27C
Manado
Sabtu, 27 Februari 2021

Oknum OPD Otak-Atik Anggaran, APBD Gagal Running Awal Pekan

MANADOPOST.ID—Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Joune Ganda-Kevin W Lotulung (JG-KWL), masih ada saja pejabat tak taat aturan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut).

Disinyalir, proses penyesuaian anggaran dari Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kembali ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), jadi peluang sejumlah oknum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengotak-atik pembiayaan program yang sudah tertata di APBD 2021. Akibatnya, anggaran yang harusnya sudah running awal pekan ini, akhirnya terhambat.

Kepala Badan Keuangan Petrus Macarau saat dikonfirmasi tak menampik. Dia mengakui hal tersebut merusak skema penganggaran yang sudah ditata. Sehingga menghambat proses pelaksanaan anggaran.

Dijelaskannya, proses penyesuaian dari SIPD kembali SIMDA, aplikasi yang memang telah digunakan beberapa tahun belakangan itu, terpaksa dilakukan. Karena SIPD yang semula menjadi aplikasi yang kita gunakan di tahun ini, masih harus dikoordinasikan dengan pusat.

Sehingga kita kembali ke SIMDA. “Nah, penginputan datanya harus sama. Program dan pembiayaannya. Kalau sudah sesuai, selisihnya sudah nol, baru bisa jalan,” jelasnya, kemarin.

Lanjut dia, proses tersebut yang dijadikan kesempatan sejumlah oknum pejabat untuk mengubah plot anggaran pembiayaan program. “Contohnya ada program yang sebelumnya anggarannya sekian diubah jadi lebih besar diambil dari anggaran di program lain. Jadi tidak sesuai dan merusak skema. Ini menyebabkan anggaran belum bisa running,” ungkap dia.

Meskipun begitu, pihaknya telah melakukan pengecekan dan akan melakukan penyesuaian kembali. “Jadi, soal itu saya sudah dapat laporan Jumat kemarin (pekan lalu). Kita langsung selesaikan satu, dua hari ini. Supaya minggu ini sudah bisa running anggaran,” jamin Macarau.

Anggota DPRD Minut Steidy Rondonuwu meminta masalah tersebut diseriusi apalagi jelang pergantian tampuk kepemimpinan di Pemkab Minut. Hal itu, kata dia, harusnya tak terjadi apabila semua pejabat mematuhi aturan.

“Nanti kan dipertanyakan apa motif dari pejabat yang melakukan itu. Kenapa anggaran yang sudah tertata dalam APBD mau diotak atik lagi. Kan nanti ada saat untuk pergeseran, silahkan sampaikan pandangan kepada kepala daerah yang baru agar anggaran tertentu bisa direvisi,” tutupnya. (jen)

Artikel Terbaru

JG Siapkan Pergeseran Anggaran

Kapolda-Danrem Kunjungi Talaud