24.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Bahaya! Lahan Belum Dibayar, Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Bitung Sudah Dimulai

“Kami nilai ini tindakan serampangan. Semoga saja tidak diperhadapkan dengan persoalan nanti. Karena logikanya, kendati sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan pemilik lahan, tetapi ingat, namanya jual beli tanah, apalagi proyek pemerintah sangat berpotensi masalah. Karena jika bangunan miliaran sudah berdiri, tidaklah mungkin dibongkar lagi,” ulas Luntungan.

Makanya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan aturan soal petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2021. Salah satunya lahan sebagai lokasi pembangunan RS Pratama haruslah aset milik Pemkot Bitung yang bersertifikat.

“Ini bahaya, karena juga, sudah melanggar peraturan dari pemerintah pusat,” pungkas Luntungan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung, dr Pitter Lumingkewas saat dikonfirmasi mengakui lahan tersebut memang belum dibayar tetapi pembangunannya sudah dimulai.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Belum dibayar, tetapi sudah ada MoU dengan pemilik lahan,” katanya enteng.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Bitung Meiva Woran, belum berhasil dikonfirmasi soal isi MoU tersebut. Dibubungi, lewat WhatsApp, belum dijawab hingga berita ini dirangkum. (tr-01/can)

“Kami nilai ini tindakan serampangan. Semoga saja tidak diperhadapkan dengan persoalan nanti. Karena logikanya, kendati sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan pemilik lahan, tetapi ingat, namanya jual beli tanah, apalagi proyek pemerintah sangat berpotensi masalah. Karena jika bangunan miliaran sudah berdiri, tidaklah mungkin dibongkar lagi,” ulas Luntungan.

Makanya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan aturan soal petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2021. Salah satunya lahan sebagai lokasi pembangunan RS Pratama haruslah aset milik Pemkot Bitung yang bersertifikat.

“Ini bahaya, karena juga, sudah melanggar peraturan dari pemerintah pusat,” pungkas Luntungan.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung, dr Pitter Lumingkewas saat dikonfirmasi mengakui lahan tersebut memang belum dibayar tetapi pembangunannya sudah dimulai.

“Belum dibayar, tetapi sudah ada MoU dengan pemilik lahan,” katanya enteng.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Bitung Meiva Woran, belum berhasil dikonfirmasi soal isi MoU tersebut. Dibubungi, lewat WhatsApp, belum dijawab hingga berita ini dirangkum. (tr-01/can)

Most Read

Artikel Terbaru

/