alexametrics
30.4 C
Manado
Rabu, 25 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Dinkes Bitung Kangkangi PMK, AMAK Sulut Siap Gugat

MANADOPOST.ID – Permainan gelap Dinas Kesehatan (Dinkes) Bitung, terkait pemindahan lahan rumah Sakit (RS) Pratama Bitung, dari lahan milik Pemkot Bitung, ke lahan yang harus dibeli senilai Rp3,2 miliar di Kolombo Kelurahan Bitung Barat II, semakin menarik ditelusuri.

Mengacu dari Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, sinkron dengan rencana awal, sesuai dengan proposal Pemkot Bitung ke Kementerian Kesehatan yaitu lahan di Pinokalan.

Karena dalam PMK tersebut, syarat administrasinya yakni sertifikat kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah atau dokumen kepemilikan tanah lainnya, yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Aset BPKAD Bitung David Rawung, ketika dikonfirmasi Manado Post, membenarkan jika dokumen lahan yang disertakan dalam proposal RS Pratama ke Kementerian Kesehatan, yaitu aset lahan Pemkot Bitung, di Pinokalan.

“Iya, setahu kami salah satu syarat yang diajukan Dinas Kesehatan ke kementerian dalam pengajuan proposal saat itu, yaitu dokumen lahan aset Pemkot Bitung yaitu di Pinokalan. Tim dari Kementerian Kesehatan, juga sudah turun melakukan verifikasi di lahan tersebut,” katanya, Senin (26/7).

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut dr Sunny Rumawung, kembali mewarning Dinkes Bitung jika memaksakan membeli lahan di Kolombo, karena bertentangan dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan.

MANADOPOST.ID – Permainan gelap Dinas Kesehatan (Dinkes) Bitung, terkait pemindahan lahan rumah Sakit (RS) Pratama Bitung, dari lahan milik Pemkot Bitung, ke lahan yang harus dibeli senilai Rp3,2 miliar di Kolombo Kelurahan Bitung Barat II, semakin menarik ditelusuri.

Mengacu dari Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, sinkron dengan rencana awal, sesuai dengan proposal Pemkot Bitung ke Kementerian Kesehatan yaitu lahan di Pinokalan.

Karena dalam PMK tersebut, syarat administrasinya yakni sertifikat kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah atau dokumen kepemilikan tanah lainnya, yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Aset BPKAD Bitung David Rawung, ketika dikonfirmasi Manado Post, membenarkan jika dokumen lahan yang disertakan dalam proposal RS Pratama ke Kementerian Kesehatan, yaitu aset lahan Pemkot Bitung, di Pinokalan.

“Iya, setahu kami salah satu syarat yang diajukan Dinas Kesehatan ke kementerian dalam pengajuan proposal saat itu, yaitu dokumen lahan aset Pemkot Bitung yaitu di Pinokalan. Tim dari Kementerian Kesehatan, juga sudah turun melakukan verifikasi di lahan tersebut,” katanya, Senin (26/7).

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut dr Sunny Rumawung, kembali mewarning Dinkes Bitung jika memaksakan membeli lahan di Kolombo, karena bertentangan dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan.

Most Read

Artikel Terbaru

/