alexametrics
24.4 C
Manado
Minggu, 29 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Dinilai Lamban, Kinerja Satgas Covid-19 dan Dinas Kesehatan Bitung Tuai Sorotan

MANADOPOST.ID – Lambannya penanganan Satgas Covid-19 Bitung dalam menangani hantaman pandemi gelombang kedua menuai sorotan dari berbagai pihak.

Pasalnya saat ini penularan Covid-19 kian masif terjadi. Bahkan informasi yang diterima Selasa (27/7), ada enam orang di BPBD Bitung yang reaktif saat dilakukan rapid anti gen.

Tanpa penanganan yang tepat hal tersebut, sangat membahayakan sebab berpotensi menimbulkan lonjakan kasus positif Covid-19.

Kepala BPBD Bitung Rudy Wongkar saat dikonfirmasi, membenarkan adanya enam pegawai BPBD yang reaktif dalam rapid antigen.

“Mereka saat ini sudah diminta isolasi mandiri, untuk kemudian dilakukan tes PCR agar hasilnya pasti. Dan jika positif dalam PCR maka kita akan langsung melakukan penanganan sesuai prosedur,” tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, pemerhati kesehatan dr Sunny Rumawung mengatakan, penularan masif yang terus terjadi saat ini tidak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Selain itu kurangnya sosialisasi maupun pengawasan dari Satgas Covid-19 Bitung, jelas sangat berpengaruh dalam peningkatan kasus ini, karena kurangnya edukasi dan pengawasan membuat masyarakat enggan mematuhi aturan,” ujarnya.

Rumawung dalam kesempatan itu juga menyorot publikasi data epidemiologi yang selama ini dinilai tidak konsisten dilakukan Satgas Covid-19.

“Karena kurang konsistennya penyebaran data epidemiologi, jelas menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat, sehingga situasinya makin tidak jelas. Apalagi sampai saat ini tidak ada pusat informasi terpadu Covid-19 di Bitung, padahal praktik ini sudah lama dilakukan daerah lain, seperti Minut, Manado, Sitaro dan kabupaten/kota lain,” ujarnya

Ia menambahkan, Satgas Covid-19 Bitung juga dinilai kurang konsisten dalam melakukan penerapan PPKM level IV di Bitung, mengingat saat ini di zona merah penyebaran Covid-19.

“Karena yang terjadi saat ini, pemberlakuan PPKM level IV menuai polemik, mengingat kurangnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan pada masyarakat,” ujarnya.

Rumawung pun dalam kesempatan itu mendesak Satgas Covid-19 maupun Dinas Kesehatan untuk lebih aktif melakukan promosi ke masyarakat sebagai langkah preventif.

“Sebab sekarang banyak kasus penularan Covid-19 bukan kluster lagi tapi sudah komunitas alias terjadi pada kumpulan masyarakat yang akhirnya membuat penambahan kasus meningkat dengan tajam,” tandasnya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Pitter Lumingkewas saat dikonfirmasi tidak adanya data epidemiologi yang jelas terkait sebaran Covid-19 di Bitung, tak membantah hal tersebut.

Ia mengatakan memang rilis informasi data epidemiologi tak seharusnya dilakukan kabupaten/kota, sebab itu terpusat di provinsi.

“Namun saat ini kami tengah menyiapkan website untuk mengumumkan data-data epidemiologi Covid-19 dan ini masih dalam tahap persiapan,” ujarnya.

Sementara lanjutnya, dalam penerapan PPKM level IV pihaknya terus melakukan koordinasi lintas instansi untuk menerapkan skema penerapan PPKM level IV.

“Jadi ini memang harus melibatkan seluruh instansi terkait,” tandasnya. (don/can)

MANADOPOST.ID – Lambannya penanganan Satgas Covid-19 Bitung dalam menangani hantaman pandemi gelombang kedua menuai sorotan dari berbagai pihak.

Pasalnya saat ini penularan Covid-19 kian masif terjadi. Bahkan informasi yang diterima Selasa (27/7), ada enam orang di BPBD Bitung yang reaktif saat dilakukan rapid anti gen.

Tanpa penanganan yang tepat hal tersebut, sangat membahayakan sebab berpotensi menimbulkan lonjakan kasus positif Covid-19.

Kepala BPBD Bitung Rudy Wongkar saat dikonfirmasi, membenarkan adanya enam pegawai BPBD yang reaktif dalam rapid antigen.

“Mereka saat ini sudah diminta isolasi mandiri, untuk kemudian dilakukan tes PCR agar hasilnya pasti. Dan jika positif dalam PCR maka kita akan langsung melakukan penanganan sesuai prosedur,” tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, pemerhati kesehatan dr Sunny Rumawung mengatakan, penularan masif yang terus terjadi saat ini tidak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Selain itu kurangnya sosialisasi maupun pengawasan dari Satgas Covid-19 Bitung, jelas sangat berpengaruh dalam peningkatan kasus ini, karena kurangnya edukasi dan pengawasan membuat masyarakat enggan mematuhi aturan,” ujarnya.

Rumawung dalam kesempatan itu juga menyorot publikasi data epidemiologi yang selama ini dinilai tidak konsisten dilakukan Satgas Covid-19.

“Karena kurang konsistennya penyebaran data epidemiologi, jelas menimbulkan disinformasi di tengah masyarakat, sehingga situasinya makin tidak jelas. Apalagi sampai saat ini tidak ada pusat informasi terpadu Covid-19 di Bitung, padahal praktik ini sudah lama dilakukan daerah lain, seperti Minut, Manado, Sitaro dan kabupaten/kota lain,” ujarnya

Ia menambahkan, Satgas Covid-19 Bitung juga dinilai kurang konsisten dalam melakukan penerapan PPKM level IV di Bitung, mengingat saat ini di zona merah penyebaran Covid-19.

“Karena yang terjadi saat ini, pemberlakuan PPKM level IV menuai polemik, mengingat kurangnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan pada masyarakat,” ujarnya.

Rumawung pun dalam kesempatan itu mendesak Satgas Covid-19 maupun Dinas Kesehatan untuk lebih aktif melakukan promosi ke masyarakat sebagai langkah preventif.

“Sebab sekarang banyak kasus penularan Covid-19 bukan kluster lagi tapi sudah komunitas alias terjadi pada kumpulan masyarakat yang akhirnya membuat penambahan kasus meningkat dengan tajam,” tandasnya.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Pitter Lumingkewas saat dikonfirmasi tidak adanya data epidemiologi yang jelas terkait sebaran Covid-19 di Bitung, tak membantah hal tersebut.

Ia mengatakan memang rilis informasi data epidemiologi tak seharusnya dilakukan kabupaten/kota, sebab itu terpusat di provinsi.

“Namun saat ini kami tengah menyiapkan website untuk mengumumkan data-data epidemiologi Covid-19 dan ini masih dalam tahap persiapan,” ujarnya.

Sementara lanjutnya, dalam penerapan PPKM level IV pihaknya terus melakukan koordinasi lintas instansi untuk menerapkan skema penerapan PPKM level IV.

“Jadi ini memang harus melibatkan seluruh instansi terkait,” tandasnya. (don/can)

Most Read

Artikel Terbaru

/