24.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Banner Mobile (Anymind)

Mantan Kumtua Desa Lansa Dijemput Paksa Penyidik Kejari Minut, Ini Penyebabnya

- Advertisement -

MANADOPOST.ID—Mantan Hukum Tua Desa Lansa, Kecamatan Wori, berinisial VD alias Venni dijemput paksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Utara (Minut), Rabu (4/8). Tersangka dugaan korupsi Dana Desa (Dandes) Tahun Anggaran (TA) 2018-2019, sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan petugas yang menangani kasus tersebut.

Kajari Minut Fanny Widyastuti melalui Kasi Intelejen Juan Palempung, penangkapan dilakukan di pagi hari sekira pukul 06.00 Wita. “Tim berangkat dari kantor Kejari Minut pukul 04.00 Wita, menuju ke rumah tersangka di Desa Lansa Kecamatan Wori dan tim sampai sekitar pukul 04:30 pagi,” katanya.

Dia membeber penjemputan paksa sebelumnya sudah pernah dilakukan pihaknya, 9 juli lalu. Namun, tersangka kembali dipulangkan setelah hasil pemeriksaan swab antigen yang bersangkutan menunjukkan hasil positif. Tak ingin mengambil resiko, VD diizinkan pulang untuk menjalani isolasi mandiri.

Dijelaskannya, tersangka dijemput setelah tim melakukan pengintaian selama kurang lebih 1 jam. Target bersama keluarganya berangkat menuju pasar di Desa Budo, Kecamatan Wori. Sebagian anggota tim tetap menunggu di seputarah rumah tersangka. Sementara sebagian lainnya mengikuti ke pasar hingga pulang kembali di rumah.

- Advertisement -

“Sekira jam 06:00 Wita, target kembali ke rumahnya dan tim langsung keluar dari mobil dan dilakukan penjemputan terhadap tersangka di dalam rumah,” beber dia.

Selanjutnya tersangka dibawa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Wori dan dinyatakan sehat serta negatif Covid-19. Tim kemudian kembali menuju kantor untuk melanjutkan proses tahap 2 kepada tersangka.

“Tadi kita sudah buat Berita Acara Penahanan. Tapi tersangka masih kita titipkan ke rumah tahanan Polres Minut. Karena sejak masa pandemi ini memang kami belum diperbolehkan pihak rutan maupun lapas di bawah Dirjen Lapas KemenkumHAM untuk menitipkan tahanan yang masih berstatus tahanan penyidik maupun penuntut umum. Kalau sudah jadi tahanan hakim baru boleh,” terangnya.

Meski begitu, proses pelimpahan diyakini akan selesai kurang dari sepekan. “Karena kan ada masa penahanannya. Kalau sampai 20 hari mengikuti masa tahanannya pasti akan menumpuk,” tuturnya. Diketahui sebelumnya, Kejari Minut menetapkan VD sebagai tersangka, 15 April lalu. Atas dugaan penyalahgunaan Dandes Lansa, Kecamatan Wori, selama dua tahun selang 2018-2019.

Dandes yang dikelola Pemdes Lansa sendiri berdasarkan peraturan desa (Perdes) No 1 APBDes tahun 2018 berjumlah Rp682.991.000 dan tahun 2019 Rp766.364.655. Jumlah kerugian negara Rp470.755.658,35.

VD disangkakan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Atau Pasal 8 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (***)

MANADOPOST.ID—Mantan Hukum Tua Desa Lansa, Kecamatan Wori, berinisial VD alias Venni dijemput paksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa Utara (Minut), Rabu (4/8). Tersangka dugaan korupsi Dana Desa (Dandes) Tahun Anggaran (TA) 2018-2019, sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan petugas yang menangani kasus tersebut.

Kajari Minut Fanny Widyastuti melalui Kasi Intelejen Juan Palempung, penangkapan dilakukan di pagi hari sekira pukul 06.00 Wita. “Tim berangkat dari kantor Kejari Minut pukul 04.00 Wita, menuju ke rumah tersangka di Desa Lansa Kecamatan Wori dan tim sampai sekitar pukul 04:30 pagi,” katanya.

Dia membeber penjemputan paksa sebelumnya sudah pernah dilakukan pihaknya, 9 juli lalu. Namun, tersangka kembali dipulangkan setelah hasil pemeriksaan swab antigen yang bersangkutan menunjukkan hasil positif. Tak ingin mengambil resiko, VD diizinkan pulang untuk menjalani isolasi mandiri.

Dijelaskannya, tersangka dijemput setelah tim melakukan pengintaian selama kurang lebih 1 jam. Target bersama keluarganya berangkat menuju pasar di Desa Budo, Kecamatan Wori. Sebagian anggota tim tetap menunggu di seputarah rumah tersangka. Sementara sebagian lainnya mengikuti ke pasar hingga pulang kembali di rumah.

“Sekira jam 06:00 Wita, target kembali ke rumahnya dan tim langsung keluar dari mobil dan dilakukan penjemputan terhadap tersangka di dalam rumah,” beber dia.

Selanjutnya tersangka dibawa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Wori dan dinyatakan sehat serta negatif Covid-19. Tim kemudian kembali menuju kantor untuk melanjutkan proses tahap 2 kepada tersangka.

“Tadi kita sudah buat Berita Acara Penahanan. Tapi tersangka masih kita titipkan ke rumah tahanan Polres Minut. Karena sejak masa pandemi ini memang kami belum diperbolehkan pihak rutan maupun lapas di bawah Dirjen Lapas KemenkumHAM untuk menitipkan tahanan yang masih berstatus tahanan penyidik maupun penuntut umum. Kalau sudah jadi tahanan hakim baru boleh,” terangnya.

Meski begitu, proses pelimpahan diyakini akan selesai kurang dari sepekan. “Karena kan ada masa penahanannya. Kalau sampai 20 hari mengikuti masa tahanannya pasti akan menumpuk,” tuturnya. Diketahui sebelumnya, Kejari Minut menetapkan VD sebagai tersangka, 15 April lalu. Atas dugaan penyalahgunaan Dandes Lansa, Kecamatan Wori, selama dua tahun selang 2018-2019.

Dandes yang dikelola Pemdes Lansa sendiri berdasarkan peraturan desa (Perdes) No 1 APBDes tahun 2018 berjumlah Rp682.991.000 dan tahun 2019 Rp766.364.655. Jumlah kerugian negara Rp470.755.658,35.

VD disangkakan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Atau Pasal 8 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (***)

Most Read

Artikel Terbaru

/