24.4 C
Manado
Selasa, 9 Agustus 2022

Partisipasi Masyarakat untuk PTSL Minim, Ini Harapan Kepala BPN Minsel

MANADOPOST.ID — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minsel mengeluhkan kurangnya partisipasi masyarakat terkait proses pemberkasan sertifikat tanah untuk program PTSL, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Modoinding. Dikatakan Kepala BPN Minsel Deany Keintjem, untuk program PTSL, BPN sudah mengalokasikan kuota sebanyak 5.250 sertifikat ke Kecamatan Modoinding. “Kemudian Pengukuran Bidang Tanah (PBT) 4.250 sudah selesai 100 persen. Seharusnya, minimal 4.250 berkas harus sudah masuk ke BPN untuk diproses menjadi sertifikat. Tapi sampai saat ini berkas yang masuk ke kami baru sekitar 1000 berkas,” ungkapnya saat ditemui di halaman kantor bupati, Jumat lalu.

Dia pun tidak mengetahui apa yang menjadi kendala sehingga minimnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan pemberkasan tersebut. “Kami tidak tahu kendalanya dimana, padahal petugas pemberkasan kami sudah giat dan standby di sana. Kami juga belum memahami apakah partisipasi masyarakat atau pemerintah desa yang kurang atau apakah ada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BPN atau apa kami belum paham sehingga lambat pemberkasan masuk,” keluh Keintjem.

Dia menambahkan, bentuk kepedulian BPN, Bulan April lalu sekira lebih dari 100 sertifikat tanah diserahkan di Modoinding. “Bahkan April lalu, kami gencar sampai buat kegiatan sebagai rangsangan dengan memberikan 100 lebih sertifikat tanah kepada masyarakat di Modoinding. Tujuannya, supaya menunjukkan kepada masyarakat kalau pengurusannya cepat diproses jadi sertifikat. Namun, sudah dirangsang seperti itu juga tapi nyatanya sampai saat ini minim sekali untuk masyarakat mengumpulkan pemberkasannya. Untuk itu kami bermohon kiranya pemerintah daerah bisa membantu kami mengingatkan pemerintah desa dan masyarakat supaya bisa mempercepat pengumpulan-pengumpulan berkas supaya cepat diproses menjadi sertifikat tanah, karena ini juga merupakan keuntungan bagi masyarakat sendiri,” harapnya.

Dia juga menambahkan, target BPN Minsel hingga tahun 2024, seluruh bidang-bidang tanah di Minsel sudah terdaftar. “Ini sudah tahun 2021 masih ada sekira 60 persen yang belum terdaftar jadi masih banyak yang perlu kita usahakan dan kerja keras. Tapi pun meski kita sudah gencar, tapi keterlibatan masyarakat maupun pemerintah desa minim, maka target-target ini akan susah kita gapai bersama,” tukas Keintjem.(rgm) 

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

 

MANADOPOST.ID — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minsel mengeluhkan kurangnya partisipasi masyarakat terkait proses pemberkasan sertifikat tanah untuk program PTSL, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Modoinding. Dikatakan Kepala BPN Minsel Deany Keintjem, untuk program PTSL, BPN sudah mengalokasikan kuota sebanyak 5.250 sertifikat ke Kecamatan Modoinding. “Kemudian Pengukuran Bidang Tanah (PBT) 4.250 sudah selesai 100 persen. Seharusnya, minimal 4.250 berkas harus sudah masuk ke BPN untuk diproses menjadi sertifikat. Tapi sampai saat ini berkas yang masuk ke kami baru sekitar 1000 berkas,” ungkapnya saat ditemui di halaman kantor bupati, Jumat lalu.

Dia pun tidak mengetahui apa yang menjadi kendala sehingga minimnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan pemberkasan tersebut. “Kami tidak tahu kendalanya dimana, padahal petugas pemberkasan kami sudah giat dan standby di sana. Kami juga belum memahami apakah partisipasi masyarakat atau pemerintah desa yang kurang atau apakah ada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BPN atau apa kami belum paham sehingga lambat pemberkasan masuk,” keluh Keintjem.

Dia menambahkan, bentuk kepedulian BPN, Bulan April lalu sekira lebih dari 100 sertifikat tanah diserahkan di Modoinding. “Bahkan April lalu, kami gencar sampai buat kegiatan sebagai rangsangan dengan memberikan 100 lebih sertifikat tanah kepada masyarakat di Modoinding. Tujuannya, supaya menunjukkan kepada masyarakat kalau pengurusannya cepat diproses jadi sertifikat. Namun, sudah dirangsang seperti itu juga tapi nyatanya sampai saat ini minim sekali untuk masyarakat mengumpulkan pemberkasannya. Untuk itu kami bermohon kiranya pemerintah daerah bisa membantu kami mengingatkan pemerintah desa dan masyarakat supaya bisa mempercepat pengumpulan-pengumpulan berkas supaya cepat diproses menjadi sertifikat tanah, karena ini juga merupakan keuntungan bagi masyarakat sendiri,” harapnya.

Dia juga menambahkan, target BPN Minsel hingga tahun 2024, seluruh bidang-bidang tanah di Minsel sudah terdaftar. “Ini sudah tahun 2021 masih ada sekira 60 persen yang belum terdaftar jadi masih banyak yang perlu kita usahakan dan kerja keras. Tapi pun meski kita sudah gencar, tapi keterlibatan masyarakat maupun pemerintah desa minim, maka target-target ini akan susah kita gapai bersama,” tukas Keintjem.(rgm) 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/