26.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Oknum Pejabat ‘Kumabal’ di Minut Bakal Ditindak

 

MANADOPOST.ID—Polres Minut memastikan tindakan tegas kepada oknum pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Penegasan ini menyusul maraknya informasi adanya pejabat yang mulai lalai mematuhi anjuran pemerintah pusat di masa pandemi tersebut.

Instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Hal itu menjadi pegangan dalam penegakan disiplin terhadap prokes.

Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo melalui Kabag Ops AKP I Komang S Wijaya menegaskan Polres Minut siap menindak tegas siapapun yang bandel atau berkeras diri tidak mematuhi prokes Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Kalau ada yang bandel, kita akan mengacu pada aturan Kemendagri dan surat edaran Bupati, bisa di ranah hukum. Silahkan difoto dan laporkan kepada kami,” tegasnya.

Menurut dia, antisipasi dan pencegahan juga diterapkan di wilayah yang masuk zona merah dengan melakukan pembatasan dan penyekatan akses jalur masuk maupun keluar.

“Seperti di Desa Kaasar, Kecamatan Kauditan, kita laksanakan pembatasan. Apabila ada warga yang terkonfirmasi namun tidak bergejala dilakukan Isolasi Mandiri, bagi yang bergejala dibawa ke rumah sakit untuk isolasi,” ungkap dia.

Terkait perangkat pemerintah yang apabila melanggar Prokes Covid-19, Kabag Ops memastikan kalau hal tersebut terjadi, otomatis oknum itu akan langsung dicopot dari jabatannya.

“Jangankan melanggar, tidak melaksanakan PPKM secara maksimal itu dicopot. Itu sudah instruksi dari atas, apalagi Bupati kita sangat keras menyikapi hal tersebut. Bahkan ada yang sudah dicopot. Intinya kalau ada yang terindikasi melanggar Prokes Covid-19, foto dan laporkan akan ditindak,” tutupnya.

Diketahui, Presiden Jokowi sangat tegas dalam penanganan Covid-19.

“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Jokowi bahkan meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tutupnya. (jen)

 

MANADOPOST.ID—Polres Minut memastikan tindakan tegas kepada oknum pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Penegasan ini menyusul maraknya informasi adanya pejabat yang mulai lalai mematuhi anjuran pemerintah pusat di masa pandemi tersebut.

Instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Hal itu menjadi pegangan dalam penegakan disiplin terhadap prokes.

Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo melalui Kabag Ops AKP I Komang S Wijaya menegaskan Polres Minut siap menindak tegas siapapun yang bandel atau berkeras diri tidak mematuhi prokes Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau ada yang bandel, kita akan mengacu pada aturan Kemendagri dan surat edaran Bupati, bisa di ranah hukum. Silahkan difoto dan laporkan kepada kami,” tegasnya.

Menurut dia, antisipasi dan pencegahan juga diterapkan di wilayah yang masuk zona merah dengan melakukan pembatasan dan penyekatan akses jalur masuk maupun keluar.

“Seperti di Desa Kaasar, Kecamatan Kauditan, kita laksanakan pembatasan. Apabila ada warga yang terkonfirmasi namun tidak bergejala dilakukan Isolasi Mandiri, bagi yang bergejala dibawa ke rumah sakit untuk isolasi,” ungkap dia.

Terkait perangkat pemerintah yang apabila melanggar Prokes Covid-19, Kabag Ops memastikan kalau hal tersebut terjadi, otomatis oknum itu akan langsung dicopot dari jabatannya.

“Jangankan melanggar, tidak melaksanakan PPKM secara maksimal itu dicopot. Itu sudah instruksi dari atas, apalagi Bupati kita sangat keras menyikapi hal tersebut. Bahkan ada yang sudah dicopot. Intinya kalau ada yang terindikasi melanggar Prokes Covid-19, foto dan laporkan akan ditindak,” tutupnya.

Diketahui, Presiden Jokowi sangat tegas dalam penanganan Covid-19.

“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Jokowi bahkan meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tutupnya. (jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/