31.4 C
Manado
Jumat, 30 Juli 2021

Masuk Zona Risiko Tinggi, Ini Aturan Terbaru untuk ASN di Minahasa Tenggara

MANADOPOST.ID—Penyebaran Covid-19 semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) pun melakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak.

Ini diatur dalam Surat Edaran Bupati Minahasa Tenggara Nomor 120/BMT/VII-2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Bupati James Sumendap, SH, 5 Juli 2021.

Hal ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Surat edaran yang ditujukan bagi kepala perangkat daerah Kabupaten Mitra menegaskan, ASN dan tenaga kontrak diwajibkan berdomisili di Kabupaten Minahasa Tenggara.

“Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator tetap melaksanakan Work From Office (WFO). Selanjutnya bagi Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Tenaga Kontrak melaksanakan Work From Home (WFH) terhitung mulai 7 Juli 2021 sampai 6 Agustus 2021 dan dapat diperpanjang kembali memperhatikan situasi dan kondisi pandemi Covid-19,” bunyi salah satu poin yang tertuang dalam surat edaran Bupati Mitra James Sumendap.

Selain itu, kepala perangkat daerah diminta menyusun jadwal kerja untuk menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office (WFO) sebesar 50%. Selama WFH, ASN dan tenaga kontrak melaksanakan pekerjaan lewat sistem daring dan melaporkan berjenjang kepada atasan. Alat komunikasi harus selalu aktif.

Selanjutnya, selama masa pelaksanaan WFH, Tim Penilai Kinerja melakukan monitoring ke tempat domisili ASN dan tenaga kontrak. Apabila didapati tidak berada di tempat saat WFH, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan kepala Perangkat Daerah pada instansi yang bersangkutan akan dievaluasi dari jabatannya serta tidak diberikan tunjangan kinerja.

Selama WFH, ASN wajib menginput kinerja pada aplikasi e-kinerja guna menjadi acuan pembayaran tunjangan kinerja. Selama WFH, tunjangan kinerja ASN dan honorarium tenaga kontrak dibayarkan berdasarkan hasil penilaian kinerja.

Kemudian, pelaksanaan rapat harus memperhatikan luas ruangan yang digunakan, yaitu tidak melebihi 50% kapasitas ruangan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Pelaksanaan perjalanan ke luar daerah pada jam kerja harus disertai dengan Surat Perintah Tugas, sedangkan di luar jam kerja harus memperoleh izin dari Sekretaris Kabupaten Minahasa Tenggara yang permohonannya melalui aplikasi SIKM. ASN dan tenaga kontrak dilarang berpergian ke tempat umum yang berpotensi menimbulkan keramaian.(tr-02/gel)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru