27 C
Manado
Jumat, 27 November 2020

Legislator Minsel Kembali Sorot Anggaran BPJS

MANADOPOST.ID—Legislator DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Jacklyn Koloay kembali menyoroti terkait dipangkasnya anggaran BPJS Kesehatan untuk masyarakat. Ketua Fraksi Primanas di DPRD Minsel tersebut juga berang dengan adanya manipulasi informasi terkait pemangkasan anggaran tersebut.

Menurut Koloay, APBD 2020 disusun dan ditetapkan bupati tanpa melewati pembahasan di DPRD atau mekanisme Peraturan kepala daerah (Perkada). Sehingga menurut Koloay, pemangkasan BPJS yang merupakan program kerakyatan di APBD, murni tanggung jawab bupati definitif yang saat ini sedang mengambil cuti kampanye.

“Sangat aneh kalau ada yang mengatakan bupati tidak bersalah atas dirampasnya hak rakyat mendapat pelayanan medis. Kan APBD ditetapkan lewat Perkada, sehingga mulai penyusunan sampai penetapan semua dilakukan oleh bupati tanpa campur tangan DPRD,” tuturnya, Selasa (3/11) kemarin.

Koloay tak sepakat dengan salah satu legislator DPRD Minsel dari Partai Golkar (PG). Pasalnya menurut Koloay, argumen legislator dari PG tersebut yang menyebutkan, pemotongan anggaran BPJS dikarenakan ada pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19, sangat tidak benar.

Menurutnya APBD 2020 ditetapkan lewat Perkada, dan itu juga sebut Koloay ditetapkan oleh bupati pada 9 Maret. Sedangkan menurut Koloay, pemberitahuan Indonesia mengalami bencana non alam pada 15 Maret. Sehingga yang benar pemotongan BPJS dari tahun 2019 sebesar Rp 18 miliar menjadi Rp 3,7 miliar adalah murni kebijakan bupati definitif.

“Kami bersama Pak Stefanus Lumowa, Polman Runtuwene dan Royke Kaloh bahkan telah mendatangi Kemendagri melalu Dirjen Perimbangan untuk menyampaikan keberatan atas pemotongan BPJS. Saat itu kita menolak keputusan bupati memangkas BPJS. Jadi jangan diputar balikkan bahwa pemotongan anggaran karena Covid-19. Sebab sebelum ditetapkan anggarannya memang tinggal Rp 3,7 miliar dari usulan kami yang sebelumnya minimal sama dengan tahun 2019,” bebernya.

Koloay menyebutkan bupati definitif telah mengacuhkan perintah dari Kemendagri. “Pada saat konsultasi, Dirjen sudah mengatakan dana BPJS dapat diambil pada pajak rokok dan pos anggaran. Ini disebabkan BPJS demi kemaslahatan orang banyak. Terjadi malah sebaliknya. Bahkan beasiswa bagi mahasiswa malah justru dihilangkan. Padahal sudah perintah anggaran bagi pendidikan dan kesehatan tidak boleh direlokasi. Jadi memang apa yang dilakukan oleh bupati benar-benar telah mengorbankan kepentingan masyarakat,” kuncinya. (ewa/gel)

-

Artikel Terbaru

Terbaik Kedua, Rotty Raih Penghargaan PKN Tingkat II

MANADOPOST.ID– Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVI tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Gran Puri Siapkan Pesta Pergantian Tahun Berkesan

PENAWARAN spesial di malam tahun baru. Hotel Gran Puri Manado mempersembahkan Aloha Pool and Grill Party 2021.

538 Wasit Pemilu Dirapid test

MANADOPOST.ID—Menjamin kesehatan penyelenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) gelar rapid tes massal. Bagi seluruh jajaran pengawas pemilihan di setiap tingkatan, Kamis (26/11) kemarin.

Distanak Kena Sorot, Pupuk di Minsel Langka

MANADOPOST.ID—Bulan November 2020 ini musim tanam bagi petani. Tapi saat ini kelangkaan pupuk terjadi. Membuat petani kesulitan mencari pupuk.

KPU Minsel Beber 15 Hal Baru di Pilkada

MANADOPOST.ID—Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tak lama lagi selesai. Masyarakat pada 9 Desember nanti bakal