25.4 C
Manado
Selasa, 16 Agustus 2022

Sat Pol-PP Bitung Keker Bangunan Ilegal

MANADOPOST.ID – Disinyalir sejumlah bangunan di Kota Bitung ilegal lantaran tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB), yang saat ini sudah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Hal ini, mendapat perhatian serius dari penegak peraturan daerah (perda) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kota Bitung.

Untuk itu, Plt Kasat Pol-PP Bitung Forsman Dandel mengimbau kepada masyarakat agar segera mengurus PBG, sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan.

“Imbauan ini kami layangkan agar masyarakat yang sedang membangun, agar segera mengurus PGB yang adalah pengganti dari IMB,” katanya, Jumat (27/8).

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lanjutnya, hal ini wajib ditaati masyarakat atau pihak yang sedang membangun bangunan perkantoran pemerintah dan swasta untuk meminimalisir persoalan di kemudian hari.

“Peraturan pemerintah ini sejatinya wajib ditaati oleh semua. Untuk itu, kami imbau masyarakat agar segera mengurusnya,” tambah Dandel.

MANADOPOST.ID – Disinyalir sejumlah bangunan di Kota Bitung ilegal lantaran tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB), yang saat ini sudah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Hal ini, mendapat perhatian serius dari penegak peraturan daerah (perda) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP) Kota Bitung.

Untuk itu, Plt Kasat Pol-PP Bitung Forsman Dandel mengimbau kepada masyarakat agar segera mengurus PBG, sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan.

“Imbauan ini kami layangkan agar masyarakat yang sedang membangun, agar segera mengurus PGB yang adalah pengganti dari IMB,” katanya, Jumat (27/8).

Lanjutnya, hal ini wajib ditaati masyarakat atau pihak yang sedang membangun bangunan perkantoran pemerintah dan swasta untuk meminimalisir persoalan di kemudian hari.

“Peraturan pemerintah ini sejatinya wajib ditaati oleh semua. Untuk itu, kami imbau masyarakat agar segera mengurusnya,” tambah Dandel.

Most Read

Artikel Terbaru

/