27C
Manado
Rabu, 14 April 2021

Kuasa Hukum AGT: Kejari Bitung Overlapping

MANADOPOST.JAWAPOS.COM– Tim kuasa hukum tersangka AGT alias Handri menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung sudah overlapping. Hal ini terkait Kejari tidak mengindahkan keberadaan dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Inspektorat Bitung.

Irwan Tanjung SH MH, ketua tim kuasa hukum AGT mengatakan, pernyataan pihak Kejati saat sidang Praperadilan soal tidak harus patuh kepada APIP adalah keliru.

“Artinya jaksa sudah overlapping. Aritnya kejaksaan sudah mendahului Inspektorat. Harusnya ketika Inspektorat belum memeriksa yang 20 item atau belum sempurna, kejaksaan harus tunggu dulu Inspektorat. Karena ada perintah Undang-undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Negara,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika pihak Kejari tidak mengindahkan hal itu, maka tidak ada lagi PNS yang bersedia jadi kepala dinas.

“Artinya, ada seseorang kepala dinas jika ada kesalahan administrasi, langsung dicokok, dimasukan dalam penjara, katakan korupsi. Saya yakin Bitung ini tidak akan ada pembangunan. Karena PNS yang mendapatkan jabatan akan takut semua. Salah tulis langsung dicokok. Terus, apa gunaan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014?” tegasnya.

Padahal, undang-undang itu mengisyaratkan wajib harus mengendapkan terlebih dulu Inspektorat atau APIP.

“Ketika ada kerugian negara, maka akan ada TGR dengan waktu 60 hari. Kalau ada temuan dan tidak ditindaklanjuti yang bersangkutan baru dilemparkan ke aparat penegak hukum. Inikan tidak. Inspektorat belum bekerja, tidak merekomendasikan apa-apa dia (Kejari) sudah mulai duluan,” jelasnya.

Menurut Tanjung, jika Kejari tidak mengakui APIP, berarti UU Nomor 30 Tahun 2014 harus dicabut dulu.

“Maka saya katakan, biarkan dulu APIP bekerja, baru kalau ada temuan di-TGR. Ini yang dilangkahi,” katanya.

Dia juga mengkritisi, soal bukti keterangan saksi dari Kejari.

“Ingat seribu keterangan saksi tetap hanya diakui sebagai satu alat bukti. Kemudian catatan bendahara. Berkali-kali saya katakan, itu sebuah petunjuk bukan bukti,” paparnya.

Tanjung juga menyinggung bahwa akhir dari sebuah perbuatan Tipikor adalah berita acara.

“Berita acara kuantitas, volume, barang tersedia dengan lengkap. Itu ditandatangani oleh Sherly Pasla (PPTK) dan Sity (Bendahara). Jadi harusnya bertanggung jawab bertiga secara hukum. Kolektif kolegial,” katanya.

Di tempat yang sama, Michael Jacobus SH MH, kuasa hukum ATG yang lain mengatakan, dia ingin menegaskan bahwa penetapan tersangka, tidak boleh dipisahkan dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan.

“Dua hal ini kalau paripurna, maka penetapan tersangka paripurna. Jika dua hal ini banyak pelanggaran, maka penetapan tersangka bermasalah. Dan dalil hukum yang kita sampaikan sudah dalam gugatan, itu ada tahapan yang melanggar kaidah hukum. Aritnya penyelidikan dan penyidikan melanggar kaidah hukum. Otomatis penetapan tersangka juga melanggar kaidah hukum,” katanya.

“Yang dilanggar Kejari adalah pasal 112. Masakan pemanggilan untuk saksi tiga tahun anggaran. Sementara pasal 112 bilang harus alasan jelas. Gimana jelas, satu tahun anggaran saja 42 mata anggaran. Kalau tiga berarti ada 100 sekian proyek. Sementara hanya diperiksa beberapa jam. Sementara dalam pulbaket itu tidak ada dokumen yang disuruh bawa baik saksi maupun klien kita,” katanya. (can)

 

Artikel Terbaru