32C
Manado
Kamis, 21 Januari 2021

Nasib Penyandang P3K Masih `Digantung`

MANADOPOST.ID—Nasib 39 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), sampai saat ini tidak jelas.

Pasalnya, sejak 2019 lalu ketika Pemkab Minsel melakukan seleksi pegawai honorer kategori dua dari jalur guru untuk diterima menjadi P3K, belum tuntas. Dari ratusan pegawai honorer guru yang diseleksi hanya 39 lolos sebagai P3K di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sulawesi Utara (Sulut).

Namun nasib mereka belum jelas. Karena tetap menyandang pegawai honorer guru. “Ketidakjelasan mereka dikarenakan belum ada regulasi P3K dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) belum jelas dan pembayaran gaji mereka masih pro kontra,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Minsel Ferdinand Tiwa, Selasa (1/12) kemarin.

Menurutnya sistem gaji P3K harus dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga sebut Tiwa, kementerian bisa menganggarkan lewat dana alokasi khusus di masing-masing daerah dan bukan dana dari pemerintah daerah.

“Waktu lalu semua pemerintah daerah di Indonesia minta dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jadi sekarang P3K ini masih berstatus honorer. Karena belum ada kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait P3K ini. Tentu Pemkab tidak bisa sepihak dalam menentukan ini. Jadi semua menunggu pusat,” katanya.

Sementara itu, salah satu anggota P3K yang lolos dalam seleksi waktu lalu, menyesalkan hal ini. “Kalau tahu begitu, kita tidak ikut saja. Pemerintah hanya memberikan harapan palsu. Mereka tidak tahu kita sudah mengeluarkan tenaga dan uang dalam melengkapi berkas-berkas. Juga kita mengorbankan waktu berusaha masuk sebagai P3K. Tapi akhirnya pemerintah tidak bisa menindaklanjuti semua hasil yang telah kita capai ini,” ungkapnya, yang tak ingin namanya dikorankan.

Dirinya juga menantang Pemkab Minsel tak lagi melakukan rekrutmen honorer dan mencari solusi untuk nasib 39 P3K.

“Kalau mau lakukan rekrutmen honorer, lebih baik diseleksi seperti kita. Agar ada tolak ukur kualitas dan kemampuan di bidangnya. Bukan hanya direkrut sembarangan dan akhirnya P3K tidak kunjung jelas. Pemerintah harus memberikan kepastian tentunya. Jangan gantung kita semua ini tanpa kejelasan. Kita terpilih dari hasil seleksi ribuan peserta,” tandasnya. (ewa/gel)

Artikel Terbaru