29.4 C
Manado
Kamis, 7 Juli 2022

Pengentasan Pengangguran Terhadang Minimnya Anggaran, Ini Kebijakan Pemkab Minut

 

 

MANADOPOST.ID—Angka pengangguran terbuka di Bumi Tumatenden melonjak pasca dihantam pandemi Covid-19. Hingga jelang berakhirnya semester I tahun ini, belum banyak yang bisa dilakukan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Minahasa Utara (Minut), mencapai 7,88 persen. Padahal di 2019, hanya 4,84 persen. Masih lebih tinggi dibandingkan 2018 yang menyentuh 6,72 persen. Tingkat pengangguran di Minut naik tiga tingkat ke posisi empat tertinggi se-Sulut. Tahun lalu, berada di urutan ketujuh. Angka tersebut seiring dengan jebloknya tingkat partisipasi angkatan kerja yang turun bila dibandingkan 2019 lalu, dari 62,38 persen menjadi 61,64 persen di 2020.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Fenomena itu diyakini belum banyak berubah. Dampak pandemi masih terasa di hampir semua wilayah Minut. Bahkan, upaya pemerintah pun terbatas anggaran.

Hal tersebut diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja Minut Hanny Kumontoy. Diungkapkanya, banyak program yang belum bisa jalan tahun ini karena tidak tersedianya anggaran pada pagu APBD 2021. “Kami sempat mengupayakan pada refocusing anggaran tetapi memang sulit karena ada kebutuhan lain yang juga mendesak. Kita juga sudah coba agar beberapa program didanai perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Minut dengan dana CSR, tetapi juga ternyata tidak bisa. Karena mayoritas mereka tidak menyalurkan dengan dana tunai,” ungkap Kumontoy.

Lanjut dia, sejumlah program yang terkendala karena terbatasnya angaran di antaranya, Job Fair 2021 dan pembiayaan pembekalan pekerja migran dari Minut.

“Sebelumnya kita sudah ada MoU dengan BP2MI terkait itu, tetapi ada kendala pada pembiayaan pengembangan SDM karena belum ditata tahun ini. Jadi perlu kita carikan jalan keluar lainnya,” beber dia.

Lanjutnya, cara lain yang sedang diupayakan adalah mewajibkan perusahaan di Minut mempekerjakan warga asli. Hal tersebut akan ditegaskan melalui peraturan bupati (Perbup). “Perusahaan yang memenuhi syarat mewajibkan lowongan untuk tenaga tertentu diprioritaskan untuk putra daerah. Perbup sementara kita rancang. Jadi harus ada data riil perusahaan yang disampaikan kepada kita terkait kebutuhan pegawai,” terangnya.

Diketahui, garis kemiskinan di Minut meningkat terdampak penyebaran Covid-19. Pada 2020, rata-rata pendapatan per kapita penduduk hanya mencapai Rp333.535 setiap bulannya.

Kepala BPS Minut Royke Rawung merinci, presentase penduduk miskin naik 0,07 persen dari tahun lalu. Atau masih di bawah 2018 silam. Padahal tren tiga tahun terakhir justru meningkat. “Penduduk miskin di Minut mencapai 7 persen. Terendah keenam dibanding kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara (Sulut),” beber dia.

Pertumbuhan ekonomi di Minut paling terasa jika dibandingkan tiga tahun terakhir. Bila di 2018 mencapai 6,41 persen, di 2019 menyentuh 6,18 persen, di 2020 terjun bebas. Bahkan minus, yakni -0,93 persen. “Sektor pertanian masih menjadi andalan dengan menyumbang 28,6 persen menurut lapangan usaha. Diikuti sektor konstruksi 12,8 persen, sektor industri 12,6 persen dan sektor pertambangan 12,4 persen. Sisanya dari berbagai sektor lain,” jelas dia.

Meski begitu, diungkapkannya kabupaten Minut merupakan penyumbang share tertinggi keempat di Sulut. Pada 2020, share terhadap ekonomi Sulut sebesar 10,70 persen. “Menurunnya semua sektor ekonomi lebih disebabkan dampak pandemi. Meski sangat terasa, kabupaten Minut bila dibandingkan wilayah lain di Sulut, bukan menjadi daerah paling terdampak pandemi ekonominya,” bebernya.

