22.4 C
Manado
Monday, 3 October 2022

Pemkot Bitung Rasionalisasikan 5 Miliar Tangani Inflasi, Masing-masing SKPD 10 Persen

MANADOPOST.ID – Demi tangani dampak inflasi daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung di bawah pimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Maurits Mantiri dan Hengky Honandar (MM-HH), melakukan rasionalisasi anggaran.

Juru bicara Pemkot Bitung Albert Sergius menjelaskan, rasionalisasi tersebut menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi.

“Pemkot Bitung telah melakukan rasionalisasi belanja sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari sisa anggaran yang belum terealisasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2022, dan ini yang tertata di APBD induk,” jelasnya, Rabu (21/9).

Tak hanya itu, melalui surat yang ditandatangani Wali Kota Bitung tertanggal 12 September 2022, rasionalisasi juga berlaku untuk Sisa Hasil Tender (SHT) sumber dana DAU dan DBH pada perangkat daerah.

Baca Juga:  Zona Merah, Perketat Akses Keluar Masuk Bitung
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Ini berlaku bagi semua SKPD, dan khusus untuk Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bitung, karena masih ada Rp200 juta lebih. Melalui rasionalisasi ada Rp20 juta lebih yang sudah diinput pada Aplikasi SIPD kemendagri.go.id,” ulasnya seraya menjelaskan jika penerapannya sudah berjalan di SKPD yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Hanya saja, pelaksanaan rasionalisasi tidak dilakukan atas program/kegiatan/sub Kegiatan prioritas yang menjadí visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung. Belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bitung Frangky Sondakh, melalui Sekretaris BPKAD Kota Bitung Riano Senduk menjelaskan, total rasionalisasi tersebut sebesar Rp5 miliar.

Baca Juga:  Astaga! Proses Pendataan Rumah di KEK Tanjung Merah Bitung Dihentikan, Ada Apa?

“Rasionalisasi dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kota Bitung totalnya Rp5 miliar,” jelas Senduk. (franky sumaraw)

MANADOPOST.ID – Demi tangani dampak inflasi daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung di bawah pimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Maurits Mantiri dan Hengky Honandar (MM-HH), melakukan rasionalisasi anggaran.

Juru bicara Pemkot Bitung Albert Sergius menjelaskan, rasionalisasi tersebut menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi.

“Pemkot Bitung telah melakukan rasionalisasi belanja sumber dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sekurang-kurangnya sebesar 10 persen dari sisa anggaran yang belum terealisasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2022, dan ini yang tertata di APBD induk,” jelasnya, Rabu (21/9).

Tak hanya itu, melalui surat yang ditandatangani Wali Kota Bitung tertanggal 12 September 2022, rasionalisasi juga berlaku untuk Sisa Hasil Tender (SHT) sumber dana DAU dan DBH pada perangkat daerah.

Baca Juga:  Kisah Katrina Kansil, Satu-satunya Perempuan yang Jadi Petugas Pemakaman Covid di Bitung

“Ini berlaku bagi semua SKPD, dan khusus untuk Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Bitung, karena masih ada Rp200 juta lebih. Melalui rasionalisasi ada Rp20 juta lebih yang sudah diinput pada Aplikasi SIPD kemendagri.go.id,” ulasnya seraya menjelaskan jika penerapannya sudah berjalan di SKPD yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Hanya saja, pelaksanaan rasionalisasi tidak dilakukan atas program/kegiatan/sub Kegiatan prioritas yang menjadí visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung. Belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bitung Frangky Sondakh, melalui Sekretaris BPKAD Kota Bitung Riano Senduk menjelaskan, total rasionalisasi tersebut sebesar Rp5 miliar.

Baca Juga:  Catat! Tarif Angkot di Bitung Masih Rp3600

“Rasionalisasi dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kota Bitung totalnya Rp5 miliar,” jelas Senduk. (franky sumaraw)

Most Read

Artikel Terbaru

/