23.4 C
Manado
Thursday, 8 December 2022

Rp912 Juta Kembali ke Kas Daerah, 63 PNS Dicecar Sidang TGR

MANADOPOST.ID—Pelaksanaan sidang tuntutan ganti rugi (TGR) yang digelar di kantor inspektorat berlanjut. Tak hanya pihak ketiga, kali ini para Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut disasar.

Kepala Inspektorat Umbase Mayuntu mengungkapan, ada sekira 29 PNS yang ikut sidang TGR, Rabu (14/7). Sebelumnya, 34 PNS sudah dihadirkan.

Lanjut dia, ada sekira Rp912 juta yang telah dibayarkan. Mereka diminta tetap mengisi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). “Dana Covid ikut dibahas sesuai petunjuk Pak Bupati. Karena dengan mengembalikan kerugian negara, mereka yang disangkakan bisa mendapat keringanan bila mendapat hukuman,” tutur dia.

Sementara mereka yang belum hadir, diwajibkan untuk datang di saat berikutnya. “Yang tidak memiliki etiket baik, tentu ada pressure yang akan kita lakukan,” tegasnya.

Baca Juga:  Beyah Gantikan Sompotan Kepala Dinkes
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Dalam pelaksanaan di hari-hari sebelumnya, satu per satu pihak yang tersandung TGR duduk di hadapan majelis hakim yang dipimpin Sekkab Jemmy Kuhu, didampingi para Asisten Setkab, Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Keuangan.

Dikatakan Mayuntu, sidang dilakukan kepada para pihak yang telah diwajibkan membayar TGR selang tahun anggaran 2019 dan 2020.

“Beberapa sudah melunasi tetapi belum membuat surat tanda pertanggungjawaban, makanya tetap mengikuti,” tuturnya.

Lanjut dia, total TGR di tahun 2019 mencapai Rp3,5 miliar. Sedangkan di 2020, senilai Rp70 miliar.

Menurut Umbase, pelaksaan menyasar dua tahun anggaran karena sebelumnya tidak dilaksanakan. Katanya, setelah pelaksanaan sidang, para wajib bayar TGR akan dibawa ke ranah hukum bila tak melunasi hingga batas waktu yang ditetapkan.

Baca Juga:  NasDem Minut Konsolidasi Perdana, Banyak yang Disorot, Ini Prioritas Pengganti VAP

“Maksimalkan kita berikan waktu selama 24 bulan. Tapi melihat dari nominal juga. Kalau hanya kisaran di bawah ratusan juta tentu tidak selama itu,” ungkap dia.

Sebelumnya, demi mengembalikan potensi kerugian negara, Bupati Joune Ganda tak mengizinkan para pihak ketiga yang punya TGR untuk kembali bekerjasama dengan Pemkab Minut.

“Wajib ada surat bebas TGR dulu baru bisa ikut lelang pengadaan barang dan jasa. Termasuk yang penunjukkan langsung,” tegas JG.

Tak hanya pihak ketiga, para PNS juga tidak akan menerima TKD bila masih tersandung TGR. “Promosi jabatan dan kenaikan pangkatnya akan kita pertimbangkan,” tegasnya. (jen)

MANADOPOST.ID—Pelaksanaan sidang tuntutan ganti rugi (TGR) yang digelar di kantor inspektorat berlanjut. Tak hanya pihak ketiga, kali ini para Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut disasar.

Kepala Inspektorat Umbase Mayuntu mengungkapan, ada sekira 29 PNS yang ikut sidang TGR, Rabu (14/7). Sebelumnya, 34 PNS sudah dihadirkan.

Lanjut dia, ada sekira Rp912 juta yang telah dibayarkan. Mereka diminta tetap mengisi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). “Dana Covid ikut dibahas sesuai petunjuk Pak Bupati. Karena dengan mengembalikan kerugian negara, mereka yang disangkakan bisa mendapat keringanan bila mendapat hukuman,” tutur dia.

Sementara mereka yang belum hadir, diwajibkan untuk datang di saat berikutnya. “Yang tidak memiliki etiket baik, tentu ada pressure yang akan kita lakukan,” tegasnya.

Baca Juga:  Kawal Jenazah Covid-19, 11 Polisi Ini Terima Penghargaan

Dalam pelaksanaan di hari-hari sebelumnya, satu per satu pihak yang tersandung TGR duduk di hadapan majelis hakim yang dipimpin Sekkab Jemmy Kuhu, didampingi para Asisten Setkab, Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Keuangan.

Dikatakan Mayuntu, sidang dilakukan kepada para pihak yang telah diwajibkan membayar TGR selang tahun anggaran 2019 dan 2020.

“Beberapa sudah melunasi tetapi belum membuat surat tanda pertanggungjawaban, makanya tetap mengikuti,” tuturnya.

Lanjut dia, total TGR di tahun 2019 mencapai Rp3,5 miliar. Sedangkan di 2020, senilai Rp70 miliar.

Menurut Umbase, pelaksaan menyasar dua tahun anggaran karena sebelumnya tidak dilaksanakan. Katanya, setelah pelaksanaan sidang, para wajib bayar TGR akan dibawa ke ranah hukum bila tak melunasi hingga batas waktu yang ditetapkan.

Baca Juga:  Sambut HUT Bhayangkara, Polres Minut Sebar Sembako untuk Warga Kepulauan

“Maksimalkan kita berikan waktu selama 24 bulan. Tapi melihat dari nominal juga. Kalau hanya kisaran di bawah ratusan juta tentu tidak selama itu,” ungkap dia.

Sebelumnya, demi mengembalikan potensi kerugian negara, Bupati Joune Ganda tak mengizinkan para pihak ketiga yang punya TGR untuk kembali bekerjasama dengan Pemkab Minut.

“Wajib ada surat bebas TGR dulu baru bisa ikut lelang pengadaan barang dan jasa. Termasuk yang penunjukkan langsung,” tegas JG.

Tak hanya pihak ketiga, para PNS juga tidak akan menerima TKD bila masih tersandung TGR. “Promosi jabatan dan kenaikan pangkatnya akan kita pertimbangkan,” tegasnya. (jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/