Selang berakhirnya semester satu tahun anggaran 2021, dia belum bisa merinci progress pembangunan di Minut. “Survei masih kita lakukan bertahap. Ada yang sementara, ada yang nanti. Ada yang dipublish September, dan ada yang akhir tahun,” pungkasnya. (jen)

 

 

MANADOPOST.ID—Angka pengangguran terbuka di Bumi Tumatenden melonjak pasca dihantam pandemi Covid-19. Hingga jelang berakhirnya semester I tahun ini, belum banyak yang bisa dilakukan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Minahasa Utara (Minut), mencapai 7,88 persen. Padahal di 2019, hanya 4,84 persen. Masih lebih tinggi dibandingkan 2018 yang menyentuh 6,72 persen. Tingkat pengangguran di Minut naik tiga tingkat ke posisi empat tertinggi se-Sulut. Tahun lalu, berada di urutan ketujuh. Angka tersebut seiring dengan jebloknya tingkat partisipasi angkatan kerja yang turun bila dibandingkan 2019 lalu, dari 62,38 persen menjadi 61,64 persen di 2020.

Fenomena itu diyakini belum banyak berubah. Dampak pandemi masih terasa di hampir semua wilayah Minut. Bahkan, upaya pemerintah pun terbatas anggaran.

Hal tersebut diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja Minut Hanny Kumontoy. Diungkapkanya, banyak program yang belum bisa jalan tahun ini karena tidak tersedianya anggaran pada pagu APBD 2021. “Kami sempat mengupayakan pada refocusing anggaran tetapi memang sulit karena ada kebutuhan lain yang juga mendesak. Kita juga sudah coba agar beberapa program didanai perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Minut dengan dana CSR, tetapi juga ternyata tidak bisa. Karena mayoritas mereka tidak menyalurkan dengan dana tunai,” ungkap Kumontoy.

Lanjut dia, sejumlah program yang terkendala karena terbatasnya angaran di antaranya, Job Fair 2021 dan pembiayaan pembekalan pekerja migran dari Minut.

“Sebelumnya kita sudah ada MoU dengan BP2MI terkait itu, tetapi ada kendala pada pembiayaan pengembangan SDM karena belum ditata tahun ini. Jadi perlu kita carikan jalan keluar lainnya,” beber dia.

Lanjutnya, cara lain yang sedang diupayakan adalah mewajibkan perusahaan di Minut mempekerjakan warga asli. Hal tersebut akan ditegaskan melalui peraturan bupati (Perbup). “Perusahaan yang memenuhi syarat mewajibkan lowongan untuk tenaga tertentu diprioritaskan untuk putra daerah. Perbup sementara kita rancang. Jadi harus ada data riil perusahaan yang disampaikan kepada kita terkait kebutuhan pegawai,” terangnya.

Diketahui, garis kemiskinan di Minut meningkat terdampak penyebaran Covid-19. Pada 2020, rata-rata pendapatan per kapita penduduk hanya mencapai Rp333.535 setiap bulannya.

Kepala BPS Minut Royke Rawung merinci, presentase penduduk miskin naik 0,07 persen dari tahun lalu. Atau masih di bawah 2018 silam. Padahal tren tiga tahun terakhir justru meningkat. “Penduduk miskin di Minut mencapai 7 persen. Terendah keenam dibanding kabupaten/kota lain di Sulawesi Utara (Sulut),” beber dia.

Pertumbuhan ekonomi di Minut paling terasa jika dibandingkan tiga tahun terakhir. Bila di 2018 mencapai 6,41 persen, di 2019 menyentuh 6,18 persen, di 2020 terjun bebas. Bahkan minus, yakni -0,93 persen. “Sektor pertanian masih menjadi andalan dengan menyumbang 28,6 persen menurut lapangan usaha. Diikuti sektor konstruksi 12,8 persen, sektor industri 12,6 persen dan sektor pertambangan 12,4 persen. Sisanya dari berbagai sektor lain,” jelas dia.

Meski begitu, diungkapkannya kabupaten Minut merupakan penyumbang share tertinggi keempat di Sulut. Pada 2020, share terhadap ekonomi Sulut sebesar 10,70 persen. “Menurunnya semua sektor ekonomi lebih disebabkan dampak pandemi. Meski sangat terasa, kabupaten Minut bila dibandingkan wilayah lain di Sulut, bukan menjadi daerah paling terdampak pandemi ekonominya,” bebernya.

Selang berakhirnya semester satu tahun anggaran 2021, dia belum bisa merinci progress pembangunan di Minut. “Survei masih kita lakukan bertahap. Ada yang sementara, ada yang nanti. Ada yang dipublish September, dan ada yang akhir tahun,” pungkasnya. (jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/