29C
Manado
Kamis, 21 Januari 2021

PMD Dapati Tunggakan Pajak Desa Dari 2018

MANADOPOST.ID–Tunggakan pajak Desa menjadi kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa Tenggara (Mitra).

Pasalnya, ketika dievaluasi dan diperbaikan, didapati banyak administrasi yang harus diselesaikan bekaitan tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu, Dinas PMD mewarning hukum tua (Kumtua) lambat dalam penyelesaian administrasi berkaitan dengan penginputan dan perjurnalan.

Kadis PMD Arnold Mokosolang mengakatan, pihaknya tak bisa melakukan penjurnalan, apabila tunggkan pajak itu tidak dibayarkan.

Sekarang sudah sistem, tunggakan pajak pph/ppn harus dibayarkan, walaupun itu tanggung jawab dari pejabat kumtua yang lama.

“Didapati ada yang sudah dari 2018 dan 2019, pajaknya belum dibayarkan, setelah dijunal ditolak, karena setiap tahun harus bersih. Makanya Silpa-Silpa itu, kalau tidak diselesaikan tahun ini, tidak bisa dicairkan,” tegas Mokosolang, Selasa (24/11).

Lanjutnya, jadi para Kumtua diminta untuk berkoordinasi dengan Kumtua yang lama untuk menyelesaikan tanggungjawab pajak tersebut. Kalau tidak akan terbawa terus itu menjadi hutang desa.

“Itulah menjadi kendala di PMD, itu komitment saya akan dibersikan penunggak-penunggak pajak. Kemarin ada 1 kasus, satu desa ada 18 Juta dan diselesaikan 3 orang Kumtua yang lama, Kumtua Plt dan Kumtua yang baru dan diminta untuk diselesaikan. Begitu juga dibeberapa Desa laiinnya, tunggakannya beragam 10 Juta dan 14 juta, nanti kita akan lihat berapa jumlah Desa yang menunggak,” ujar Mokosolang.

Selain itu, untuk ABPD tahun depan, bulan depan akan evaluasi bagi tidak menyelesaikan tunggakan pajak ini. Tentunya tidak akan diproses APBDesnya.

“Jadi saya minta Kumtua lebih proaktif lagi dalam menyelesaikan persoalan desanya berkaitan dengan tunggakan pajak dan penyelesaian administrasi SisKeuDes,” tukasnya.(ctr-05)

Artikel Terbaru