23.4 C
Manado
Minggu, 14 Agustus 2022

Terminal Petikemas Bitung Diduga Terapkan Pungli Terstruktur, Ini Modusnya

MANADOPOST.ID – Terminal Petikemas Bitung (TPB) diduga menerapkan pungutan liar secara sistematis dan terstruktur. Pasalnya, kesepakatan bersama tentang penyesuaian tarif pelayanan jasa petikemas di PT Pelindo IV (Persero) TPB telah berakhir masa berlakunya. Berakhir masa berlaku terhitung sejak tidak lagi dilaksanakannya rapat penyesuaian tarif pada 2018 silam.

Sumber resmi Manado Post menjelaskan poin permasalahannya yakni pada Dana Pembinaan Organisasi (DPO).

“Sesuai aturan, rapat kesepakatan tarif dilaksanakan setiap dua tahun. Rapat terakhir tahun 2016. Seharunya rapat kesepakatan tarif dilaksanakan pada 2018. Tetapi tidak dilaksanakan. Sejak saat itu, tidak dilaksanakan lagi rapat penyesuaian tarif setiap sampai sekarang. Di mana terjadi pengingkaran kesepakatan dari TPB dengan tidak memberikan DPO,” jelas sumber, Jumat (30/4).

Sumber kemudian menduga, terjadi pungli sistematis dan terstruktur sejak 2018. Karena TPB tidak lagi memiliki dasar untuk memungut DPO kepada pengguna jasa.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Dari sisi ini, bisa dikategorikan pungutan liar oleh TPB,” pungkas sumber.

MANADOPOST.ID – Terminal Petikemas Bitung (TPB) diduga menerapkan pungutan liar secara sistematis dan terstruktur. Pasalnya, kesepakatan bersama tentang penyesuaian tarif pelayanan jasa petikemas di PT Pelindo IV (Persero) TPB telah berakhir masa berlakunya. Berakhir masa berlaku terhitung sejak tidak lagi dilaksanakannya rapat penyesuaian tarif pada 2018 silam.

Sumber resmi Manado Post menjelaskan poin permasalahannya yakni pada Dana Pembinaan Organisasi (DPO).

“Sesuai aturan, rapat kesepakatan tarif dilaksanakan setiap dua tahun. Rapat terakhir tahun 2016. Seharunya rapat kesepakatan tarif dilaksanakan pada 2018. Tetapi tidak dilaksanakan. Sejak saat itu, tidak dilaksanakan lagi rapat penyesuaian tarif setiap sampai sekarang. Di mana terjadi pengingkaran kesepakatan dari TPB dengan tidak memberikan DPO,” jelas sumber, Jumat (30/4).

Sumber kemudian menduga, terjadi pungli sistematis dan terstruktur sejak 2018. Karena TPB tidak lagi memiliki dasar untuk memungut DPO kepada pengguna jasa.

“Dari sisi ini, bisa dikategorikan pungutan liar oleh TPB,” pungkas sumber.

Most Read

Artikel Terbaru

/