24.4 C
Manado
Senin, 15 Agustus 2022

Penetapan Tapal Batas Minut dan Daerah Sekitar Terkendala Anggaran

MANADOPOST.ID—Upaya pengesahan batas wilayah Minahasa Utara (Minut) dengan daerah tetangga, rupanya tidak akan berjalan mulus tahun ini.

Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Minut Daniel Komenaung mengungkapkan, proses penetapan batas wilayah sedang dimatangkan bersama Pemprov Sulut.

Dia mengaku tidak hafal pasti berapa titik tapal batas antara Minut dengan daerah tetangga yang belum ditetapkan. Namun begitu, dibeberkannya ada empat daerah yang berbatasan langsung dengan Bumi Tumatenden.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Manado, Bitung, Minahasa dan Talaud. Tapi kalau Talaud kan di wilayah kelautan, jadi prosesnya berbeda lagi. Kita fokus yang di darat dulu,” tuturnya.

Komenaung mengatakan, proses pembahasan sedang dilakukan di Pemprov Sulut. Kata dia, dasar aturan sudah ada. Yakni peraturan menteri.

“Tapi memang kita terkendala dengan anggaran yang banyak terpotong akibat pergeseran beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Dengan angaran yang ada, dia menyebut kesepakatan tetap akan dibuat bersama pemerintah daerah terkait. “Kami mematangkan koordinasi dulu. Nanti setelah ada kesepakatan, baru prosesnya kita jalankan. Ada yang diprioritaskan dulu,” tutupnya. (jen)

MANADOPOST.ID—Upaya pengesahan batas wilayah Minahasa Utara (Minut) dengan daerah tetangga, rupanya tidak akan berjalan mulus tahun ini.

Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Minut Daniel Komenaung mengungkapkan, proses penetapan batas wilayah sedang dimatangkan bersama Pemprov Sulut.

Dia mengaku tidak hafal pasti berapa titik tapal batas antara Minut dengan daerah tetangga yang belum ditetapkan. Namun begitu, dibeberkannya ada empat daerah yang berbatasan langsung dengan Bumi Tumatenden.

“Manado, Bitung, Minahasa dan Talaud. Tapi kalau Talaud kan di wilayah kelautan, jadi prosesnya berbeda lagi. Kita fokus yang di darat dulu,” tuturnya.

Komenaung mengatakan, proses pembahasan sedang dilakukan di Pemprov Sulut. Kata dia, dasar aturan sudah ada. Yakni peraturan menteri.

“Tapi memang kita terkendala dengan anggaran yang banyak terpotong akibat pergeseran beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Dengan angaran yang ada, dia menyebut kesepakatan tetap akan dibuat bersama pemerintah daerah terkait. “Kami mematangkan koordinasi dulu. Nanti setelah ada kesepakatan, baru prosesnya kita jalankan. Ada yang diprioritaskan dulu,” tutupnya. (jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/