24.4 C
Manado
Senin, 15 Agustus 2022

Korompis-Wewengkang Bantah Lahan Pulau Lihaga Bermasalah

MINUT- Polemik lahan Pulau Bangka di Desa Gangga I, Kecamatan Likupang Timur (Liktim) Minahasa Utara (Minut) dibantah Keluarga Korompis-Wewengkang.

Bantahan tersebut didasari dengan adanya sertifikat hak milik No 63, 64, 65, dan 66 Tahun 2008, serta Putusan Pengadilan Perkara Perdata No 21/Pdt.G/2007, jo. Putusan Nomor 158/Pdt/2007/PT Mdo, jo. Putusan No 2256 K/Pdt/2008, jo. Keputusan Mahkama Agung RI Reg. No 2084 K/Pdt/2014 tertanggal 16 Desember 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No 140/Pdt/2013 PT Manado tertanggal 14 November 2013, jo. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No 32/Pdt/G/2012 PN Airmadidi tertanggal 21 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht).

Dikatakan A R Adam SH yang merupakan kuasa hukum pemilik Pulau Lihaga, Keluarga Korompis – Wewengkang, awalnya Pulau Lihaga adalah milik almarhum (Alm) Abe Moses Takumansang dengan (Alm) Charlota Johan yang kemudian jatuh pada anaknya nomor 8 yakni (Alm) Laurens Takumansang.

Saat Laurens meninggal, pulau tersebut jatuh pada istrinya Angganitje Buneth/Lingkan Buneth, kemudian Pulau Lihaga di jual kepada Keluarga Korompis – Wewengkang, yang mana saat jual beli, telah melibatkan seluruh keturunan Abe dan Charlota. “Salah satunya Corry Takumansang yang merupakan ibu kandung dari Karel Takumansang, yang diduga telah melakukan pengrusakan fasilitas di Pulau Lihaga,” ujarnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Untuk itu, tuntutan Karel Takumansang tidak tepat karena sudah dibayar kepada ibu kandungnya. “Jadi atas dugaan pengrusakan fasilitas di Pulau Lihaga kami sangat menyayangkan, karena beliau adalah mantan anggota Polri. Apalagi pengrusakan yang dilakukannya salah alamat. Karena Pulau Lihaga sudah dipinjam pakaikan kepada PT Karya Deka Alam Sari. Jadi fasilitas itu milik perusahaan bukan pemilik lahan,” jelas Adam.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT Karya Deka Alam Sari James Samahati SH bersama Randy Bahagian SH MH mengungkapkan bahwa polemik lahan Pulau Lihaga tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. “Tetapi yang dirusak adalah fasilitas kami. Padahal kami tidak ada masalah dengan Keluarga Takumansang karena perusahaan hanya melakukan perjanjian pinjam pakai. Tetapi karena fasilitas kami telah dirusak, pastilah akan menuntut ganti rugi,” jelasnya.

Ditambahkan Samahati, diperkirakan kerugian atas kerusakan yang dilakukan Karel Takumandang, dkk sekira 200 – 250 juta. “Ini akan kamo tuntut sesuai aturan. Untuk itu kami berhadap, Polres Minut menangani kasus ini sesuai aturan,” kuncinya.(ctr-22/ria)

MINUT- Polemik lahan Pulau Bangka di Desa Gangga I, Kecamatan Likupang Timur (Liktim) Minahasa Utara (Minut) dibantah Keluarga Korompis-Wewengkang.

Bantahan tersebut didasari dengan adanya sertifikat hak milik No 63, 64, 65, dan 66 Tahun 2008, serta Putusan Pengadilan Perkara Perdata No 21/Pdt.G/2007, jo. Putusan Nomor 158/Pdt/2007/PT Mdo, jo. Putusan No 2256 K/Pdt/2008, jo. Keputusan Mahkama Agung RI Reg. No 2084 K/Pdt/2014 tertanggal 16 Desember 2014, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No 140/Pdt/2013 PT Manado tertanggal 14 November 2013, jo. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No 32/Pdt/G/2012 PN Airmadidi tertanggal 21 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht).

Dikatakan A R Adam SH yang merupakan kuasa hukum pemilik Pulau Lihaga, Keluarga Korompis – Wewengkang, awalnya Pulau Lihaga adalah milik almarhum (Alm) Abe Moses Takumansang dengan (Alm) Charlota Johan yang kemudian jatuh pada anaknya nomor 8 yakni (Alm) Laurens Takumansang.

Saat Laurens meninggal, pulau tersebut jatuh pada istrinya Angganitje Buneth/Lingkan Buneth, kemudian Pulau Lihaga di jual kepada Keluarga Korompis – Wewengkang, yang mana saat jual beli, telah melibatkan seluruh keturunan Abe dan Charlota. “Salah satunya Corry Takumansang yang merupakan ibu kandung dari Karel Takumansang, yang diduga telah melakukan pengrusakan fasilitas di Pulau Lihaga,” ujarnya.

Untuk itu, tuntutan Karel Takumansang tidak tepat karena sudah dibayar kepada ibu kandungnya. “Jadi atas dugaan pengrusakan fasilitas di Pulau Lihaga kami sangat menyayangkan, karena beliau adalah mantan anggota Polri. Apalagi pengrusakan yang dilakukannya salah alamat. Karena Pulau Lihaga sudah dipinjam pakaikan kepada PT Karya Deka Alam Sari. Jadi fasilitas itu milik perusahaan bukan pemilik lahan,” jelas Adam.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT Karya Deka Alam Sari James Samahati SH bersama Randy Bahagian SH MH mengungkapkan bahwa polemik lahan Pulau Lihaga tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. “Tetapi yang dirusak adalah fasilitas kami. Padahal kami tidak ada masalah dengan Keluarga Takumansang karena perusahaan hanya melakukan perjanjian pinjam pakai. Tetapi karena fasilitas kami telah dirusak, pastilah akan menuntut ganti rugi,” jelasnya.

Ditambahkan Samahati, diperkirakan kerugian atas kerusakan yang dilakukan Karel Takumandang, dkk sekira 200 – 250 juta. “Ini akan kamo tuntut sesuai aturan. Untuk itu kami berhadap, Polres Minut menangani kasus ini sesuai aturan,” kuncinya.(ctr-22/ria)

Most Read

Artikel Terbaru

/