MANADOPOST.ID-Polemik pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) serentak di Tahun 2023, terus berlanjut.
Diketahui, hingga kini kejelasan pelaksanaan pesta demokrasi di tingkatan desa di Minahasa Utara (Minut) masih kabur.
Anggota DPRD Minut Stendy Stentje Rondonuwu (SSR) kembali melayangkan kritik. Baginya, tidak lagi ada alasan Pilhut di 2023 tak digelar.
Karena ketersediaan anggaran sudah ditata dalam APBD tahun ini. Menurutnya dana yang ditata untuk pilhut merupakan usulan dari eksekutif.
“Dana yang tertata untuk pilhut 2023 sebesar 1,5 miliar dan yang mengusulkannya dari eksekutif. Jadi tidak ada alasan tidak digelar,” beber Ketua Komisi II DPRD juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPRD Minut.
SSR meminta Pemkab Minut segera membentuk panitia di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa untuk mempersiapkan Pilhut.
“Kepada Pemkab Minut, saya berharap segera membentuk panitia Pilhut sekaligus aturan yang mengatur soal pilhut seperti Perbup,” harapnya.
Menurutnya lagi tidak ada alasan Pemkab Minut untuk menunda pelaksanaan, karena saat pergeseran anggaran dengan TAPD, tidak ada pembahasan soal anggaran Pilhut. Artinya seharusnya tidak ada masalah.
“Jadi dana pilhut sampai detik ini tetap ada, dan ingat sudah Ada banyak figur-figur yang siap maju dalam kontestasi pilhut untuk mengabdi di desa masing-masing,” lugas Ketua Demokrat Minut tersebut.
Sebelumnya, Kepala DinsosPMD Arnolus Wolajan mengatakan pihaknya masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pilhut tahun ini. Dia menyebut pihaknya perlu berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Kami harus sesuai aturan dan instruksi pusat agar nanti tidak menyalahi. Karena apabila dipaksakan tetapi pada akhirnya tidak diizinkan pusat, pasti ada konsekuensi yang akan berpotensi diterima. Sebab kita tahu bersama, tahun ini juga ada persiapan pelaksanaan pemilu 2024,” terangnya.
Baginya, pihaknya telah siap untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilhut. Tetapi agar tidak salah langkah, dia menilai baiknya menunggu petunjuk pimpinan berdasarkan hasil konsultasi dengan pemerintah pusat.
“Kalau ditanya kesiapan tentu sudah ada. Kami juga telah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak terkait. Tapi kemudian siapa yang akan bertanggung jawab kan perlu dibicarakan lebih lanjut,” tandasnya. (*)
