28.6 C
Manado
Kamis, 13 Mei 2021
spot_img
spot_img

103 Miliar Dandes Cair April

MANADOPOST.ID—Hingga jelang berakhirnya triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2021, Dana Desa (Dandes) di Minahasa Utara (Minut) belum dicairkan. Beragam hal jadi penyebab.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-PMD) Minut Alpret Pusungulaa mengatakan, pihaknya menargetkan Dandes sudah bisa dicairkan paling lambat akhir April. Dibeberkannya, anggaran senilai Rp103,2 miliar yang menjadi jatah Dandes di Minut tahun ini, sudah ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Tinggal direalisasikan ke rekening masing-masing desa.

Dia mengakui penyaluran dandes untuk 125 desa di tahun ini, memang agak terlambat bila dibandingkan 2020. Di tahun lalu, Dandes sudah mulai disalurkan sejak awal Februari. “Tahun ini memang terlambat karena kan ada pandemi. Jadi semuanya perlu ada penyesuaian. Kalau di tahun lalu, Covid-19 mulai masuk itu di Sulut, khususnya Minut, di bulan Maret. Saat itu, Dandes sudah cair,” beber dia.

Selain itu, ada transisi kepemimpinan di Pemkab Minut. Sehingga pihaknya harus menunggu bupati baru untuk melengkapi syarat adminitrasi pencairan. Sebab, kata dia, penyaluran Dandes membutuhkan Peraturan Bupati (Perbup) yang ditandatangani pejabat definitif. “Nah, setelah ada Perbup, baru bisa realisasikan mengacu pada Perbup tersebut,” tuturnya.

Setelah ada Perbup, pemerintah desa memasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). “APBDes itu merupakan hasil musyawarah di tingkatan desa yang kemudian disetujui di Pemkab. Bila sudah selesai, tinggal mengajukan permohonan dan kemudian dicairkan. Karena untuk tahap I ini, belum diwajibkan memasukkan LPj penggunaan Dandes sebelumnya,” jelasnya.

Di tahun ini, program infrastruktur lebih minim. Karena semua fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah pusat mewajibkan minimal 8 persen Dandes digunakan untuk penanggulangan Covid-19 dan juga alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Kuotanya sesuai kesepakatan musyawarah perangkat desa. “Jadi sisanya baru bisa untuk pembangunan infrastruktur. Itu pun harus padat karya,” jelas dia.

Olehnya, pembinaan bakal digencarkan jelang hingga pasca penyaluran Dandes. Sebab, kewenangan pihaknya dalam melakukan penindakan kepada para perangkat desa yang sengaja menyalahgunakan Dandes terbatas. “Makanya kami terus mengingat-ingatkan agar penggunaannya sesuai aturan. Bila dilanggar atau tidak sesuai, itu ranahnya Inspektorat hingga penegak hukum,” tegasnya.

Ditambahkan Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa Rolly Manopo, jumlah Dandes tahun ini hampir sama dengan 2020 lalu. Tidak ada kenaikan signifikan. Jatah untuk masing-masing desa bervariasi. Desa Wasian menjadi penerima Dandes terbesar di Minut dengan alokasi Rp1,2 miliar. Sementara Dandes terkecil Desa Tinongko dengan alokasi Rp664 juta.

“Kalau tahun lalu, Dandes direfocusing untuk BLT dan penanggulangan Covid-19 di kisaran September-Oktober, jadi banyak program yang direncanakan sebelumnya tidak bisa direalisasikan 100 persen. Tapi kalau tahun ini, sejak awal sudah disampaikan prioritasnya ke penanganan Covid-19,” terangnya.

Ketua Komisi III DPRD Minut Paulus Sundalangi meminta dinas terkait melakukan pembinaan secara berjenjang kepada penguasa dan pengelola anggaran. Agar maladminitrasi hingga potensi penyalahgunaan bisa dihindari. “Supaya Dandes ini bisa digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat desa. Dan tidak ada lagi protes-protes dari masyarakat yang mengeluh penggunaan Dandes tidak sesuai kebutuhan desa. Inspektorat pun kita mintakan agar proaktif melakukan supervisi demi menghindari pelanggaran yang berpotensi dilakukan pengelola Dandes itu sendiri,” tukasnya. (jen)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru