24.4 C
Manado
Minggu, 26 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Astaga! Rusak Hutan Manggrove, PT BMW Diduga Lakukan Reklamasi Ilegal

- Advertisement -

MANADOPOST.ID—PT Bhinneka Mancawisata (BMW) kembali berulah. Geliat investasi yang sedang dipacu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) dirusak dengan aktivitas pengrusakan lingkungan hidup.

Didapati, aktivitas pembangunan hotel berbintang yang sedang dilakukan di Desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, justru berdampak pada kerusakan hutan mangrove di pesisir pantai seputaran kawasan proyek. Kerusakan diakibatkan reklamasi yang dibangun diwilayah tumbuhan dilindungi tersebut.

Hal itu menjadi temuan Komisi II DPRD Minut saat melakukan kunjungan kerja di sana. Diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Minut Stendy Rondonuwu, pihaknya mendapati PT BMW selaku pengelola proyek bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Temuan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kami tentu sangat mendukung invetasi di Sulut khususnya di Minut demi menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tetapi bukan berarti masalah lain yang tak kalah penting diabaikan. Ini sudah menjadi bentuk perlawanan hukum. Karena reklamasi itu tidak diizinkan. Apalagi sampai merusak tanaman yang dilindungi UU,” semprotnya.

- Advertisement -

Tak sampai di situ, perwakilan perusahaan yang hadir juga tak mampu menunjukkan beragam izin yang seharusnya dipegang untuk menjalankan pembangunan proyek tersebut. Bahkan belakangan diakui, pelaporan izin aktivitas perusahaan yang seharusnya dilaporkan secara berkala per semester abai dipenuhi. “Laporan terakhir dibuat akhir semester I tahun lalu. Semester II tidak disampaikan, padahal ini sudah mau selesai semester I tahun 2022,” kritiknya.

Ketua Demokrat Minut tersebut memastikan pihaknya bakal menindaklanjuti temuan tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemprov Sulut. Bahkan hingga ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Investasi. “Bila benar didapati ada pelanggaran, kami akan panggil perusahaan untuk hearing. Apabila memang tak diindahkan, kami minta pembangunan dievaluasi kembali,” tegasnya.

Perwakilan PT BMW Rizal Layuck bersama Alwin Panambunan tampak memberikan penjelasan kepada para legislator yang hadir. Dijelaskan Rizal, kerusakan yang terjadi tidak semuanya diakibatkan aktivitas proyek melainkan karena abrasi pantai. “Kalau ada kerusakan-kerusakan kecil, kami kira itu biasa dalam proyek. Pasti kami perbaiki. Yang pasti, komitmen perusahaan tegas dalam menjaga lingkungan sekitar,” tuturnya.

Ditegaskannya, semua aktivitas perusahaan itu memiliki izin lengkap. Semua diurus secara berkala. Namun disimpan pada tempat dan pejabat semestinya. “Ini investasi di bidang pariwisata. Juga untuk mempercantik kawasan di sini bukan merusak. Ini bukan investasi tambang atau sejenis yang berpotensi merusak lingkungan. Nilainya pun tidak sedikit. Ada banyak dampak positif yang akan dirasakan melalui investasi ini. Jadi sudah pasti semuanya akan dijaga secara baik sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

Turut hadir para anggota Komisi II DPRD Minut Paultje Sundah, Chris Longdong, Arnold Lamuni, Abraham Eha, Wellem Katuuk serta Camat Likupang Barat Maykel Parengkuan dan Perangkat Desa Paputungan. (Jen)

MANADOPOST.ID—PT Bhinneka Mancawisata (BMW) kembali berulah. Geliat investasi yang sedang dipacu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) dirusak dengan aktivitas pengrusakan lingkungan hidup.

Didapati, aktivitas pembangunan hotel berbintang yang sedang dilakukan di Desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, justru berdampak pada kerusakan hutan mangrove di pesisir pantai seputaran kawasan proyek. Kerusakan diakibatkan reklamasi yang dibangun diwilayah tumbuhan dilindungi tersebut.

Hal itu menjadi temuan Komisi II DPRD Minut saat melakukan kunjungan kerja di sana. Diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Minut Stendy Rondonuwu, pihaknya mendapati PT BMW selaku pengelola proyek bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Temuan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kami tentu sangat mendukung invetasi di Sulut khususnya di Minut demi menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tetapi bukan berarti masalah lain yang tak kalah penting diabaikan. Ini sudah menjadi bentuk perlawanan hukum. Karena reklamasi itu tidak diizinkan. Apalagi sampai merusak tanaman yang dilindungi UU,” semprotnya.

Tak sampai di situ, perwakilan perusahaan yang hadir juga tak mampu menunjukkan beragam izin yang seharusnya dipegang untuk menjalankan pembangunan proyek tersebut. Bahkan belakangan diakui, pelaporan izin aktivitas perusahaan yang seharusnya dilaporkan secara berkala per semester abai dipenuhi. “Laporan terakhir dibuat akhir semester I tahun lalu. Semester II tidak disampaikan, padahal ini sudah mau selesai semester I tahun 2022,” kritiknya.

Ketua Demokrat Minut tersebut memastikan pihaknya bakal menindaklanjuti temuan tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemprov Sulut. Bahkan hingga ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Investasi. “Bila benar didapati ada pelanggaran, kami akan panggil perusahaan untuk hearing. Apabila memang tak diindahkan, kami minta pembangunan dievaluasi kembali,” tegasnya.

Perwakilan PT BMW Rizal Layuck bersama Alwin Panambunan tampak memberikan penjelasan kepada para legislator yang hadir. Dijelaskan Rizal, kerusakan yang terjadi tidak semuanya diakibatkan aktivitas proyek melainkan karena abrasi pantai. “Kalau ada kerusakan-kerusakan kecil, kami kira itu biasa dalam proyek. Pasti kami perbaiki. Yang pasti, komitmen perusahaan tegas dalam menjaga lingkungan sekitar,” tuturnya.

Ditegaskannya, semua aktivitas perusahaan itu memiliki izin lengkap. Semua diurus secara berkala. Namun disimpan pada tempat dan pejabat semestinya. “Ini investasi di bidang pariwisata. Juga untuk mempercantik kawasan di sini bukan merusak. Ini bukan investasi tambang atau sejenis yang berpotensi merusak lingkungan. Nilainya pun tidak sedikit. Ada banyak dampak positif yang akan dirasakan melalui investasi ini. Jadi sudah pasti semuanya akan dijaga secara baik sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.

Turut hadir para anggota Komisi II DPRD Minut Paultje Sundah, Chris Longdong, Arnold Lamuni, Abraham Eha, Wellem Katuuk serta Camat Likupang Barat Maykel Parengkuan dan Perangkat Desa Paputungan. (Jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/