alexametrics
32.4 C
Manado
Senin, 16 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Sentra Gakkumdu Minut Mulai Action

MINUT- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (Minut) kembali bergulir. Mengantisipasi adanya pelanggaran Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Minut menggelar rapat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Polres, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Minut, Selasa (23/6) kemarin.

“Rapat ini merupakan salah satu antisipasi Gakkumdu, apabila tiba-tiba ada temuan atau hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran dalam Pilkada yang akan digelar 9 Desember nanti, ” kata Rocky M Ambar SH LLM, MKn, Koordinator Divisi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Dijelaskannya, tujuan pembentukan sentra Gakkumdu adalah untuk penyelarasan atau pemahaman yang sama dalam melakukan penanganan pelanggaran khususnya dugaan pelanggaran pidana pilkada.

“Kami berharap Gakkumdu mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan penanganan pelanggaran, khususnya dugaan pelanggaran pidana, mengingat penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya diberi waktu beberapa harus ada putusan. Terlebih khusus dalam penindakan pidana pemilu,” pungkasnya.(ctr-22/ria)

MINUT- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (Minut) kembali bergulir. Mengantisipasi adanya pelanggaran Pilkada, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Minut menggelar rapat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Polres, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Minut, Selasa (23/6) kemarin.

“Rapat ini merupakan salah satu antisipasi Gakkumdu, apabila tiba-tiba ada temuan atau hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran dalam Pilkada yang akan digelar 9 Desember nanti, ” kata Rocky M Ambar SH LLM, MKn, Koordinator Divisi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Dijelaskannya, tujuan pembentukan sentra Gakkumdu adalah untuk penyelarasan atau pemahaman yang sama dalam melakukan penanganan pelanggaran khususnya dugaan pelanggaran pidana pilkada.

“Kami berharap Gakkumdu mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan penanganan pelanggaran, khususnya dugaan pelanggaran pidana, mengingat penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati hanya diberi waktu beberapa harus ada putusan. Terlebih khusus dalam penindakan pidana pemilu,” pungkasnya.(ctr-22/ria)

Most Read

Artikel Terbaru

/