MANADOPOST.ID—Bendungan Kuwil-Kawangkoan di Kecamatan Kalawat, ‘disulap’ jadi primadona baru objek wisata di Minahasa Utara (Minut).
Ribuan wisatawan tampak memadati proyek yang belum lama diresmikan Presiden Joko Widodo tersebut.
Namun sayang, pengelolaannya tampak amburadul. Penarikan retribusi oleh petugas menuai protes. Warga sekitar bahkan protes karena tidak diberdayakan. Mereka dilarang berjalan di kompleks seputaran bendungan.
“Kami mau berjualan tapi dilarang oleh pengelola BUMDes karena alasannya kami hanya menggunakan mobil pick up. Sementara katanya yang diizinkan hanya mobil station,” keluhnya.
Padahal menurut dia sebagai masyarakat sekitar, kehadiran objek wisata di sana seharusnya berdampak pada perekonomian warga setempat. “Tapi nyatanya terkesan pilih kasih. Malah ada informasi yang berjalan itu orangnya camat, dan Kumtua Kuwil dan Kumtua Kawangkoan,” ungkapnya.
Fenomena itu turut dikeluhkan aktivis sosial kemasyarakatan Minut William Luntungan. Dia bahkan menyebut penagihan bea masuk oleh petugas BUMDes setempat adalah pungutan liar (pungli). “Tidak masalah kalau memang ada bea masuk tapi dasar hukumnya harus jelas. Jangan main sembarangan tagih menagih, sekarang kita pertanyakan keuntungannya dikelola seperti apa. Harus transparan karena ini fasilitas negara yang dibangun dengan uang rakyat,” kritiknya.
Lanjut dia, seharusnya ada pemberdayaan UMKM setempat. Agar ada dampak ekonomis dari kehadiran objek wisata tersebut. “Jangan sampai penduduk lokal cuma jadi penonton. Baiknya pengelolaan objek wisata diberikan kepada instansi yang berkompeten,” nilai mantan Direktur PUD Klabat tersebut.
Bendungan Kuwil-Kawangkoan memang sedang jadi objek wisata andalan. Selain menikmati pemandangan hilirisasi air sungai dari Tondano ke Kota Manado, warga yang datang turut disajikan keragaman budaya dan kearifan lokal. Patung para tokoh Minahasa hingga hadirnya waruga di seputaran kompleks bendungan lantas menjadi spot favorit wisatawan untuk berswafoto.
Ketua BUMDes Tambuk Sela selaku pengelola Bendungan Kuwil-Kawangkoan Karim Wagiu mengakui pihaknya mematok biaya karcis masuk Rp5 ribu per orang. Dikatakannya, kewenangan pengelolaan bendungan diserahkan Balai Sungai Sulawesi Satu (BWSS) kepada
pemerintah Desa Kawangkoan dan Desa Kuwil melalui BumDes. “Pengelolaannya memang bersifat sementara. Kami juga menunggu kewenangan lanjutan seperti apa,” terangnya.
Terkait aturan untuk berjualan diatur sesuai permintaan BWSS. Sehingga memang dibatasi pada model angkutan tertentu. Sementara adanya keterlibatan pejabat kecamatan dan desa yang berjualan, dia tak menampik. “Jadi memang ada ketentuan dari Balai Sungai agar tidak kumuh, penjual di dalam kompleks objek wisata dibatasi,” jelasnya.
Terpisah, Camat Kalawat Ferlie Indria Nassa saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu soal pengelolaan objek wisata bendungan. “Saya tidak tahu menahu soal itu. Kalau yang lalu memang anak saya berusaha dengan berjualan di situ. Tapi soal pengelolaan saya tidak ikut mengurusi,” tandasnya. (jen)
