25 C
Manado
Sabtu, 15 Mei 2021
spot_img

Pemkot dan DPRD Dinilai Tak Becus Terkait Pembayaran Kembali Lahan Stadion Duasudara

MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Kasus pembayaran kembali lahan Stadion Duasudara oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung terus mendapat kritikan. Bahkan ada indikasi tindak pidana korupsi di dalamnya.

Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Sipil Kota Bitung Michael Jacobus SH MH mengatakan, pasalnya Pemkot tidak melakukan penelusuran terkait polemik lahan stadion tersebut. Padahal dari pemilik lahan sudah memberitahukan hal itu.

“Kenapa sejak 15 Juli 2020 sudah ada info dari pemilik tanah awal tapi Pemkot tidak buat penelusuran? Malah dianggarkan ulang untuk pembayaran tahapan dua di 2021,” ujarnya kepada Manado Post, Rabu (17/3) kemarin.

Dia menjelaskan, terkait status lahan Stadion Duasudara pihaknya memiliki bukti.

“Ada bukti di tangan kami, surat 20 April 1987 kalau almarhum SHS sebagai wali kota administratif minta uang ke Menteri Pemuda dan Olahraga untuk bangun stadion. Tapi kenapa 1992 tanah stadion sudah bersertifikat atas nama SHS? Ini janggal, kenapa tidak ditelusuri baik-baik oleh Pemkot?” herannya.

Dia juga mengkritik DPRD Bitung. Menurutnya, DPRD juga tidak becus karena janji untuk dibuat panitia khusus (pansus) terkait kasus tersebut tidak kunjung dilakukan.

“Dewan juga tidak becus. Janji mau dibuat Pansus tapi ternyata tidak serius dalam menjaga uang rakyat. Sampai hari ini, cerita Pansus lenyap ditelan bumi,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Bupati Minsel Ramoy Markus Luntungan (RML), yang saat pembayaran lahan stadion masih menjabat sebagai Camat Bitung Tengah turut mengecam pembayaran lahan stadion.

Menurutnya, ada konsekuensi hukum jika Pemkot Bitung tetap ngotot membayar lahan yang sudah dibangun banyak fasilitas olahraga milik pemerintah itu.

Dia menilai, pembayaran lahan stadion tersebut yang menggunakan APBD 2020 dan akan kembali dilanjutkan di APBD 2021 adalah hal yang keliru serta mengarah ke tindak pidana korupsi.

“Saya saksi dan pelaku pengadaan lahan untuk Stadion Duasudara sehingga tahu persis lahan itu sudah lunas dari tahun 1987,” ujarnya.

RML mengatakan, 1986-1987, dia bersama almarhum Sinyo Harry Sarundajang (wali kota saat itu) mencari lahan untuk pembangunan stadion. Didapatkan tanah milik Keluarga Luntungan-Wulur dan Rompis-Pate yang kebetulan masih kerabatnya.

“Setelah tanah dapat, pembayaran dilakukan dengan cara mencicil dari 1986 sampai 1987. Dan itu sudah lunas serta diiyakan para pemilik tanah yang masih hidup hingga kini,” terangnya.

Jadi, menurutnya, tidak ada alasan lagi Pemkot harus melakukan pembayaran.

“Saya tidak setuju lahan Stadion Duasudara kembali dibayar. Apalagi 1992 muncul sertifikat pribadi atas lahan itu,” bebernya.

Dia menduga ada penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan oknum pertanahan.

“Ada dugaan pihak Pemkot telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan dugaan BPN sudah melakukan pemalsuan data. Lebih ironi lagi, dibayar menggunakan APBD,” kritiknya.

Pihak Pemkot Bitung melalui Kabag Hukum Meiva Woran ketika dikonfirmasi belum memberikan penjelasan.

“Saya sementara pimpin rapat gereja. Nanti saya hubungi selesai rapat,” katanya.

Namun sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lanjutan dari Kabag Hukum. (can)

 

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru