27C
Manado
Jumat, 23 April 2021

Kejari Bitung Dinilai Langgar Instruksi Jokowi

MANADOPOST.JAWAPOS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bitung dinilai melanggar instruksi Presiden Joko Widodo terkait larangan kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintah. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh jajaran penegak hukum, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan. Hal ini terkait penetapan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bitung AGT alias Handri, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

“Ini hanya kesalahan administrasi. Terkesan ada kriminalisasi dari Kejari Kota Bitung,” nilai sejumlah pemerhati hukum.

Diketahui, Presiden Jokowi sudah keluarkan instruksi bahwa segala tindakan administrasi pemerintah tidak boleh dipidanakan.

“Tolong dibedakan, mana yang mencuri dan mana yang administrasi. Saya kira aturannya sudah jelas mana yang pengembalian mana yang tidak,” tegas Jokowi, beberapa waktu lalu.

Selain itu, papar Presiden dua periode pilihan rakyat ini, mengenai temuan kerugian negara yang dinyatakan dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga pemerintah yang terlibat harus diberikan waktu selama 60 hari untuk menjawab dan mengklarifikasi hasil temuan tersebut.

Irwan Tanjung SH MH, ketua tim kuasa hukum AGT mengatakan, penetapan tersangka dan penahanan kliennya adalah bentuk kriminalisasi. Pihaknya pun telah melakukan Praperadilan untuk mencari keadilan terhadap kliennya.

Dia mengatakan, karena cara-cara yang digunakan pihak termohon (Kajari Bitung) tidak melalui prosedur yang benar. Menurutnya, harusnya pihak termohon patuh pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bitung, Kejari Bitung, dan Polres Bitung. PKS itu tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bitung, yang sudah dilakukan sejak 2018.

“Jadi ada kasus harus dikedepankan Inspektorat, yang merupakan APIP. Inspektorat dulu yang bekerja, bukan langsung pidana khusus,” ujar Tanjung kepada wartawan saat konferensi pers.

Di situ diatur, harus penyelesaian dulu melalui APIP dengan waktu 60 hari pihak Inspektorat memberikan teguran. Tapi kenyataannya, Inspektorat sudah mengeluarkan surat keterangan tidak ada temuan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bitung.

“Itu berdasarkan LHP BPK yang juga menyatakan tidak ada temuan karena opini WTP,” katanya.

Dia juga menyinggung soal penggunaan pasal 12 huruf i UU Tipikor yang digunakan pihak Kejari terhadap tersangka AGT.

“Pasal 12 huruf i itu mengadopsi pasal 435 KUHP. Pasal itu mengisyaratkan adanya suap. Jika tidak terpenuhi maka tidak boleh dipasang. Pasal itu juga mensyaratkan ada kelalaian administrasi dan perbuatan jahat sebelumnya. Pertanyaannya, siapa yang ditahan sebelum AGT? Tidak ada,” terangnya.

Dia pun menyinggung soal proses penetapan tersangka AGT. Menurutnya, sesuai SOP yang dibuat Kejaksaan Agung, yang benar harus penggeledahan dulu baru penetapan tersangka.

“Yang benar geledah dulu baru tetap tersangka. Ini telah ditetapkan tersangka, baru esoknya penggeledahan. Makanya pas digeledah, semua barang ada dan dokumen lengkap” katanya.

Di tempat yang sama, Michael Jacobus SH MH, kuasa hukum AGT yang lain mengatakan, dalam Praperadilan pihaknya menguji dasar penetapan tersangka dan penahanan kliennya.

Karena dia meragukan dasar bukti pihak Kejari menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.

“Pemanggilan awal sebagai saksi itu dipanggil untuk diperiksa terkait pengelolaan anggaran 2018-2020. Biasanya di surat disertakan untuk membawa dokumen terkait. Tapi tidak ada. Sehingga tidak ada dokumen yang diklarifikasikan. Sampai pada penetapan tersangka, klien kami berinisiatif membawa dokumen karena sudah mengarah ke 2019. Tapi tidak ada konfrontir mana bukti yang mereka dapat dari penggeledahan. Tidak ada bukti konfrontir dokumen surat apa yang menjadi dasar penahanan mereka,” paparnya. Dia menilai jika proses penyelidikan dan penyidikan amburadul berarti penetapan tersangka bermasalah.

Jacobus juga menjelaskan, yang dipermasalahkan pihak termohon, adalah pengadaan perlengkapan kantor yang nilainya di bawah Rp50 juta. Artinya, masih di bawah kendali kepala dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA).

“Karena ada diskresi dalam rangka kelancaran tugas dan pekerjaan kantor,” katanya.

Menurut Jacobus, bicara pasal 12 huruf i, UU Tipikor, yang digunakan Kejari, mengisyaratkan harus ada keterlibatan langsung, conflict of interest, dan ada keuntungan.

“Jadi kalau hal-hal itu tidak terlaksana, berarti kesalahan prosedur. Kalo prosedur, ranahnya hukum administrasi. Jangan kriminaliasi perkara administrasi. Kalo seperti ini, semua pejabat bisa kena. Sapa lagi yang mau jadi pejabat di Bitung, kalo perkara administrasi dikriminaliasi? Ahli sudah katakan, upaya kriminal adalah ultimum remedium sifatnya, upaya terkahir,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, ada edaran Kejaksaan Agung yang mengatakan, pihak kejaksaan harus fokus pada ‘big fish’ (kasus besar) dan still going case (kasus berlangsung terus menerus).

“Jangan kasus administrasi dipaksakan, dikriminalisasi. Berapa biaya penyelidikan dan penyidikan yang dikeluarkan kejaksaan? Dibanding dengan mengurus perkara yang tidak jelas kerugian negaranya. Untuk itu, upaya ini (Praperdialan, Red) kita lakukan juga supaya turut menyelamatkan uang negara,” kuncinya.

Sementara itu, dalam sidang Praperadilan hari ketiga, Jumat (26/3), tiga saksi dan satu saksi ahli menguatkan kubu AGT.

Saksi pertama, Faisal, sopir di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bitung, mempertegas bahwa benar AGT selama diperiksa tidak dimintakan membawa berkas. Karena dalam keterangannya, selama menghadiri pemeriksaan, AGT tidak membawa berkas yang harusnya dikonfrontir. AGT malah yang berinisiatif membawa berkas sendiri.

Saksi kedua, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bitung Albert Sarese hanya menjelaskan soal mekanisme pembayaran.

“Selama ada surat pertanggungjawaban mutlak dari SKPD kami langsung memproses pembayaran. Apakah itu proses pembayaran harus ditransfer ke rekening SKPD atau pihak ketiga,” katanya.

Saksi ketiga, Inspektur Bitung Rayne Suak memberikan penjelasan soal APIP tidak dilibatkan dalam kasus AGT. Menurutnya, di masa Kajari Ariana Juliastuty SH MH, koordinasi dengan APIP dilakukan.

“Kami juga sudah melakukan pemeriksaan tapi tidak ada temuan,” jelasnya.

Sementara saksi ahli, Dr Ralfy Pinasang SH MH, salah satu dosen di Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, mempertegas bahwa aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan APIP.

Karena APIP termuat dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.

“Peran dari pada APIP ini kalau ada penyimpangan, ke mereka dulu, yaitu Inspektorat. Prosedur ini bukan ia atau tidak, ini suatu keharusan. Makanya di dalam pekerjaan barang dan jasa ada masa pemeliharaan. Ada kekurangan dia haru perbaiki. Jadi kalau ada laporan masyarakat, konteks pidana, maka proses penyelesaiannya harus ke APIP dulu,” jelasnya.

Bahkan, Pinasang mengatakan, kalau aparat penegak hukum menemukan potensi pelanggaran, baik dari laporan masyarakat atau hasil investigasi, harus disampaikan ke APIP.

“Bahkan jika APH menemukan ada laporan masyarakat atau hasil intelijen di kejaksaan, melihat ada potensi, dia harus menyampaikan ke APIP dulu. Jangan serta-merta melewati APIP. Tidak bisa. Karena prosedurnya itu. Supaya premium remedium adalah upaya terakhir, bukan serta-merta dipidanakan. Tidak bisa. Sangat melanggar prosedur itu. Maka kerja sama itu penting, ada pemetaan dulu. Ini pidana atau tidak. Misalnya ada penyimpangan ada kekurangan, dia harus kembalikan kepada negara. Karena negara tidak boleh rugi,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung Frenkie Son SH MM MH mengaku, proses penetapan tersangka dan penahanan AGT sudah sesuai prosedur. Termasuk pihaknya memiliki dua alat bukti yang sah.

“Pada prinsipnya kami tetap pada apa yang kami laksanakan, dari penyelidikan, penyidikan umum sampai penyidikan khusus, berupa penetapan tersangka. Kami sudah memiliki dua alat bukti minimal untuk menetapkan seseorang dalam tersangka kasus korupsi,” ujarnya.

Kajari juga menjelaskan soal pihaknya tidak harus mengikuti APIP.

“APIP ada dalam peraturan pemerintah. Sedangkan undang-undang korupsi itu undang-undang. Jadi hierarki perundang-undang di Indonesia jelas. Ada Undang-undang 1945, berikutnya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baru turun ke bawah peraturan pemerintah dan sebagainya. Jadi pertama, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atas,” paparnya. (*)

 

Artikel Terbaru