alexametrics
32.4 C
Manado
Selasa, 17 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Tok! Korupsi Proyek Ratusan Juta, Mantan Kumtua Lansa Divonis Penjara Empat Tahun

MANADOPOST.ID—Oknum mantan Penjabat (Pj) Hukum Tua (Kumtua) Desa Lansa, Kecamatan Wori, Venny David (VD), dijatuhi hukuman penjara empat tahun. Salah satu PNS di Pemerintah Kecamatan Wori itu, dinyatakan bersalah atas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Desa (Dandes) Lansa Tahun Anggaran 2018-2019.

Vonis tersebut diputus majelis hakim PN Tipikor Manado, Jumat (12/11). Dalam putusannya, terdakwa diyakini secara sah melanggar hukum sesuai Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Venny David dengan pidana penjara selama empat tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp200 juta Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan,” bunyi salinan putusan majelis hakim yang diterima Manado Post.

Selain itu pada poin ketiga, dia juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp470.755.658,35. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Dalam hal ini terdakwa  tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan penjara,” lanjut bunyi vonis hakim.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Minahasa Utara (Minut) Dian Subdiana mengungkapkan, putusan majelis hakim lebih rendah setahun dari tuntutan JPU lima tahun. Kasus sendiri telah dinaikkan pada tahap penyidikan sejak awal tahun ini. VD, dijelaskannya melakukan penyalahgunaan anggaran pembangunan sejumlah proyek yang bersumber dari Dandes. Di tahun 2018 ada tiga di antaranya; Pembangunan Jalan Rabat Beton Jaga VII sepanjang 136 meter dengan total pagu anggaran sebesar Rp222.515.000. Kemudian Pembangunan Jalan Rabat Beton Jaga V dan Jaga VI sepanjang 500 meter dengan pagu anggaran Rp337.018.750. Serta Pembangunan Plat Duicker sebanyak tiga unit dengan anggaran total Rp23.302.250.

Sedangkan di tahun 2019, ada proyek Pembangunan Paving Jaga Desa Lansa dengan total anggaran mencapai Rp649.445.200 yang dikorupsi. “Dari hasil pemeriksaan ahli kontruksi dari Dinas PU Minut terjadi adanya selisih fisik pekerjaan  yang tidak sesuai RAB pada proyek-proyek tersebut. Sehingga kami dapati telah terjadi kerugian negara yang akhirnya diputus majelis hakim senilai total Rp470 juta,” tutupnya. (jen)

MANADOPOST.ID—Oknum mantan Penjabat (Pj) Hukum Tua (Kumtua) Desa Lansa, Kecamatan Wori, Venny David (VD), dijatuhi hukuman penjara empat tahun. Salah satu PNS di Pemerintah Kecamatan Wori itu, dinyatakan bersalah atas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Desa (Dandes) Lansa Tahun Anggaran 2018-2019.

Vonis tersebut diputus majelis hakim PN Tipikor Manado, Jumat (12/11). Dalam putusannya, terdakwa diyakini secara sah melanggar hukum sesuai Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Venny David dengan pidana penjara selama empat tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp200 juta Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan,” bunyi salinan putusan majelis hakim yang diterima Manado Post.

Selain itu pada poin ketiga, dia juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp470.755.658,35. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Dalam hal ini terdakwa  tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan penjara,” lanjut bunyi vonis hakim.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Minahasa Utara (Minut) Dian Subdiana mengungkapkan, putusan majelis hakim lebih rendah setahun dari tuntutan JPU lima tahun. Kasus sendiri telah dinaikkan pada tahap penyidikan sejak awal tahun ini. VD, dijelaskannya melakukan penyalahgunaan anggaran pembangunan sejumlah proyek yang bersumber dari Dandes. Di tahun 2018 ada tiga di antaranya; Pembangunan Jalan Rabat Beton Jaga VII sepanjang 136 meter dengan total pagu anggaran sebesar Rp222.515.000. Kemudian Pembangunan Jalan Rabat Beton Jaga V dan Jaga VI sepanjang 500 meter dengan pagu anggaran Rp337.018.750. Serta Pembangunan Plat Duicker sebanyak tiga unit dengan anggaran total Rp23.302.250.

Sedangkan di tahun 2019, ada proyek Pembangunan Paving Jaga Desa Lansa dengan total anggaran mencapai Rp649.445.200 yang dikorupsi. “Dari hasil pemeriksaan ahli kontruksi dari Dinas PU Minut terjadi adanya selisih fisik pekerjaan  yang tidak sesuai RAB pada proyek-proyek tersebut. Sehingga kami dapati telah terjadi kerugian negara yang akhirnya diputus majelis hakim senilai total Rp470 juta,” tutupnya. (jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/