alexametrics
26.4 C
Manado
Senin, 23 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Juknis Dandes Kian Sulit

MANADOPOST.ID—Tingkat kesulitan pengelolaan dana desa (Dandes) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dinilai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Minsel Altin Sualang, naik sebesar lima persen di tahun 2020.

Hal itu menurutnya terjadi, karena petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan anggaran di desa direvisi berkali-kali.

“Kesulitan itu meningkat empat sampai lima kali lipat dari tahun sebelumnya. Sejak dikeluarkannya PMK 205/2019 tentang dana desa, Kementerian Keuangan selanjutnya mengeluarkan PMK 35/2020 , 40/2020 dan 50/2020. Belum lagi Kementerian Desa.

Permendes 11/2019, aturan ini direvisi sampai tiga kali menjadi Permendes 07/2020 dan 14/2020. Kemendagri yang belum lama merevisi Permendagri 113/2014 menjadi Permendagri 20/2018. Perubahan juknis tersebut sangat terasa dampaknya bagi pemerintah desa,” tuturnya, Minggu (3/1) kemarin.

Sualang mengatakan, aturan yang cepat berubah tersebut menuntut pemerintah desa cepat menyesuaikan dalam memahami aturan tersebut.

“Tapi kenyataannya tidak semua aparat desa memiliki standar yang sama dalam kemampuan memahami aturan yang cepat berubah. Belum lagi pandemik membuat terbatasnya mobilisasi termasuk instansi teknis mulai dari sosialisasi, supervisi sampai pada monitoring dan evaluasi.

Kondisi ini diperparah dengan pelaksanaan tahun politik di banyak daerah yang menyita perhatian pemerintah desa itu sendiri, belum lagi terkotak-kotaknya masyarakat, perangkat desa dan BPD sehingga mempengaruhi proses pembahasan dan penetapan anggaran,” katanya.

Konsekuensinya jelas, Sualang menambahkan, juknis pengelolaan keuangan desa mengatur sangat ketat sampai pada ancaman pemotongan anggaran dana desa. Pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dan lebih berinisiatif untuk memahami aturan yang dikeluarkan.

“Intinya pada tahun 2020 dibutuhkan energi super ekstra untuk melaksanakan anggaran di desa. Energi untuk memahami aturan, energi untuk menetapkan keputusan, energi untuk melaksanakan anggaran, energi untuk menyiapkan dokumen sampai pada energi mempertanggungjawabkan anggaran.

Kita harap, kesulitan tahun 2020 bisa membuat perangkat desa makin siap. Sehingga semua proses pengelolaan dandes semakin matang,” kuncinya. (ewa/gel)

MANADOPOST.ID—Tingkat kesulitan pengelolaan dana desa (Dandes) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dinilai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Minsel Altin Sualang, naik sebesar lima persen di tahun 2020.

Hal itu menurutnya terjadi, karena petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan anggaran di desa direvisi berkali-kali.

“Kesulitan itu meningkat empat sampai lima kali lipat dari tahun sebelumnya. Sejak dikeluarkannya PMK 205/2019 tentang dana desa, Kementerian Keuangan selanjutnya mengeluarkan PMK 35/2020 , 40/2020 dan 50/2020. Belum lagi Kementerian Desa.

Permendes 11/2019, aturan ini direvisi sampai tiga kali menjadi Permendes 07/2020 dan 14/2020. Kemendagri yang belum lama merevisi Permendagri 113/2014 menjadi Permendagri 20/2018. Perubahan juknis tersebut sangat terasa dampaknya bagi pemerintah desa,” tuturnya, Minggu (3/1) kemarin.

Sualang mengatakan, aturan yang cepat berubah tersebut menuntut pemerintah desa cepat menyesuaikan dalam memahami aturan tersebut.

“Tapi kenyataannya tidak semua aparat desa memiliki standar yang sama dalam kemampuan memahami aturan yang cepat berubah. Belum lagi pandemik membuat terbatasnya mobilisasi termasuk instansi teknis mulai dari sosialisasi, supervisi sampai pada monitoring dan evaluasi.

Kondisi ini diperparah dengan pelaksanaan tahun politik di banyak daerah yang menyita perhatian pemerintah desa itu sendiri, belum lagi terkotak-kotaknya masyarakat, perangkat desa dan BPD sehingga mempengaruhi proses pembahasan dan penetapan anggaran,” katanya.

Konsekuensinya jelas, Sualang menambahkan, juknis pengelolaan keuangan desa mengatur sangat ketat sampai pada ancaman pemotongan anggaran dana desa. Pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dan lebih berinisiatif untuk memahami aturan yang dikeluarkan.

“Intinya pada tahun 2020 dibutuhkan energi super ekstra untuk melaksanakan anggaran di desa. Energi untuk memahami aturan, energi untuk menetapkan keputusan, energi untuk melaksanakan anggaran, energi untuk menyiapkan dokumen sampai pada energi mempertanggungjawabkan anggaran.

Kita harap, kesulitan tahun 2020 bisa membuat perangkat desa makin siap. Sehingga semua proses pengelolaan dandes semakin matang,” kuncinya. (ewa/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/