31.4 C
Manado
Minggu, 14 Agustus 2022

Terkuak Skandal DPO 12 Miliar di Terminal Petikemas Bitung, Ada Indikasi Pungli?

MANADOPOST.ID – Skandal Dana Pembinaan Organisasi (DPO) antara Terminal Petikemas Bitung (TPB) dan organisasi yang menjadi mitra kerja terus muncul kepermukaan.

Setelah sebelumnya mereka didesak untuk membayar uang sebesar Rp 12 miliar yang menjadi hak dari organisasi, kini sejumlah fakta baru yang mengarah ke pungutan liar terungkap.

Gerbang Terminal Petikemas Bitung

Pasalnya Terminal Petikemas Bitung (TPB), ternyata membebankan Dana Pembinaan Organisasi tersebut, pada pengguna jasa.

Sebab dari data yang dihimpun, berdasarkan MoU yang dibuat antara Terminal Petikemas Bitung dan organisasi ternyata mereka sepakat untuk membebankan DPO sebesar Rp 17 ribu per kontainer bagi pengguna jasa

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Hal itu berdasarkan keterangan dari Wahyudin, Manager Operasi TPB saat diwawancarai Kamis (22/4).

Dalam kesempatan itu, ia membenarkan adanya pungutan sebesar Rp 17 ribu bagi pengguna jasa yang digunakan sebagai DPO.

“Nah dalam MoU lama, itu memang akan diserahkan ke organisasi, namun pada aturan baru itu sudah disepakati dikelolah oleh koperasi,” terangnya.

Hanya saja tambah dia, saat ini belum ada organisasi yang terdata di koperasi. “Namun ini sebenarnya bukan ranah saya untuk menjawab, karena ini harus di jawab pak GM, coba di cek lagi,” singkatnya mengakhiri percakapan voice call via WhatsApp

Sementara GM TPB, Alex Sitorus saat dikonfirmasi Selasa (27/4) melalui Manager SDM dan Umum TPB, Johan membenarkan polemik DPO itu masih membelit TPB

Hanya menurut Johan itu sudah dimediasi oleh Polda Sulut dan sementara dicarikan solusi untuk pembayaran DPO sebesar Rp 12 miliar itu.

Disentil terkait membebankan DPO kepada pengguna jasa lain sebesar Rp 17 ribu sebagai modus pungli terstruktur, Johan tak membantah.

“Namun sekali lagi ini masih dalam mediasi antara asosiasi dan Terminal Petikemas Bitung,” tandasnya. (tr-01)

MANADOPOST.ID – Skandal Dana Pembinaan Organisasi (DPO) antara Terminal Petikemas Bitung (TPB) dan organisasi yang menjadi mitra kerja terus muncul kepermukaan.

Setelah sebelumnya mereka didesak untuk membayar uang sebesar Rp 12 miliar yang menjadi hak dari organisasi, kini sejumlah fakta baru yang mengarah ke pungutan liar terungkap.

Gerbang Terminal Petikemas Bitung

Pasalnya Terminal Petikemas Bitung (TPB), ternyata membebankan Dana Pembinaan Organisasi tersebut, pada pengguna jasa.

Sebab dari data yang dihimpun, berdasarkan MoU yang dibuat antara Terminal Petikemas Bitung dan organisasi ternyata mereka sepakat untuk membebankan DPO sebesar Rp 17 ribu per kontainer bagi pengguna jasa

Hal itu berdasarkan keterangan dari Wahyudin, Manager Operasi TPB saat diwawancarai Kamis (22/4).

Dalam kesempatan itu, ia membenarkan adanya pungutan sebesar Rp 17 ribu bagi pengguna jasa yang digunakan sebagai DPO.

“Nah dalam MoU lama, itu memang akan diserahkan ke organisasi, namun pada aturan baru itu sudah disepakati dikelolah oleh koperasi,” terangnya.

Hanya saja tambah dia, saat ini belum ada organisasi yang terdata di koperasi. “Namun ini sebenarnya bukan ranah saya untuk menjawab, karena ini harus di jawab pak GM, coba di cek lagi,” singkatnya mengakhiri percakapan voice call via WhatsApp

Sementara GM TPB, Alex Sitorus saat dikonfirmasi Selasa (27/4) melalui Manager SDM dan Umum TPB, Johan membenarkan polemik DPO itu masih membelit TPB

Hanya menurut Johan itu sudah dimediasi oleh Polda Sulut dan sementara dicarikan solusi untuk pembayaran DPO sebesar Rp 12 miliar itu.

Disentil terkait membebankan DPO kepada pengguna jasa lain sebesar Rp 17 ribu sebagai modus pungli terstruktur, Johan tak membantah.

“Namun sekali lagi ini masih dalam mediasi antara asosiasi dan Terminal Petikemas Bitung,” tandasnya. (tr-01)

Most Read

Artikel Terbaru

/