27.4 C
Manado
Senin, 4 Juli 2022

Tim Banggar Mitra ‘Sekolah’ di BPKAD Minsel, Ini Kata Manus

MANADOPOST.ID — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minsel nampaknya menjadi lokasi terbaik bagi daerah lain untuk ‘sekolah’. Belum lama ini, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melakukan silaturahmi sekaligus studi komparasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel).

Setibanya di Kantor Bupati Minsel, tim Banggar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mitra yang juga Wakil Ketua Banggar Katrien Mokodaser, langsung bertandang ke BPKAD Minsel, pekan lalu. Kedatangan tim Banggar tersebut, disambut hangat oleh Kepala BPKAD Minsel Melky Manus.

Dikatakan Manus, banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu. “Antara lain mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Kabupaten Minsel yang telah diajukan ke pihak legislatif. Kami dan tim Banggar DPRD Mitra juga saling berbagi informasi tentang mekanisme penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan refocusing anggaran untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19,” ungkapnya, Selasa (8/6).

Manus juga mengatakan, dirinya memberikan penjelasan perihal refocusing dan rasionalisasi anggaran Covid-19 di Minsel mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya. “Saya jelaskan kalau tahun 2020 Pemkab Minsel telah melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran sebesar Rp31 miliar untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Di tahun yang sama, Pemkab Minsel juga menyisihkan anggaran sebesar Rp59 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan rincian, Rp42 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp17 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Khusus pada tahun anggaran 2021 ini, Pemkab Minsel kembali melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran, hingga mencapai 65 persen dari total APBD Induk untuk penanganan dan pencegahan Covid-19,” jelasnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Hal itu, kata Manus disambut baik Tim Banggar Mitra dan kemudian apa yang diterima di BPKAD Minsel akan dibawa dan diaplikasikan. Begitu juga sebaliknya, apa yang baik diterima BPKAD dari Tim Banggar Mitra akan bisa diaplikasikan di Minsel. (rgm) 

MANADOPOST.ID — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minsel nampaknya menjadi lokasi terbaik bagi daerah lain untuk ‘sekolah’. Belum lama ini, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melakukan silaturahmi sekaligus studi komparasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel).

Setibanya di Kantor Bupati Minsel, tim Banggar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Mitra yang juga Wakil Ketua Banggar Katrien Mokodaser, langsung bertandang ke BPKAD Minsel, pekan lalu. Kedatangan tim Banggar tersebut, disambut hangat oleh Kepala BPKAD Minsel Melky Manus.

Dikatakan Manus, banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu. “Antara lain mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Kabupaten Minsel yang telah diajukan ke pihak legislatif. Kami dan tim Banggar DPRD Mitra juga saling berbagi informasi tentang mekanisme penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan refocusing anggaran untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19,” ungkapnya, Selasa (8/6).

Manus juga mengatakan, dirinya memberikan penjelasan perihal refocusing dan rasionalisasi anggaran Covid-19 di Minsel mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya. “Saya jelaskan kalau tahun 2020 Pemkab Minsel telah melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran sebesar Rp31 miliar untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Di tahun yang sama, Pemkab Minsel juga menyisihkan anggaran sebesar Rp59 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan rincian, Rp42 miliar untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp17 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Khusus pada tahun anggaran 2021 ini, Pemkab Minsel kembali melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran, hingga mencapai 65 persen dari total APBD Induk untuk penanganan dan pencegahan Covid-19,” jelasnya.

Hal itu, kata Manus disambut baik Tim Banggar Mitra dan kemudian apa yang diterima di BPKAD Minsel akan dibawa dan diaplikasikan. Begitu juga sebaliknya, apa yang baik diterima BPKAD dari Tim Banggar Mitra akan bisa diaplikasikan di Minsel. (rgm) 

Most Read

Artikel Terbaru

/