32C
Manado
Rabu, 14 April 2021

Nilai Pihak Kejari Bitung Serampangan, Kuasa Hukum AGT Bongkar Kejanggalan

MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Tim kuasa hukum AGT terus membongkar kejanggalan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kliennya. Salah satu yang disorot terkait surat pemberitahuan penyidikan yang dilayangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung kepada kliennya.

Irwan Tanjung SH MH, ketua tim kuasa hukum AGT mengatakan, dalam surat itu pihak Kejari menuliskan alamat klienya Jakarta. Padahal AGT tidak tinggal di Jakarta. Termasuk penomoran surat yang berbeda dengan tanggal surat. Dia menilai itu salah satu bukti pihak Kejari serampangan.

“Kita persoalkan karena alamatnya dibuat di Jakarta. Padahal selama ini alamat surat klien kami di Kantor Penanaman Modal dan PTSP Bitung. Itu membuktikan hanya copy paste punya orang lain, yang disadur dan lupa mengubah alamat Jakarta,” ujarnya usai sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Bitung, Kamis (25/3).

Selain itu, yang ganjil juga di penomoran surat. Dalam nomor surat itu tertera November 2020. Sementara tanggal surat 21 Januari 2021.

“Jadikan aneh. Itu saja menujukan untuk menetapkan harkat, martabat dan hak asasi orang hanya pake copy paste,” katanya.

Dia juga menyanggah pernyataan Kajari Bitung Frenkie Son yang menyatakan APIP adalah level produk hukum terendah. Padahal Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 20 mengamanatkan APIP.

“Jadi dasarnya undang-undang. Jadi jika Kajari katakan APIP itu level produk hukum terendah, kalo dia meliat PP, Kepres, Impres, PKS, memang rendah dibanding Undang-undang Tipikor. Tapi adanya APIP karena amanat UU Nomor 30. Buka pasal 20 ayat 1 sampai 6. Jelas itu. Peran, fungsi, wewenang, dan tugas APIP,” bebernya.

Dia juga menyorot soal pernyataan Kajari yang dinilai kontradiktif.

“Termohon (Kajari) mengatakan, ini ada kerugian negara. Kenapa pada saat pertama pakai pasal 12 huruf i tidak mensyaratkan harus ada kerugian negara. Terus bagaimana pernyataan kedua, sudah ada kerugian negara. Dua pernyataan Kajari ini sudah kontradiktif,” katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa potential loss tidak boleh dijadikan bukti dalam tindak pidana korupsi.

“Atau bahasa sehari-hari kemungkinan. Potential loss dan kerugian keuangan negara berbeda jauh. Potential loss belum jadi. Masih asumsi. Sedangkan kerugian negara jika ada auditor yang menyatakan itu. Dalam hal ini auditor independen BPK,” terangnya.

Di tempat yang sama, kuasa hukum AGT yang lain, Michael Jacobus SH MH mengatakan, harusnya oknum mantan bendahara Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bitung harus jadi tersangka juga.

“Bendahara itu harusnya justice collaborator. Dia diringankan tapi juga tersangka, karena terlibat.

Karena kalau bendahara tidak tanda tangan, tidak jadi persoalan,” katanya. (can)

 

Artikel Terbaru