29.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

KPU Sidangkan Enam Petugas Pemilu

MANADOPOST.ID—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), membuktikan diri penyelenggaraan Pilkada 2020, berlangsung jujur dan adil. Netralitas dipastikan menjadi hal utama.

Menindaklanjuti ini, enam orang petugas pemilu disidangkan. Mereka diduga memberikan dukungan ke salah satu paslon peserta Pilkada Minsel. Hal ini dibenarkan Ketua KPU Minsel Rommy Sambuaga, saat dikonfirmasi koran ini, Jumat (27/11) kemarin.

“Sebenarnya ada delapan petugas pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas bagi anggota PPK, PPS dan KPPS Pilkada serentak tahun 2020. Namun hanya enam orang yang datang saat sidang yang telah kita gelar,” imbuhnya.

Sambuaga menegaskan, sidang yang telah dilaksanakan tersebut, didasarkan atas laporan masyarakat serta bukti yang ada.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Berdasarkan aturan, KPU Minsel bisa menangani pelanggaran etik dari badan Adhoc baik KPPS, PPS dan PPK. Dalam sidang pemeriksaan, baru didengarkan keterangan dari yang bersangkutan.

Kalau memang ada bukti cukup kuat mereka melanggar kode perilaku itu bisa sampai pada penggantian anggota KPPS, PPS dan PPK,” jelasnya.(ewa/gel)

MANADOPOST.ID—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), membuktikan diri penyelenggaraan Pilkada 2020, berlangsung jujur dan adil. Netralitas dipastikan menjadi hal utama.

Menindaklanjuti ini, enam orang petugas pemilu disidangkan. Mereka diduga memberikan dukungan ke salah satu paslon peserta Pilkada Minsel. Hal ini dibenarkan Ketua KPU Minsel Rommy Sambuaga, saat dikonfirmasi koran ini, Jumat (27/11) kemarin.

“Sebenarnya ada delapan petugas pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas bagi anggota PPK, PPS dan KPPS Pilkada serentak tahun 2020. Namun hanya enam orang yang datang saat sidang yang telah kita gelar,” imbuhnya.

Sambuaga menegaskan, sidang yang telah dilaksanakan tersebut, didasarkan atas laporan masyarakat serta bukti yang ada.

“Berdasarkan aturan, KPU Minsel bisa menangani pelanggaran etik dari badan Adhoc baik KPPS, PPS dan PPK. Dalam sidang pemeriksaan, baru didengarkan keterangan dari yang bersangkutan.

Kalau memang ada bukti cukup kuat mereka melanggar kode perilaku itu bisa sampai pada penggantian anggota KPPS, PPS dan PPK,” jelasnya.(ewa/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/