24.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Pejabat PD Bangun Diperiksa Kejari

MANADOPOST.ID – Salah satu pejabat di jajaran direksi Perusahaan Daerah (PD) Bangun Bitung, diperiksa Kejari Bitung, kemarin. Dari informasi yang berhasil dirangkum, pejabat berinisial JS alias Jan, diperiksa terkait dugaan penyimpangan dana Covid-19 sebesar Rp400 juta.

Sementara itu, Dirut PD Bangun Bitung Jantje Sakul ketika dikonfirmasi menjelaskan, jika ia langsung yang dipanggil dan menjalani pemeriksaan di Kejari Bitung. “Ia, yang ditanyakan dalam pemeriksaan tadi yaitu realisasi dana Covid-19 sebesar Rp400 juta,” jelasnya.

Lanjut dijelaskan Sakul, jika dana tersebut merupakan dana talangan dari Pemkot Bitung 2020. Dana itu digunakan untuk menutupi sewa Rusunawa, yang pada 2020 digratiskan selama tiga bulan akibat pandemi Covid-19. “Total dari sewa Rusunawa yang digratiskan selama tiga bulan itu angkanya mencapai Rp680 juta lebih. Jadi kami malahan harus menambah Rp280 juta, karena dana dari Pemkot hanya Rp400 juta,” rincinya, seraya menjelaskan jika realisasinya untuk biaya listrik dan air.

Terpisah, Kajari Bitung Frenkie Son, belum berhasil dikonfirmasi terkait adanya pemeriksaan ini. Dikunjungi di kantornya, oleh piket mengatakan jika Kajari sedang menerima tamu. Dihubungi lewat WhatsApp, belum direspon sampai berita ini dirangkum. (tr-21/can)

MANADOPOST.ID – Salah satu pejabat di jajaran direksi Perusahaan Daerah (PD) Bangun Bitung, diperiksa Kejari Bitung, kemarin. Dari informasi yang berhasil dirangkum, pejabat berinisial JS alias Jan, diperiksa terkait dugaan penyimpangan dana Covid-19 sebesar Rp400 juta.

Sementara itu, Dirut PD Bangun Bitung Jantje Sakul ketika dikonfirmasi menjelaskan, jika ia langsung yang dipanggil dan menjalani pemeriksaan di Kejari Bitung. “Ia, yang ditanyakan dalam pemeriksaan tadi yaitu realisasi dana Covid-19 sebesar Rp400 juta,” jelasnya.

Lanjut dijelaskan Sakul, jika dana tersebut merupakan dana talangan dari Pemkot Bitung 2020. Dana itu digunakan untuk menutupi sewa Rusunawa, yang pada 2020 digratiskan selama tiga bulan akibat pandemi Covid-19. “Total dari sewa Rusunawa yang digratiskan selama tiga bulan itu angkanya mencapai Rp680 juta lebih. Jadi kami malahan harus menambah Rp280 juta, karena dana dari Pemkot hanya Rp400 juta,” rincinya, seraya menjelaskan jika realisasinya untuk biaya listrik dan air.

Terpisah, Kajari Bitung Frenkie Son, belum berhasil dikonfirmasi terkait adanya pemeriksaan ini. Dikunjungi di kantornya, oleh piket mengatakan jika Kajari sedang menerima tamu. Dihubungi lewat WhatsApp, belum direspon sampai berita ini dirangkum. (tr-21/can)

Most Read

Artikel Terbaru

/