29.9 C
Manado
Jumat, 7 Mei 2021
spot_img

Michael Jacobus Minta APIP Periksa Kasus Lahan Stadion Duasudara

MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Kasus pembayaran kembali lahan Stadion Duasudara oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung makin menarik diikuti. Pasalnya, kasus ini mulai dilirik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung. Sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bitung Anita Lomban sudah dipanggil untuk dimintai klarifikasi pihak kejaksaan.

Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Sipil Kota Bitung Michael Jacobus SH MH mengatakan, sebelum ditangani aparat hukum, sebaiknya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan penelusuran awal.

“Aparat penegak hukum itu bisa bertindak atas dasar laporan, informasi atau pengaduan. Tapi saran saya, lebih baik APIP, dalam hal ini Inspektorat masuk dulu,” ujarnya kepada Manado Pos, Kamis (18/3) kemarin.

Dia mengatakan, tujuannya agar APIP melakukan investigasi awal dan transparansikan apa hasilnya.

“Supaya ketika aparat penegak hukum turun, semua sudah komplit,” katanya.

Dia juga kembali mengkritik fraksi-fraksi di DPRD Bitung yang tidak mendukung pembuatan panitia khusus (pansus) terkait kasus tersebut.

“Untuk apa rakyat pilih wakil rakyat jika fungi pengawasannya tidak dijalankan. Belum apa-apa langsung digeser ke aparat penegak hukum. Langkah dewan apa?” kritiknya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Bitung Aldo Nova Ratungalo menanggapi kritikan yang ditujukan ke lembaganya terkait belum dibuat pansus kasus lahan Stadion Duasudara.

Dia membenarkan, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tahun lalu, diputuskan akan dibuat pansus. Tapi tidak jadi karena empat fraksi menolak.

“Dari enam fraksi, hanya dua fraksi yang setuju di buat pansus,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, dalam rapat sinkronisasi APBD 2021 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD Pemkot Bitung, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) telah meminta dengan tegas untuk tidak ada pembayaran tahap dua.

“Bahkan Fraksi PDI Perjuangan telah membuat surat penolakan pembayaran tanah Stadion Duasudara dan meminta dalam rekomendasi hasil sinkronisasi APBD 2021 untuk memasukkan surat Fraksi PDI Perjuangan tersebut,” ujar Sekretaris PDIP Bitung ini.

Sementara itu, pihak Pemkot Bitung, melalui Kabag Hukum Meiva Woran belum memberikan klarifikasi terkait pembayaran yang sudah dilakukan Pemkot untuk tahap satu dan kembali diagendakan tahap dua di tahun ini. Dihubungi kemarin, Woran belum memberikan komentar hingga berita ini diturunkan. (can)

 

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru