertian. Jika sudah tidak mempan, baru kita tertibkan. Supaya tidak menimbulkan permasalahan sosial lebih besar lagi,” katanya.

Mantan Kapolres Bolmong ini juga mengingatkan, untuk persoalan PETI bukan hanya tugas polisi. “Jadi semua pihak terkait harus berkoordinasi untuk bergerak bersama-sama,” kuncinya. (can)

Most Read

Artikel Terbaru

/