25.4 C
Manado
Selasa, 16 Agustus 2022

LSM Desak Finalisasi Perda Covid-19 di Bitung

MANADOPOST.ID – Ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Covid-19 oleh DPRD Kota Bitung, disambut baik masyarakat, karena sudah ada payung hukum dalam upaya pengendalian dan pencegahan pandemi.

Hanya saja, menurut LSM Pulau Daratan Bersatu Darma Baginda, finalisasi Perda Covid-19 di Kota pasca ditetapkan 12 Agustus 2021 oleh DPRD harus dipercepat sehingga bisa langsung diterapkan.

Hal tersebut menurutnya sangatlah penting, karena terinformasi jika Satgas Covid-19 tingkat kelurahan belum menggunakan Perda Covid -19 tersebut.

“Memang, Perda Covid di Kota Bitung, agak terlambat ditetapkan. Karena, pandemi di Kota Bitung sudah berjalan sekitar satu tahun setengah. Permasalahannya saat ini, sudah sepekan lebih ditetapkan, tetapi finalisasi Perda tersebut belum selesai. Sehingga informasi yang saya dapat, Satgas Covid-19 di tingkatan kelurahan masih berpedoman pada surat edaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM),” jelas Baginda, Kamis (19/8).

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Begitu juga dengan langkah penertiban oleh penegak Perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) di lapangan juga belum menggunakan Perda tersebut.

“Dalam bertugas, Sat Pol-PP di Kota Bitung juga masih berpedoman pada Perwako, belum Perda. Finalisasi ini bersifat urgen karena Perda tersebut kami yakini bisa mempercepat pemulihan Kota Bitung di tengah pandemi,” ulas Baginda.

MANADOPOST.ID – Ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Covid-19 oleh DPRD Kota Bitung, disambut baik masyarakat, karena sudah ada payung hukum dalam upaya pengendalian dan pencegahan pandemi.

Hanya saja, menurut LSM Pulau Daratan Bersatu Darma Baginda, finalisasi Perda Covid-19 di Kota pasca ditetapkan 12 Agustus 2021 oleh DPRD harus dipercepat sehingga bisa langsung diterapkan.

Hal tersebut menurutnya sangatlah penting, karena terinformasi jika Satgas Covid-19 tingkat kelurahan belum menggunakan Perda Covid -19 tersebut.

“Memang, Perda Covid di Kota Bitung, agak terlambat ditetapkan. Karena, pandemi di Kota Bitung sudah berjalan sekitar satu tahun setengah. Permasalahannya saat ini, sudah sepekan lebih ditetapkan, tetapi finalisasi Perda tersebut belum selesai. Sehingga informasi yang saya dapat, Satgas Covid-19 di tingkatan kelurahan masih berpedoman pada surat edaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM),” jelas Baginda, Kamis (19/8).

Begitu juga dengan langkah penertiban oleh penegak Perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) di lapangan juga belum menggunakan Perda tersebut.

“Dalam bertugas, Sat Pol-PP di Kota Bitung juga masih berpedoman pada Perwako, belum Perda. Finalisasi ini bersifat urgen karena Perda tersebut kami yakini bisa mempercepat pemulihan Kota Bitung di tengah pandemi,” ulas Baginda.

Most Read

Artikel Terbaru

/